Proyek yang Mematikan Inisiatif Lokal

Hanya Jalan Enam Bulan

Lahan seluas 5 X 10 meter itu sekarang lebih mirip tempat penimbunan sampah liar. Mesin pengolah sampah hilang di curi orang 4 bulan yang lalu.  Kerangka mesin yang tinggal, sekarang berkarat, teronggok di sudut bangunan kecil, ditutup terpal. Timbunan sampah menumpuk dan berceceran hingga sisi jalan utama desa.  Tidak jauh dari lokasi ini, terdapat 13 titik pembuangan sampah penduduk, tersebar di bantaran Sungai Cisangkuy sepanjang 300 meter.

Kecuali bangunan 3 X 4 meter tempat aktivitas pengolahan sampah biasa dilakukan, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa lahan ini adalah lokasi Proyek Percontohan Pengelolaan Sampah, sebuah proyek yang diprakarsai Gerakan Pramuka, Kabupaten Bandung, dan kelompok Pemuda Produktif Sindangreret.

“Proyek ini hanya jalan kurang lebih enam bulan” kata seorang warga. Dulu, sebelum mesin pengolah sampah bantuan Pemda Kab. Bandung dicuri, aktivitas pengelolaan sampah berjalan lancar.  Remaja Masjid dan Karang Taruna yang mengelola kegiatan ini bisa memproduksi 50 kg kompos per minggu. Di jual Rp. 2000 per kilogram kepada petani setempat.  “Setelah itu mati seperti sekarang ini”, kata Kepala Dusun Sindangreret.

Inisiatif Lokal

Proyek ini diluncurkan di RW 08 Desa Sukasari bukan tanpa sebab. Jauh sebelum proyek turun, RW ini dikenal telah memiliki inisiatif dan kultur pengelolaan sampah yang kuat.  Meskipun rata-rata keluarga tidak memiliki pengetahuan tentang pemilahan sampah, tetapi mereka rajin membayar iuran sampah yang ditetapkan RW setempat. Untuk mengangkut sampah dari rumah warga, mereka mampu membayar Rp. 10.000 per dua hari kepada tenaga pengangkut sampah.

Inisiatif itulah yang mendorong Pemda Kabupaten Bandung meluncurkan proyek ini pada akhir tahun 2006. Proyek datang dalam bentuk bantuan mesin pengolah sampah, sapu lidi, roda pengangkut sampah, pengki dan gacok (garpu).

Warga mengakui kehadiran proyek itu sempat membuat mereka bergairah. Kesadaran bahwa sampah adalah masalah sosial yang besar mulai tumbuh. Masyarakat tak perlu lagi membuang sampah ke bantaran Sungai Cisangkuy. Pengangkut sampah senang karena banyak keluarga yang secara sukarela memberi tips kepada mereka. Anggota Karang Taruna dan Remaja Masjid Sindangreret punya kegiatan produktif yang baru. Para pemulung bisa bekerja memungut sampah plastik, kertas, dan kaleng. Mesin pengolah sampah berproduksi terus, bahkan pernah mendatangkan beberapa truk daun kol dari Arjasari untuk diolah menjadi kompos.

Tidak Lagi Bergairah

Setelah mesin dicuri dan aktivitas proyek mati, entah mengapa inisiatif lokal pun turut melempem. Iuran sampah tidak lagi berjalan. Pengurus RW malu untuk menagih iuran karena tak ada lagi aktivitas mengangkut dan mengolah sampah seperti dulu. Pemerintah juga desa enggan turun tangan.

Produksi sampah rumah tangga yang mencapai 2 kg per hari, ketiadaan tempat pembuangan sampah yang memadai, plus berhentinya proyek pengelolaan sampah ini mendorong munculnya tempat-tempat pembuangan sampah yang bertebaran di di bantaran Sungai  Cisangkuy. Masalah inilah yang menggelisahkan banyak tokoh masyarakat dalam pertemuan mereka 6 Desember 2007 yang lalu.

Akan halnya lokasi pengolahan sampah, kini sudah berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Tidak hanya bagi penduduk Desa Sukasari, tetapi juga desa-desa tetangga seperti Desa Rancaengang dan Bojongpulus. Lokasi pengolahan sampah yang berada persis di sisi jalan membuat siapa saja dengan mudah membuang sampah di sini. Beberapa tukang ojeg yang mangkal 5 meter dari lokasi,  memberikan kesaksian dalam sehari ada ratusan kantong keresek berisi sampah dilempar orang dari desa sebelah.

Kematian proyek yang dipicu oleh pencurian mesin pengolah sampah membuat beberapa tokoh masyarakat menimbang-nimbang kelemahan proyek ini. Berikut adalah daftar komentar mereka.

“Proyek ini memang dilepas begitu saja. Pemerintah Kabupaten Bandung hanya memberikan alat-alat, dan uang untuk membeli mesin. Mungkin karena mereka percaya kita bisa mengelola ini”. “Sosialisasi kepada warga masyarakat hanya sebentar ”. “Walaupun ada proyek dan inisiatif lokal sudah ada, sebenarnya perilaku masyarakat juga belum baik. Sampah rumah tangga tetap dicampur, karena mereka mengandalkan pemulunglah yang akan memilah di lokasi proyek”. “Mestinya ada monitoring”. “RW sudah menempatkan dua tenaga keamanan untuk menjaga mesin. Pencurian mesin ini benar-benar kecelakaan”.  “Harus menyeluruh dan serentak, terutama untuk desa-desa atau lokasi yang berdekatan. Bisa saja di RW ini ada proyek, tetapi kalau di Rancaengang atau di Bojongpulus nggak ada, warga mereka akan membuang sampah seenaknya di tempat kita”. “Wajar kalau tenaga tenaga keamanan malas, karena mereka tidak diberi insentif”. “Dulu warga dan anak-anak muda itu mau mengangkut sampah dengan sukarela. Setelah ada proyek, mereka meminta upah mengolah sampah. Wajar juga karena mereka melakukannya setiap hari. Sekarang kan semua semua yang menggunakan kata “proyek”, bayangannya pasti ada uangnya”. ***

Kerja Fasilitator: Mendampingi dengan Hati

Sebuah program community development perlu dikawal oleh fasilitator yang tangguh. Idealnya, fasilitator berasal dari khalayak program. Jika pun terpaksa diambil dari luar, dia harus bersedia tinggal bersama masyarakat yang didampinginya. Bagaimana seharusnya seorang fasilitator bekerja? Apa yang dilakukannya selama mendampingi masyarakat? Bagaimana cara fasilitator membangun kepercayaan masyarakat?

”Karir” Fasilitator

Dhoni Muharam. Pemuda lajang ini sudah lebih dari tiga tahun mendampingi komunitas petani. Berbeda dengan kawan sebayanya yang menghabiskan banyak waktu bekerja di kota, dia memutuskan lebih banyak tinggal di Kampung Salamitan, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

Rasanya tidak ada warga Salamitan yang tidak mengenalnya. Remaja, ibu-ibu, dan para bapak. Para petani di kampung ini bahkan seperti sudah hafal sosok dan deru motor bututnya. Perjalanan Dhoni naik motor mengunjungi kelompok tani, pasti selalu memakan waktu lebih lama. Selalu saja ada petani yang menyapa, menghentikannya bermotor dan mengajak ngobrol di atas pematang,  atau sekedar melambaikan tangan.

”Si Dhoni mah nggeus warga dieu (Dhoni sudah menjadi warga di kampung ini)”. ”Dia udah bukan siapa-siapa”. ”Tidur di mana saja dia bisa”. Pernyataan-pernyataan semacam itu kerap muncul dari para petani, mungkin ekspresi dari rasa keberterimaan mereka.

Pernyataan-pernyataan semacam itu juga muncul di lokasi-lokasi program yang lain. Warga mengenal dengan baik Mohamad Ega N., Gina Gunarsih, Toni Atoillah, Leni Haveriani, Nuke Siti Nurkumala, Yati Daryanti, Iim Nahdyah S, Ida Farida, Mita J. Hasanah, Yonatan Natanael, dan Dini Fajrin. Merekalah yang selama ini menjadi fasilitator, dan pilar penyangga program di lapangan. Barangkali ini menjadi penyebab mengapa program SNT tak goyah sepeninggal konsultan asing. Rata-rata dari mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama warga. Lokasi kantor yang berada tepat di jantung lokasi program memungkinkan mereka bisa bergaul rapat dengan warga.

Tetapi ada sesuatu yang membuat pengalaman kefasilitatoran Dhoni menjadi lain. Yakni “karir” kefasilitatorannya yang dibangun dari bawah sebelum akhirnya dia menjadi supervisor program pertanian pada tahun 2007.

Dia sendiri hanya lulusan SMA. “Saya tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang pemberdayaan masyarakat”, akunya. Dhoni memulai pekerjaannya pada Agustus 2002 sebagai seorang perawat kelinci di kantor SNT. Dulu, SNT memang mempunyai program pengembangbiakan kelinci untuk petani. Dia mengaku tidak punya keinginan terlalu banyak, selain belajar nyawah dan dunia tani.

Pilihan Dhoni atas pekerjaan ini  bukan tanpa masalah. “Mungkin karena ayah saya pegawai negeri sipil, dulu saya dilarang kerja semacam ini. Saya cuek aja. Untuk saya kerja apapun tidak masalah. Yang penting ada keyakinan bahwa kita tidak akan terus begini”.

Mungkin karena dipandang serius belajar dan sering mengikuti perjalanan supervisor pertanian ke lapangan, Dhoni hanya perlu waktu beberapa bulan mengurus kelinci. Dia kemudian diangkat menjadi asisten lapangan pertanian.  Saat itulah Dhoni mulai akrab dengan kehidupan petani Salamitan hingga sekarang. “Orang tua saya sekarang menjadi lebih mengerti dengan tujuan kerja semacam ini”.

Belajar dari Lapangan

Jangan bertanya kepada Dhoni tentang teori atau metode-metode pendampingan masyarakat. Dia hanya punya pengalaman. “Ketika berdiskusi dengan petani, saya dan Ega (Muhamad Ega N.) biasa menggunakan teknik visual, dengan gambar, atau contoh-contoh nyata. Saya baru tahu kemudian bahwa itu salah satu metode participatory learning and action”, katanya.

Dhoni membiasakan khalayak program untuk membuat catatan. Rapat-rapat kelompok tani, hingga membuat sketsa-sketsa kebun percontohan di atas kertas. “Coba bikin gambar dulu. Kira-kira bentuknya seperti apa. Berapa tinggi dan panjangnya. Bahan apa saja yang diperlukan. Butuh berapa orang untuk mengerjakannya. Sebaiknya ditulis, supaya orang bisa baca dan mengerti apa maumu, “ begitu dia bilang kepada beberapa petani muda yang ingin membuat rak buku perpustakaan kampung.

Di rumah kecil yang menjadi pos kegiatan petani di Salamitan tertempel puluhan kertas dengan tulisan beraneka.  Jadwal rapat kelompok pemuda tani, jadwal pertemuan dengan ibu-ibu, dan hasil-hasil kesepakatan kelompok. Semua ditulis detil dan rapi. “Saya sedang berfikir agar keterampilan membuat pupuk organik yang dimiliki Pak Uned, bisa ditulis menjadi buku kecil dan disebarluaskan”.

Dhoni menyadari kemudian, bahwa pekerjaannya ngarit (mencari rumput) untuk makan kelinci membantunya lebih memahami masalah komunitas petani. Semasa merawat kelinci di kantor SNT, dia memang ngarit sampai Salamitan, karena rumput-rumput di daerah ini masih bagus dan hijau. “Biasanya pada saat ngarit itulah saya ketemu dengan banyak petani. Dari situ saya mulai belajar memahami masalah mereka. Saya menemukan bahwa kelinci bukanlah kebutuhan mereka, dan program budidaya kelinci tak akan banyak berguna. Masalah utama petani Salamitan ternyata adalah produktivitas yang rendah, ketergantungan yang tinggi kepada bahan kimia, serta kelembagaan petani yang lemah”.

Waktu itu Dhoni belum mengenal dengan apa yang disebut penjajakan masalah atau assessment program. “Saya menjajaki masalah petani sambil ngarit. Ngarit itulah metode assessment saya,” katanya tergelak.

Menurut Dhoni, yang paling penting dilakukan dalam kerja-kerja pendampingan masyarakat adalah membangun kepercayaan. “Saya selalu menegaskan bahwa saya orang luar yang tidak akan selamanya di Salamitan”. Karena itu program harus menjadi milik khalayak.

Mendampingi dengan Hati

Sejak sepuluh tahun terakhir dunia pemberdayaan masyarakat di Indonesia memang mengalami booming fasilitator. Jumlah fasilitator membludak sejak lahirnya rupa-rupa program pengentasan kemiskinan, baik yang diinisiasi organisasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.

Tak begitu jelas jumlah persisnya. Tapi ambil contoh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program-program bertema poverty alleviation ini merekrut dan melatih fasilitator untuk ditempatkan di ribuan desa dan kelurahan. Itu belum termasuk jumlah fasilitator untuk ribuan program community development berbagai tema yang diprakarsai lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia.

Kebutuhan fasilitator dalam jumlah besar itu menyebabkan pelatihan-pelatihan fasilitator bermunculan dan menjamur. Metode-metode partisipatif semacam participatory learning and action, participatory rural appraisal dan participatory poverty assessment diajarkan secara massal.

Harga jual fasilitator naik cepat. Dulu, menjadi fasilitator mungkin adalah kerja yang sepi dari pamrih, lebih merupakan panggilan hati. Sekarang, tengoklah iklan lowongan pekerjaan di koran. Sejak tsunami Aceh dan bencana-bencana alam lain yang menyusulnya, fasilitator menjadi sebuah profesi yang banyak dicari dan diminati. Hingga hari ini, banyak lembaga internasional memasang iklan lowongan kerja sebagai fasilitator dengan gaji menggiurkan.

Pabrikasi fasilitator dan metode-metode pemberdayaan masyarakat ini sungguh mencemaskan. Sebab yang dibutuhkan pertama kali dalam kerja-kerja pendampingan masyarakat seringkali adalah empati dan keberpihakan.

Pengalaman Dhoni membuka mata kita bahwa empati semacam itu membutuhkan lebih dari sekedar pelatihan. Empati tidak bisa ditumbuhkan hanya dengan seminggu pelatihan fasilitator. Kalaupun bisa ditumbuhkan, paling banter hanya menghasilkan empati dan keberpihakan semu. Empati dan keberpihakan yang otentik hanya bisa tumbuh manakala fasilitator live in, tinggal bersama masyarakat yang didampingi dan dibelanya. ”Bagaimana kita mau memecahkan masalah mereka jika tidak tinggal bersama mereka?”, katanya.

”Karir” kefasilitatoran Dhoni mengajarkan kepada kita bahwa yang dibutuhkan pertama kali dari seorang fasilitator bukanlah kecakapan penggunaan metode partisipatif. Kompetensi teknikal tak cukup. Yang dibutuhkan adalah kesediaan fasilitator untuk membuka hati dan mendengar sebanyak mungkin suara orang yang didampinginya. Kesediaan fasilitator untuk menganggap masyarakat miskin dan kemiskinan sebagai masalah dirinya. Kesediaan fasilitator untuk menginternalisasi proses pendampingan dan pembelajaran bersama masyarakat sebagai bagian dari hidupnya sendiri. ***

NGO dan Media Massa Ramuan Racun Mematikan

“Kehadiran wartawan bisa menutupi kelemahan pegiat LSM yang biasanya gagap mengemas isu-isu advokasi menjadi berita yang gampang dicerna publik. Sementara pergaulan rapat pegiat LSM dengan korban kebijakan publik dan kedalaman pemahaman mereka atas sebuah kasus, bisa mengisi kekurangan wartawan yang umumnya punya waktu terbatas dalam berinteraksi dengan korban”

Media massa dan LSM adalah paduan pas untuk menggerakkan perubahan, atau sekurang-kurangnya menggalang opini publik tentang sebuah gagasan perubahan. Ada seorang kawan yang secara berseloroh menyebut kolaborasi keduanya sebagai ramuan ”racun mematikan”. Keduanya, kata Martin Shaw dalam bukunya Global Voice: Civil Society and Media in Global Crisis (1999) ibarat ikan dan air dalam sebuah masyarakat demokratis.

Dwi, et al

Kolaborasi itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan, karena keduanya punya watak dan sumberdaya yang hampir serupa. Media massa berperan menyampaikan suara publik melalui pemberitaan dan informasi. LSM membela publik, terutama mereka yang terpinggirkan, melalui berbagai aktivitas pendampingan, pendidikan kritis dan advokasi. Media massa punya wartawan dengan daya cium tajam untuk mengendus isu-isu kebijakan yang merugikan publik. LSM punya pendamping dan fasilitator lapangan yang dekat dengan para korban; mereka adalah orang pertama yang mengantongi fakta-fakta, data, dan informasi tentang korban sebuah kebijakan publik.

Wartawan bisa menutupi kelemahan pegiat LSM yang biasanya kurang terampil mengemas isu-isu advokasi menjadi berita yang gampang dicerna publik. Sementara pergaulan rapat pegiat LSM dengan korban dan kedalaman pemahaman mereka atas sebuah kasus, bisa mengisi kekurangan wartawan yang umumnya punya waktu terbatas dalam berinteraksi dengan korban. Relatif tidak ada halangan jika di lapangan, kedua orang ini, wartawan dan pegiat LSM bersama-sama melakukan satu investigasi untuk membongkar borok sebuah kebijakan publik tertentu.

Advokasi Kebijakan Tak Populer

Tetapi kolaborasi sungguh-sungguh antara kedua institusi ini masih jarang terjadi. Kecuali pada kasus-kasus advokasi dengan nilai jual berita yang besar seperti pemberantasan korupsi misalnya, pengamatan sementara terhadap liputan media massa, menemukan berita-berita tentang advokasi kebijakan yang digagas LSM masih sangat minim dan sporadis.

Pertemanan LSM dan media massa lebih merupakan pertemanan pasif, seringkali tidak lebih dari sekedar yang satu mengirim pers rilis dan yang satunya lagi memuatnya. Jarang terjadi wartawan dan LSM bekerja bersama mendalami sebuah gagasan perubahan kebijakan publik lalu mengangkatnya menjadi sebuah berita yang komprehensif dan mendalam. Ini menjelaskan mengapa berita tentang gagasan perubahan kebijakan bisa muncul hari ini, tapi keesokan harinya menguap dilibas berita perselingkuhan selebritis atau pertikaian politisi.

Seorang redaktur koran besar di Kupang mengeluh di hadapan aktivis lingkungan, ”Saya menerjemahkan berita tentang banjir di Kupang justru dari media luar negeri. Mana berita-berita lingkungan dari kalian?” Sebaliknya, seorang aktivis lingkungan di Jambi bercerita, ”Wartawan itu memang cepat sekali bekerja, tapi seringkali beritanya cuma di permukaan, tidak mendalam”.

Agaknya, meskipun punya banyak kesamaan pandang tentang kebijakan atau peristiwa publik, selera aktivis LSM dan wartawan berbeda. ”Ada 50 bayi busung lapar mati karena terlambat ditangani Puskesmas” adalah kejadian yang lebih gampang diliput media massa daripada ”perbaikan kualitas layanan kesehatan”. ”Ada korupsi dalam penyaluran alokasi dana desa” dipandang lebih bernilai berita daripada pernyataan LSM tentang ”perubahan kebijakan pengelolaan keuangan desa”. Seandainya tidak ada Ketua DPRD Sumut yang mati menjadi korban demonstrasi massa menuntut dibentuknya Provinsi Tapanuli Selatan, belum tentu isu ”penghentian pemekaran wilayah” ramai diliput wartawan dan diperbincangkan publik.

Pegiat LSM lebih menyukai pernyataan, berbeda dengan media massa yang lebih tertarik kepada kenyataan. Aktivis LSM lebih senang bicara apa yang seharusnya terjadi sementara wartawan lebih mudah menulis apa yang sebenarnya terjadi, berapa banyak orang, dan seberapa seksi sebuah peristiwa. Dampak langsung dan berapa korban yang berjatuhan akibat  penerapan kebijakan publik lebih menarik buat wartawan, tinimbang seluk-beluk persoalan perbaikan kebijakan itu sendiri.

Advokasi dari Meja ke Meja

Dalam sebuah masyarakat transisi  yang tata dan struktur pemerintahannya masih sedang tumbuh, peraturan atau kebijakan lebih sering diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial (a tool of social engineering). Kebijakan lebih banyak dibuat karena memang harus dibuat untuk memberi panduan bagi perubahan, bukan dibuat sebagai respon terhadap keadaan tertentu.

Porsi terbesar pengaturan dalam kebijakan yang demikian lebih sering berupa langkah antisipatif terhadap hal-hal yang belum tetapi mungkin terjadi. Karena itu dasar-dasar pemikiran atau latar belakang kebijakan lebih banyak berisi abstraksi hasil-hasil riset maupun eksplorasi pemikiran pegiat advokasi baik LSM, akademisi, atau pakar.

Tetapi wartawan membutuhkan cerita kongkret tentang dampak. Jika ada sebuah isu perubahan kebijakan publik, hal pertama yang ditanyakan wartawan adalah seberapa besar perubahan itu berdampak buat orang kebanyakan, bukan gagasan dan pemikiran. Itu sebabnya tema-tema advokasi yang kaya dengan pemikiran seperti ”perbaikan layanan publik”, ”perubahan kebijakan pengelolaan desa”, ”penghentian pemekaran wilayah”, atau ”perbaikan relasi DPRD dan kepala daerah” misalnya, adalah tema-tema yang ”kering” dan cenderung sulit dikemas menjadi wacana yang gampang diterima telinga publik.

Proses penyusunan kebijakan adalah proses teknokratis di tubuh lembaga pemerintahan dan proses politik dalam parlemen. Proses ini lebih membutuhkan kompetensi riset, penyusunan naskah akademik, pembuatan policy paper, lobby dan negosiasi. Karena itu arena advokasi kebijakan hampir selalu terjadi dalam ruang-ruang tertutup gedung parlemen, biro-biro pemerintahan, alias dari meja ke meja.

Pendekatan advokasi lebih lembut, dalam suasana yang serba steril dan dingin. Jarang sekali aktivitas advokasi kebijakan mengandalkan voice, berlangsung secara hingar bingar melibatkan demonstrasi massa. Tapi kita tahu pemikiran-pemikiran dingin berjangka panjang dan riset tidak gampang dijual, apalagi dalam sebuah masyarakat yang gandrung kepada hiburan dan kultur media massa yang didominasi kepentingan industri.

Branding LSM yang Tidak Jelas

Lahirnya kebijakan desentralisasi dan perubahan tata pemerintahan, sedikit banyak mempengaruhi visi dan cara kerja LSM. Tema good governance, partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi menjadi tema-tema yang laku keras. Bahkan banyak lembaga yang sebelumnya bergerak pada isu-isu spesifik di tingkat komunitas dengan program community development tiba-tiba berubah haluan.

Beberapa orang wartawan yang penulis wawancarai mengaku sulit mencari narasumber terpercaya dari kalangan LSM untuk sebuah berita tentang perubahan kebijakan. Bukan karena kekurangan, tetapi justru karena begitu banyak narasumber yang tak punya rekam jejak yang jelas. ”Jaman dulu hanya ada YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), sekarang lembaga bantuan ada di mana-mana”, kata mereka. Kesulitan ini membuat banyak wartawan mengggunakan narasumber dan news maker yang itu-itu juga.

Bekerja di luar medan yang sudah lama digelutinya membuat banyak LSM gagap bersuara. Kuantitas karya-karya LSM memang terasa meningkat, terutama dalam bentuk buku-buku tentang good practices, modul atau panduan-panduan peningkatan kapasitas masyarakat. Kuat dugaan, meskipun masih harus dibuktikan kebenarannya, bahwa karya-karya LSM dalam bentuk buku –yang oleh gurauan seorang aktivis Solo disebut sebagai jalan pintas pemberdayaan masyarakat, lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan karya-karya kongkret mereka di lapangan.

Tetapi ada kontradiksi dalam karya-karya itu. Jika ditelisik lebih mendalam, karya-karya mereka lebih memberi tempat kepada kerangka pikir, strategi atau metode kerja mereka sendiri daripada fakta-fakta tentang keberhasilan suatu komunitas yang didampinginya.

Korban kebijakan adalah news maker, dan kesaksian mereka harus dikedepankan. Tetapi kesaksian-kesaksian korban sering dibekukan begitu rupa menjadi pernyataan-pernyataan abstrak yang kehilangan daya gugahnya. Akibatnya buku maupun naskah press release yang mereka buat cenderung kaya pernyataan, tetapi miskin data atau kesaksian nyata komunitas yang bisa membuktikannya. Seorang kawan wartawan di Bandung mengaku, ”Malas menghadiri konferensi pers LSM Anu, sebab data-datanya justru mereka kutip dari liputan-liputan koran kita.”

Rupanya medan pertarungan advokasi kebijakan yang lebih banyak membutuhkan debat dan kekuatan argumentasi, tidak diimbangi dengan kemampuan mereka mengelola data dan pengetahuan yang memadai.

Libatkan Media Sejak Awal

Kasus Kerjasama TV dan LSM Lingkungan Sebuah LSM lingkungan yakni  WWF Indonesia pernah bekerjasama dengan RCTI dan Trans TV untuk mengembangkan peliputan bersama. Kerjasama ini mudah dan tak berbiaya mahal. WWF Indonesia, misalnya, telah memiliki banyak proyek lingkungan yang digarapnya di berbagai di berbagai wilayah Indonesia. RCTI dan Trans TV diajak untuk meliput proyek lingkungan itu. Hasilnya ditayangkan kemudian dalam program yang sudah ada (News), tanpa perlu membuat program lingkungan tersendiri. Dalam kerjasama ini, LSM  lingkungan menyediakan akomodasi, berupa transportasi dan penginapan untuk 2-3 awak televisi, selama 3-4 hari di lokasi proyek. Kalau liputannya di hutan, tentu tak perlu menginap di hotel. Itu sudah cukup memadai. Awak TV tidak perlu diberi uang lagi, karena mereka sudah digaji oleh kantornya dan peliputan ini merupakan tugas dari produser, bukan proyek liar reporter/camera-person. LSM lingkungan juga menyiapkan narasumber untuk diwawancarai (ini mudah, karena memang proyek garapan mereka sendiri), dan informasi lain yang terkait dengan proyek bersangkutan. Ini mudah karena memang proyek garapan mereka sendiri. Dalam kasus kerjasama WWF Indonesia dan Trans TV, proyek yang telah ditayangkan adalah pelestarian terumbu karang di wilayah Ujungkulon, Jawa Barat. Dalam kerjasama ini, Trans TV mendapat “bonus”, karena bisa menayangkan juga keindahan pantai di Ujungkulon sebagai daerah wisata potensial dalam segmen Wisata di Berita Trans Petang, meski program ini semula bukan bagian dari kerjasama dengan WWF Indonesia. (Dikutip dari Satrio Arismunandar, 2004)

Untuk merebut dukungan publik, memberitakan secara terus-menerus dan mendalam sebuah isu advokasi melalui media massa adalah satu-satunya peluang yang paling murah. Seperti tergambar dalam kotak kasus di atas, berkolaborasi dengan media massa, dan bersama-sama mereka ”membuat” berita sangat mungkin dilakukan.

”Jangan kalian pikir bahwa wartawan itu selalu pintar”, begitu pernyataan seorang rekan jurnalis. Wartawan pada dasarnya adalah seorang generalis. Seseorang yang tahu serba sedikit tentang hal-hal yang banyak. Mereka punya perhatian yang luas dan tidak spesifik. Atmosfer kerjanya sebagai pewarta membuat mereka harus menyiapkan panca indera untuk meliput apa saja yang terjadi.

Jadi berhentilah melibatkan media massa hanya sebagai penggembira. Ikutsertakan dan undang wartawan sejak rencana advokasi dirancang. Siapkan press kit berisi data-data dan informasi sesederhana dan selengkap mungkin agar mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh atas sebuah isu kebijakan publik, latar belakang dan kemungkinan dampaknya. Ajaklah mereka mengunjungi para korban, dan sediakan narasumber terpercaya untuk itu.

Sebuah konsorsium LSM lingkungan di Nusa Tengggara Timur melibatkan media massa lokal dalam advokasi penyelamatan Kawasan Mutis Timau. Mereka melakukan barter informasi: LSM mengajak wartawan mengunjungi ke lokasi-lokasi rawan di kawasan, dan wartawan melatih aktivis tentang cara-cara menulis dan mengemas informasi tentang lingkungan hidup yang layak muat.

Farid Gaban, seorang wartawan senior bilang, jurnalisme terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada wartawan. Jurnalisme, yang disebutnya sebagai metode atau disiplin verifikasi, bukan cuma pekerjaan wartawan. Setiap orang tanpa kecuali adalah pewarta. Penting bagi pegiat LSM untuk belajar mengumpulkan data, mengolah, dan mengemasnya menjadi tulisan-tulisan populer semenarik tulisan wartawan. Sebaliknya dibutuhkan lebih dari sekedar wartawan, seorang wartawan yang mau menekuni satu isu kebijakan publik tertentu, dan menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih ”memihak” (advocacy writing).

Media Belajar Kebijakan Publik untuk Komunitas Buta Aksara

Membelajarkan masyarakat untuk melek kebijakan publik tidaklah mudah. Apalagi jika warga belajar adalah mereka yang buta huruf, hidup di daerah terpinggir di pelosok perdesaan, dan punya akses terbatas terhadap informasi.

Masyarakat dengan karakteristik demikian cenderung memandang soal-soal kebijakan sebagai urusan abstrak dan berada di luar jangkauan mereka. Jangankan memahami anggaran yang relatif njelimet dan rumit, misalnya. Bahkan kebijakan-kebijakan publik yang bersifat umum saja lazim dianggap sebagai sesuatu yang asing.

***

Tapi IDEA (Institute for Development and Economic Analysis) Yogyakarta punya cara sendiri untuk menyiasati kesulitan itu. LSM yang sudah bertahun-tahun mendampingi masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Gunungkidul ini menggunakan media-media belajar yang unik.

Poster 1

Bentuknya sederhana. Poster-poster kecil tematik seukuran kertas A4. Poster ini bergambar sederhana. Lihatlah contoh Poster 1. ”Seorang bapak digambarkan tengah bersiul berjalan menuju balai desa untuk mengikuti Musrenbang. Sementara di belakangnya si ibu pontang-panting mengurus dapur, menggendong anak di tengah tumpukan cucian, nasi gosong, dan piring sisa makan semalam berserakan”.

Poster ini secara jenial mempertontonkan sebuah sisi gelap perencanaan pembangunan yang selama ini luput dari perhatian. Ialah bahwa perencanaan pembangunan di tingkat perdesaan, yang kerap disebut Musrenbang cenderung  meminggirkan perempuan. Urusan rapat dan musyawarah adalah urusan laki-laki. Perempuan cukup di dapur dan bersibuk dengan soal-soal domestik.

Poster ini biasa digunakan IDEA dalam pembelajaran tentang bias gender dalam kebijakan publik.
Bayangkan seandainya tema gender dibawakan dengan ceramah tanpa sentuhan  media. Warga belajar yang rata-rata adalah petani lahan kering hampir dipastikan mengantuk atau pamit pulang. Proses pembelajaran bukan mencerahkan tetapi memberi beban baru bagi perempuan perdesaan.

Poster macam ini telah membuat tema belajar yang berat dan mengawang-awang itu menjadi lebih sederhana, akrab, kontekstual, mengundang gelak tawa, dan merangsang diskusi. Seorang fasilitator tak perlu banyak berkhotbah. Cukuplah dia bertanya: ”Menurut ibu-ibu, gambar ini bercerita tentang apa? Di gambar ini, bapak sedang apa? Ibu sedang apa? Mengapa bapak bersiul? Ada yang punya pengalaman mirip dengan gambar ini? Bisa ibu ceritakan?”

Kalau sudah begitu, warga belajar biasanya akan nyerocos bicara. Selanjutnya fasilitator tinggal menyimak kesaksian warga, mencatat, menyimpulkan, dan merangkumnya. Sumber belajar adalah pengalaman langsung. Warga belajar adalah guru. Fasilitator adalah seseorang yang hanya bertugas mempermudah proses belajar. Inti pendidikan orang dewasa tidak lebih dari itu.

***

Feriawan

Namanya Feriawan. Staf informasi IDEA inilah yang membidani poster-poster tematik itu. Tak punya latar belakang pendidikan seni rupa, tapi dia terampil menangkap momen dan menuangkannya ke dalam gambar. ”Tidak perlu bagus gambarnya. Yang penting jelas dan kena. Tapi itu justru sering lebih sulit, ya”, katanya.

Di meja kerjanya tersimpan puluhan poster tematik yang sudah teruji efektif menjadi media belajar, serta ratusan sketsa dan illustrasi yang tengah dikerjakannya. ”Saya berniat membukukannya”.

Proses kreatifnya menarik disimak. Biasanya dia mempelajari dulu materi belajar yang disodorkan para fasilitator dan community organizer. ”Setelah pesan belajar tertangkap, lalu saya mencari kejadian nyata apa yang kira-kira cocok dengan pesan belajar itu. Baru kemudian saya menggambar”.

Tidak semua illustrasi dan gambar yang dia buat berhasil. ”Setelah gambar dipakai, teman-teman biasanya memberi masukan gambar kurang ini kurang itu. Lalu saya perbaiki lagi, dan diuji lagi, diperbaiki lagi. Begitu terus”. Kadang-kadang dia ikut melihat bagaimana poster yang dibuatnya dipakai sebagai media belajar.

”Mungkin Anda sudah harus bikin panduan penggunaan poster itu,” begitu saya bilang padanya. Cobalah bikin catatan ”riwayat” masing-masing poster: poster ini dipakai untuk tema diskusi apa saja, khalayaknya siapa saja, berapa lama dipakai, respon apa yang muncul dari warga belajar, apa saja pertanyaan pemancing diskusi yang digunakan, dan seterusnya. Jadi, kelak para fasilitator tidak harus memulai dari nol karena sudah ada panduannya. Dia tinggal memperdalam dan menajamkannya. Hemat waktu dan tenaga.
”Wah! Ide menarik itu,” katanya.

***

Sejarah eksperimen penggunaan media untuk pendidikan dan penyadaran kritis yang dilakukan IDEA Yogyakarta lumayan panjang. Lembaga ini pernah membikin ”Panjangka tan Kena Sirna” (Harapan yang Tidak Pernah Padam), sebuah film tentang pengalaman perempuan di beberapa desa di Kabupaten Bantul Yogyakarta menghadapi permasalahan kesehatan dan anggaran.

Film ini dibuat sendiri oleh para perempuan desa. Mulai dari penyusunan jalan cerita, hingga pengambilan dan penyuntingan gambar.

Contoh poster

Rupa-rupa media massa, mulai dari radio komunitas hingga koran-koran lokal juga pernah dipakai untuk mempublikasikan kegiatan dan gagasan mereka. Tetapi penggunaan media massa ini kerap terganggu keberlanjutannya, baik karena kelangkaan sumberdaya maupun kepentingan bisnis media massa. Dampak penggunaan media massa yang menyasar khalayak luas juga relatif sulit diukur.

Mungkin itu sebabnya IDEA Yogyakarta lebih memilih untuk menekuni pengembangan media pembelajaran dan penyadaran yang lebih menyasar komunitas spesifik warga perdesaan. Pilihan ini juga terlihat dari ragam format media yang kaya gambar, menggunakan bahasa lokal, dan ungkapan-ungkapan yang sederhana. Pilihan yang langka, tapi pas, dan mungkin berdampak lebih nyata.

Ponirah, Namamu Cukup dalam Lampiran

Maaf, Ponirah. Saya tahu kamulah yang menggerakkan semua perubahan ini. Amaq Saridah yang bilang pada saya. Juga Maryam, Palupi, dan Bu Lurah. Kata mereka, bangunan Posyandu di kampung sebelah, pekarangan menghijau penuh tanaman obat dan sayuran di setiap rumah. Itu semua hasil kerjamu. Juga alat timbang bayi dan mainan anak-anak bantuan Bupati tahun lalu.

Tadinya saya tidak percaya. Bagaimana bisa kamu membagi waktu mengurus semua ini. Dua kelompok tani, satu kelompok belajar Paket A, tiga anak kecil, dan suami buruh tani berpenghasilan pas-pasan. Itu pasti tidak mudah.

Kamu mengingatkan saya pada Martina Walelo, perempuan udik Papua yang cerdas dan gesit. Kepada Katrina Koni Kii, petani cendana dari Nusa Tenggara. Juga Tugiyem, buruh tani dari Desa Ceper, Klaten yang menang pemilihan Ketua BPD tahun lalu.

Tetapi, maaf Ponirah. Nanti, laporan saya, modul, dan buku-buku panduan pengembangan masyarakat yang akan saya buat untuk donor tidak punya ruang untuk namamu. Namamu cukup dalam lampiran saja. Frustasimu empat tahun memulai semua ini tak akan kucatat. Juga harapan-harapanmu, atau sakit hatimu puluhan kali ditolak menghadap Dinas Kesehatan. Itu semua tidak penting.

Frustasi, cita rasa keadilan, iri hati, harapan, dan mimpi-mimpi manusiawi tidak boleh ada dalam laporan saya. Tidak ada ruang sedikitpun untuk mencatat, bahkan umur atau sekedar alamat tempat tinggalmu sekalipun. Itu cukup dalam lampiran, di halaman paling belakang.

Buat saya yang penting benda-benda mati: proses, metode, tools, dan rumusan-rumusan strategi. Itu jauh lebih terhormat, Ponirah. Nasibmu dalam laporan kurang lebih sama dengan nasib Martina, Maryam, Katrina, dan Palupi. Bukan apa-apa. Karena kami LSM. Kau tahu, Ponirah. LSM.

Dedy Mizwar Terjebak Juga

Dedy Mizwar, aktor besar itu, bisa terjebak juga. Selama bulan puasa 1429 H, saya kira sinetron garapannya, Para Pencari Tuhan Jilid 2, tak sebaik edisi pertama. Masih menarik memang. Saya masih melihat Islam yang hidup, Islam yang santai, sederhana, dan menggugah.

“Jika diibaratkan bertamu, Tuhan akan menerima tamu-tamu dengan berbagai cara. Ada yang diterima di teras atau di ruang tamu secara massal. Tetapi ada juga yang diterima di kamarNya yang paling pribadi”.

“Di rumah ini tidak ada uang, hanya ada Allah. Jadi jangan bicarakan uang, mari kita bicarakan Allah saja”.

Istri dan anak-anak saya mengingat dengan baik adegan yang penuh dengan kata-kata bijak semacam itu. Sederhana dan biasa saja kata-kata itu. Tapi Dedy Mizwar memberinya konteks adegan keseharian yang pas, hingga kata-kata itu menggetarkan sekali. Barangkali sama menggetarkannya dengan poster iklan A Mild yang isinya penanggalan bolong-bolong di bulan puasa.

Tapi Dedy bisa terjebak juga. Di Para Pencari Tuhan Jilid 2 itu, dia terlalu banyak bicara dan berkhotbah. Kata-kata bijak itu jadi tampak verbal, dan garing. Meskipun tentu saja belum severbal ustad dan para pengkhotbah.

Malam Lebaran Sitor Situmorang

Selasa, 30 September 2008, malam menjelang Hari Raya Idul Fitri 1429 H, telepon genggam saya dibanjiri puluhan pesan pendek. Beragam isinya. Ada pesan standar semacam”Selamat Idul Fitri 1429 H, Mohon Maaf Lahir Batin”, ada yang “serius” mendoakan keselamatan dan keberkahan.

Ada juga yang unik semacam pesan Acok, sahabat saya pegiat pemberdayaan anak jalanan di Bandung: “Smg ramadhan kmrn mnjd BBM (Bln Barokah dan Maghfiroh), stlh berPREMIUM (Prei Makan dan Minum), agr ttp SOLAR (Slt yang Rajin) utk mendptkn MINYAK TANAH (Meningktkn Iman yg Byk, Tahan Nafsu dan Amarah), demi mencpai PERTAMAX (Perangi Tabiat Maxiat)”.

Ada lagi yang puitis. Seperti ini: “Melebur kesalahan tak semudah mengeringkan air dari wajah yang basah. Tapi membuka hati untuk ikhlas memaafkan akan meringankan langkah sepanjang jalan hidup”. Atau juga yang ini: “kebenaran tidak mengajarkan apa-apa, kesalahanlah yang mengajarkan banyak hal”.

Saya sendiri memutuskan untuk mengirimkan pesan yang agak “sekuler”, kutipan sajak pendek penyair Sitor Situmorang: “Malam lebaran, bulan di atas kuburan”.

Tuhan pun Demokratis: Pelajaran dari Udik

Ada hal yang yang membuat pulang kampung saya minggu lalu terasa lebih dari biasanya. Yaitu petuah Sutaryo, paman saya yang juga carik desa soal demokrasi.

Dia bilang begini. Bahkan Tuhan pun sangat demokratis. Lihat kasus Isra Mi’raj. Ketika mi’raj, awalnya Tuhan memerintahkan shalat sebanyak 50 (?) rakaat. Kanjeng Nabi Muhammad manawar jumlah rakaat itu diturunkan dengan alasan umat Muhammad tidak akan kuat. Tawar menawar itu terjadi beberapa kali hingga akhirnya disepakati shalat hanya 5 rakaat.

Dia meneruskan. Kau tahu, katanya. Bahkan Muhammad juga menziarahi ruh-ruh para nabi terdahulu, untuk sekedar bertanya berapa kira-kira jumlah rakaat yang pas untuk umatnya. Apa artinya? Artinya adalah pemimpin itu ada baiknya bertanya kepada pemimpin terdahulu kalau mau melakukan sesuatu. Sekarang mana ada presiden yang mau berbaik-baik dengan presiden terdahulu?

Hmmm, mengingatkan saya pada Wimar Witoelar.

Memahami Penolakan Jalan Trans Papua

Diskusi saya dengan Sirikit Syah di milis jurnalisme

Sirikit Syah (SS): Aneh juga kalau pembangunan jalan trans papua yang dapat membuka akses bagi masyarakat pedalaman, ditolak. Saya tidak mengerti. Apakah masyarakat memilih untuk tetap terisolir dan tak terakses? Apa sesungguhnya kehendak rakyat?

Bukankah kita selalu merasa ‘kasihan’ pada saudara-saudara kita di papua yang minim sarana dan terpencil? Jangankan sambungan telepon atau listrik, jalan saja gak ada. Ssaya pernah lihat Papua dari atas, memang seperti rambut keriting kruwel yang sulit ditembus. Saya sangat ingin penjelasan lebih lanjut. Mengapa ditolak? Siapa yang menolak? Pilihannya apa?

Dwi Joko Widiyanto (DJW) : Bulan lalu, selama dua minggu saya ke Papua untuk sebuah workshop, mendampingi sejumlah LSM yang bergiat di isu revitalisasi nilai-nilai demokrasi lokal. Diskusi dan kegelisahan mereka terhadap apa yang disebut “pembangunan” saya tulis di sini.

Dari perspektif kita yang ada di Jawa, dengan otak yang sudah tercekoki ideologi pembangunanisme, termasuk saya, penolakan mereka terhadap jalan trans Papua tampak tidak beralasan. Saat ini hanya ada
satu jalan besar yang menghubungkan Jayapura dengan dunia luar, yaitu jalan dari Bandara Sentani-Jayapura. Suplai bahan makanan, dan semua barang ke Papua masuk lewat jalan ini. Bisa juga lewat pelabuhan
Jayapura, tapi akan makan waktu 1-2 minggu dari Surabaya atau hampir 1 bulan dari Jakarta. Bisa juga lewat pelabuhan baru, di Distrik Deparpre, tapi makan waktu 3-5 hari dari Makasar. Hanya dengan memutus
jalan Bandara Sentani-Jayapura, Anda bisa membuat Jayapura koma.

Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di Papua hari-hari ini. Tapi saya bisa membayangkan jalan trans Papua itu akan melewati ratusan suku-suku, masyarakat adat, yang memiliki sistem sosial dan kepemilikan tanah komunal yang sangat beragam. Jalan itu mungkin akan membelah sebuah suku menjadi dua tiga dan seterusnya. Bukan hanya keanekaragaman hayati yang rusak dengan jalan itu, tetapi sejumlah pranata kultural yang sudah berurat berakar akan hancur.

Ketika saya ada di Papua, sedang berlangsung demo menuntut pembubaran Majelis Rakyat Papua. Saat ini, masyarakat adat Papua, didampingi LSM sedang mengusung Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem
Pemerintahan Asli. Jika melihat isinya, maka saya menduga, yang menolak jalan trans papua adalah masyarakat adat.

Papua tidak perlu dikasihani. Mereka hebat dan bisa mengatur dirinya sendiri. Pilihannya jelas: pemerintah pusat konsisten menjalankan UU Otonomi Khusus Papua, berikan pekerjaan jalan itu kepada investor
lokal, pastikan hak-hak kepemilikan tanah komunal tak tergangggu dengan jalan itu.

SS: Bahwa pembangunan jalan akan mengorbankan beberapa hal (tanah rakyat, membelah wilayah suatu suku atau warga desa, dll), itu amat lazim. Jangan melihat Jawa sekarang, yang sering dijuluki ‘maniak pembangunan’. Dulu, sekian ratus tahun yang lalu, pembangunan jalan Anyer-Panarukan juga mengorbankan banyak hal (tanah sawah, hutan jati, nyawa manusia). Pembangunan Waduk Kedung Ombo membuat petani Jawa terusir lalu jadi transmigran, di mana di tempat barunya dianggap representasi feodalisme Jawa (penjajah).

Kalau di Papua akan dibangun jalan raya penghubung antar masyarakat, tentu saja akan ada pengorbanan-pengorbanan. Pengorbanan itu bukan eksklusif Papua. Sumatra, Kalimantan, Bali, Jawa pernah mengalaminya. Pertanyaannya: apakah Papua mau maju atau tidak? Apakah pengorbanan itu sumbut (worth it)?

DJW: Bagaimana Jawa dan Papua bisa diserupakan? Tentu saja beda. Dulu maupun sekarang. Dulu, tak ada kerajaan besar di Papua, semua desa/kampung/masyarakat adat sangat otonom. Sebaliknya, mana ada desa

otonom di Jawa di masa lalu, semua tunduk dan terjajah di bawah Mataram, atau Majapahit? Sekarang, Papua adalah daerah berstatus otonomi khusus (UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua), memang eksklusif, sedangkan Jawa tidak.

Perbedaan itu yang membuat cara pandang akan pengorbanan juga berbeda. Karena Jakarta kecapekan tak juga berhasil mengimpor rasa berkorban orang Jawa ke tanah Papua itu jugalah yang membuat UU Otonomi Khusus Papua diterbitkan. Sekarang, kalau di atas statusnya yang khusus itu orang Papua menolak jalan, boleh kan?

SS: Orang Papua menolak jalan raya. tentu saja boleh? Saya hanya keheranan dan bertanya “mengapa?”. Bukan menentang atau mendiktekan supaya mau saja. Beberapa posting menyebutkan bencana yang akan terjadi bila jalan raya dibangun. Kok tak ada informasi tentang manfaat bagi rakyat bila jalan raya dibangun.
Mustahil kan pemerintah membangun jalan raya dengan tujuan menghancurkan alam, merusak tanah adat, menyiksa penduduk hutan? Pastilah ada tujuan positifnya.

Maksud saya, positif dan negatif jalan raya di Papua mesti dipaparkan kepada rakyat Papua secara adil dan seimbang, lalu, biarkan mereka memilih sendiri. Cuma, tidak adil (tidak gentleman) juga kalau setelah menolak pembangunan, masih ada orang Papua berteriak-teriak: “Pembangunan cuma terpusat di Jawa. Kita cuma dikuras, lalu diterlantarkan.”

DJW: Uraian Anda soal pengorbanan itu memberi kesan kepada saya, Anda berkeras memaksa orang Papua menerima jalan. Terus terang, uraian Anda mengingatkan saya kepada pernyataan-pernyataan aparat birokrasi tahun 1970 atau 1980-an ketika mempersuasi masyarakat untuk menerima atau tidak menerima sebuah program pembangunan.

Mengapa orang Papua menolak, hanya mereka sendiri yang tahu. Kita hanya bisa menduga atau menganalisis kemungkinan penyebabnya berdasarkan peta politik, karakter kultur, dan lainnya. Tentu saja banyak sisi positif pembangunan. Tapi kalau Anda tahu bahwa hari ini, ya hingga hari-hari ini!, ratusan warung penduduk dan industri kerajinan keramik rakyat di Plered Purwakarta gulung tikar, dan Purwakarta menjadi kota mati akibat pembangunan jalan tol Jakarta-Bandung, Anda akan segera memahami bahwa siapapun, apalagi para perencana pembangunan apapun dan di manapun, seharusnya tidak seharusnya menganggap dunia ini seperti ruang hampa udara.

Bagi seorang perencana jalan atau planolog, tak ada artinya ketika dia menggoreskan pensil di atas peta jalan yang sedang dirancangnya. Tapi satu gores pensil di atas peta itu mungkin berarti sekian kilometer
tanah ulayat, ribuan orang yang punya hak hidup, ribuan tata nilai adat, dan seterusnya.

SS: Terimakasih banyak atas penjelasan Anda. Saya belajar untuk memahami. Saya kira diskusi ini bagus untuk diteruskan agar terjadi saling pengertian antar opinion leaders (terutama di Papua), dan agar benar-benar kehendak rakyat Papua yang diutamakan. Bukan pemerintah Jakarta, investor asing, NGO, atau hanya para ketua adat/kepala suku.

Warga Kolong Ayam: Sisi Gelap Kota Tasikmalaya

(Dikutip dari Dwi Joko Widiyanto, Kabar Pinggiran Kota Santri, Juli 2008)

Selama lebih dari sepuluh tahun kandang ayam ini tidak berfungsi. Kini, kandang ayam ini dihuni oleh 12 keluarga, atau sekitar 65 jiwa. Rata-rata mereka sudah menghuni bangunan ini selama 3-4 tahun dengan biaya sewa Rp 30 ribu per bulan. Sebagian besar kepala keluarga penghuni adalah buruh bangunan, tukang becak, dan pekerja serabutan di pasar kota.Seorang pejabat terheran-heran bagaimana di tengah-tengah kota masih ada sekolompok orang hidup di dalam kandang ayam

Orang-Orang di Kolong Ayam

Longyam atau kolong ayam. Ini adalah julukan bagi sebuah lokasi pemukiman seluas sepertiga lapangan sepakbola di Gunung Jati, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, tepat di pinggiran Kota Tasikmalaya.

Di lahan ini berdiri sebuah bangunan berbentuk rumah panggung seluas sekitar 40 x 3 meter. Berdinding bilik bambu, beratap genting, dan ditopang kayu-kayu yang sebagian sudah lapuk. Ada beberapa ruangan dengan bilik yang menggelantung, copot dari tiang penyangga. Lantai papan yang patah, menjuntai dengan paku besar kecil mencuat di sana sini. Pemiliknya, seorang juragan ternak, menjadikan rumah panggung ini sebagai kandang ayam.

Tanah di bawah rumah panggung mungkin bekas kolam atau empang. Selalu becek dan berlumpur. Sampah rumah tangga berserakan. Ada tiga buah sumur terbuka, berair keruh, dan pagar-pagar bambu setinggi lutut bekas kandang bebek di bawah bangunan. Tepat di belakang bangunan mengalir parit besar yang kadang-kadang masih dipakai sebagai tempat buang hajat bagi warga sekitar. Beberapa jembatan bambu sepanjang 4 meter menghubungkan bangunan ini dengan jalan setapak di depannya.

Sudah lebih dari sepuluh tahun kandang ayam itu berubah penghuni. Bukan lagi ayam tetapi 65 orang dari 12 keluarga buruh bangunan, kernet angkutan kota, tukang becak, dan pekerja serabutan di pasar kota. Rata-rata mereka sudah menghuni bangunan selama 3-4 tahun dengan biaya sewa Rp 30 ribu per bulan.

Bangunan ini disekat menjadi 13 ruangan. Setiap ruangan seluas kira-kira 3 x 3 meter itu hanya bisa diisi dengan satu tempat tidur. Baju-baju dan aneka perkakas rumah tangga bergelantungan di setiap dindingnya. Ada lantai seluas 0,5 x 3 meter yang difungsikan sebagai ruang tamu, dapur, dan teras. Alat-alat memasak biasanya teronggok di sini. Tali jemuran ruwet berseliweran.

Penghuni rumah panggung tak perlu buang sampah. Tanah di bawah rumah panggung sudah menjadi tempat sampah yang ideal. Selesai masak atau makan, sampah dapur, sisa nasi dan sayur bisa langsung dibuang. Ada celah lantai papan selebar 3 cm yang siap digunakan untuk meloloskan sampah ke kolong bangunan. Jangan khawatir sampah ini busuk, sebab di kolong bangunan sudah menunggu bebek dan ayam.

Empat meter dari rumah panggung, tepat di sisi sawah, ada 2 gubuk seluas masing-masing 2 x 2 meter yang biasa digunakan sebagai tempat mandi. Dua ratus meter dari sini memang ada tempat MCK untuk umum, konon dibangun dari sebuah proyek pemerintah. MCK ini dilengkapi dengan dua kamar mandi dan kakus serta satu tempat cuci, jamban yang bersih, cukup luas dengan ukuran 3 x 6 meter, tembok bata permanen dan dicat rapi. Satu-satunya yang kurang adalah MCK ini tidak pernah bisa difungsikan sejak dibangun tujuh bulan yang lalu.

Kekerasan dan Stigmatisasi Sosial

Anda tidak akan bisa membayangkan bagaimana sebuah keluarga beranggotakan 7 orang, 5 anak dan dua orang tua, hidup dan menghabiskan hari-hari mereka sepanjang tahun dalam bilik sesak 3 x 3 meter. Bagaimana para ayah beristirahat setelah seharian letih menarik becak? Bagaimana kehidupan kerumahtanggaan mereka jika antar ruangan cuma dipisah bilik bambu setebal tak lebih dari 2 inci?

Para ibu mesti sangat ketat mengawasi anak-anak mereka bermain. Setiap saat anak-anak bisa tergelincir mengelinding ke kolong bangunan. Terperosok menginjak lantai kayu keropos, atau terbanting dari jembatan bambu setinggi 80 centimeter. Orang dewasa sekalipun mesti sangat hati-hati jika ingin duduk atau sekedar bersandar dalam kandang ini.

Anak-anak yang lebih besar punya cara bermain tersendiri. Mereka biasa pergi ke pemakaman umum yang berjarak 200 meter untuk mencari jangkrik, atau bermain layang-layang. Tidak perlu bertanya apakah mereka bersekolah. “Jangan berikan mereka pensil atau kertas. Mereka lebih lincah berlari, memanjat pohon, atau menggambar dengan ranting di atas tanah” begitu kata Toni Atoillah, fasilitator program pendidikan SNT (Yayasan Sumbangsih Nuansa Tasikmalaya).

Gina Gunarsih, staf SNT yang lain menceritakan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di lokasi ini. Ngobrol langsung dengan mereka tidak mudah. Bahkan setelah saya menghabiskan setengah piring sayur tutut (sejenis keong sawah) buatannya, Imas (32 tahun), salah seorang penghuni kolong ayam, hanya bercerita sepatah dua patah kata.

Saya segera tersadar, memang mereka tak perlu menceritakan apapun. Mata, tubuh, dan tempat mereka tinggal sudah bercerita banyak hal. Maka bodoh dan tak beradab jika ada petugas Badan Pusat Statistik menyensus mereka dan masih sempat bertanya berapa penghasilan Anda sebulan? Sama bodohnya dengan pertanyaan seorang penyiar stasiun televisi ketika mewawancarai korban tsunami Aceh: “bagaimana perasaan Anda kehilangan rumah, anak, dan istri?”

Ingatan saya segera melayang kepada kisah pelaut Billy Budd dalam novel Herman Melville, sastrawan terkenal Amerika yang hidup tahun 1819-1891. Kisah ini dikutip kembali oleh Herujati Purwoko dalam makalah berjudul “Aturan Main, Fair Play dan Kekerasan” di Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, Maret 2001. Ini kisah yang mengilustrasikan bagaimana orang yang tersingkir, dan tak punya saluran untuk meluapkan emosi dari hati yang sebal menjadi terbiasa mengandalkan kekuatan fisik untuk menyelesaikan apapun. Tanpa niat buruk (malice), Billy Bud, pelaut gagah dan berpangkat rendah itu memukul atasannya. Tak keras tapi cukup untuk menewaskan atasannya yang berfisik lemah.

Kisah Billy Budd membantu saya memahami kekerasan dalam rumah tangga sejumlah penghuni kolong ayam, juga Ibu Imas yang cenderung diam.

Bagaimana penghuni kolong ayam membangun hubungan ketetanggaan dengan warga sekitar? Bagaimana mereka mengakses layanan publik yang disediakan pemerintah kota? Apa boleh buat. Mereka absen dalam acara-acara warga, pertemuan atau acara-acara peringatan 17 Agustusan misalnya. Untuk apa, katanya.

Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak sipil semacam identitas kependudukan. Mereka sudah biasa mengahadapi tatapan sinis warga. Sebutan “longyam” cukup menggambarkan betapa kehadiran mereka tak diinginkan dan dipandang sebelah mata oleh warga sekitar.

Tak Cukup Pendidikan dan Usaha Kecil

Jangan bertanya dimana anak-anak warga kolong ayam bersekolah. Ada sebagian anak yang mengaku putus sekolah di kelas 2-3 sekolah dasar. Tapi lebih banyak anak yang hingga usia belasan tak pernah merasakan bangku pendidikan.

Toni punya cerita. Tak mudah mengajari anak-anak longyam membaca dan berhitung. Mengajak mereka datang ke kantor SNT yang cuma berjarak 200 meter saja sudah susah. Mereka lebih memilih bermain di kuburan. Mereka memandang pensil dan kertas dengan rasa cemas dan gugup.

SNT mencoba mengangkat problem warga kolong ayam ke dalam sejumlah program. Mulai dari pendidikan anak dini usia, kecakapan hidup (life skills) hingga advokasi sederhana. Mereka menerbitkan juga lembaran informasi berisi cara-cara mengakses layanan hak sipil bagi warga. Ada juga kegiatan menabung, arisan, serta membuat kue dan telur asin. Harapannya adalah ibu-ibu mempunyai kegiatan ekonomi-produktif yang bisa membantu menambah penghasilan keluarga. Tetapi kegiatan ini pun tak mulus. Banyak yang berhenti menabung dan pertemuan kelompok macet.

Ada apa gerangan? SNT sudah memilih dengan tepat khalayak program, yakni mereka yang paling tertinggal di Kelurahan Kahuripan. Empati dan keterlibatan fasilitator juga tak diragukan. Gina sering menghabiskan waktu untuk ngobrol dengan para penghuni, malah kadang tidur siang di bilik Imas. Toni susah payah memindahkan alat tulis ke kuburan tempat bermain anak-anak.

Barangkali soalnya ada pada strategi besar program yang didasari oleh pembacaan tajam atas masalah khalayak program. Soal longyam bukan sekedar rendahnya pendapatan, tetapi juga soal martabat, pengakuan, dan akses mereka yang lemah terhadap sumberdaya sosial-ekonomi di sekelilingnya. Rendahnya pendapatan bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi rusaknya martabat akibat stigmatisasi tak bisa disembuhkan semudah membalik telapak tangan.

Upaya meningkatkan pendapatan keluarga penghuni longyam penting. Tetapi lambatnya pencapaian tujuan program setelah beberapa tahun pendampingan rupa-rupa kegiatan produktif, pelayanan pendidikan anak dini usia, dan kesehatan masyarakat, menunjukkan bahwa intervensi SNT tak cukup.

Problem kemiskinan komunitas kolong ayam jelas terlalu kompleks untuk dipecahkan oleh SNT sendirian. Memfokuskan perhatian kepada kegiatan ekonomi-produktif akan membuat SNT kehabisan tenaga. Malahan bisa terjebak kepada program karitatif yang justru menambah beban waktu dan tenaga kerja mereka. Penghuni longyam harus diperlakukan sebagai korban. Khalayak program akan keburu letih dan putus asa jika kegiatan mereka tak kunjung membuahkan hasil nyata. Sebagai korban, penghuni longyam layak membutuhkan perlakuan khusus.

Barangkali sudah saatnya bagi SNT untuk mencoba melakukan upaya-upaya advokasi hak-hak dasar yang bisa membuka mata lembaga pelayanan publik, baik di tingkat kelurahan maupun kota untuk mendekatkan pelayanan mereka di lokasi ini. Kelurahan setempat, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan, adalah beberapa lembaga pemerintahan yang penting untuk ditagih tugasnya.

Di luar itu, longyam menunjukkan bahwa setiap kota selalu mempunyai sisi gelapnya masing-masing. Selalu tersembunyi kampung kumuh dibalik gemerlap pusat perdagangan dan kerapian jalan-jalan. Selalu tersembunyi problem kemanusiaan yang luput dari perhatian di balik angka-angka statistik ekonomi dan perdagangan kota.