You are currently browsing the monthly archive for Agustus 2008.
Ada hal yang yang membuat pulang kampung saya minggu lalu terasa lebih dari biasanya. Yaitu petuah Sutaryo, paman saya yang juga carik desa soal demokrasi.
Dia bilang begini. Bahkan Tuhan pun sangat demokratis. Lihat kasus Isra Mi’raj. Ketika mi’raj, awalnya Tuhan memerintahkan shalat sebanyak 50 (?) rakaat. Kanjeng Nabi Muhammad manawar jumlah rakaat itu diturunkan dengan alasan umat Muhammad tidak akan kuat. Tawar menawar itu terjadi beberapa kali hingga akhirnya disepakati shalat hanya 5 rakaat.
Dia meneruskan. Kau tahu, katanya. Bahkan Muhammad juga menziarahi ruh-ruh para nabi terdahulu, untuk sekedar bertanya berapa kira-kira jumlah rakaat yang pas untuk umatnya. Apa artinya? Artinya adalah pemimpin itu ada baiknya bertanya kepada pemimpin terdahulu kalau mau melakukan sesuatu. Sekarang mana ada presiden yang mau berbaik-baik dengan presiden terdahulu?
Hmmm, mengingatkan saya pada Wimar Witoelar.
Diskusi saya dengan Sirikit Syah di milis jurnalisme
Sirikit Syah (SS): Aneh juga kalau pembangunan jalan trans papua yang dapat membuka akses bagi masyarakat pedalaman, ditolak. Saya tidak mengerti. Apakah masyarakat memilih untuk tetap terisolir dan tak terakses? Apa sesungguhnya kehendak rakyat?
Bukankah kita selalu merasa ‘kasihan’ pada saudara-saudara kita di papua yang minim sarana dan terpencil? Jangankan sambungan telepon atau listrik, jalan saja gak ada. Ssaya pernah lihat Papua dari atas, memang seperti rambut keriting kruwel yang sulit ditembus. Saya sangat ingin penjelasan lebih lanjut. Mengapa ditolak? Siapa yang menolak? Pilihannya apa?
Dwi Joko Widiyanto (DJW) : Bulan lalu, selama dua minggu saya ke Papua untuk sebuah workshop, mendampingi sejumlah LSM yang bergiat di isu revitalisasi nilai-nilai demokrasi lokal. Diskusi dan kegelisahan mereka terhadap apa yang disebut “pembangunan” saya tulis di sini.
Dari perspektif kita yang ada di Jawa, dengan otak yang sudah tercekoki ideologi pembangunanisme, termasuk saya, penolakan mereka terhadap jalan trans Papua tampak tidak beralasan. Saat ini hanya ada
satu jalan besar yang menghubungkan Jayapura dengan dunia luar, yaitu jalan dari Bandara Sentani-Jayapura. Suplai bahan makanan, dan semua barang ke Papua masuk lewat jalan ini. Bisa juga lewat pelabuhan
Jayapura, tapi akan makan waktu 1-2 minggu dari Surabaya atau hampir 1 bulan dari Jakarta. Bisa juga lewat pelabuhan baru, di Distrik Deparpre, tapi makan waktu 3-5 hari dari Makasar. Hanya dengan memutus
jalan Bandara Sentani-Jayapura, Anda bisa membuat Jayapura koma.
Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di Papua hari-hari ini. Tapi saya bisa membayangkan jalan trans Papua itu akan melewati ratusan suku-suku, masyarakat adat, yang memiliki sistem sosial dan kepemilikan tanah komunal yang sangat beragam. Jalan itu mungkin akan membelah sebuah suku menjadi dua tiga dan seterusnya. Bukan hanya keanekaragaman hayati yang rusak dengan jalan itu, tetapi sejumlah pranata kultural yang sudah berurat berakar akan hancur.
Ketika saya ada di Papua, sedang berlangsung demo menuntut pembubaran Majelis Rakyat Papua. Saat ini, masyarakat adat Papua, didampingi LSM sedang mengusung Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem
Pemerintahan Asli. Jika melihat isinya, maka saya menduga, yang menolak jalan trans papua adalah masyarakat adat.
Papua tidak perlu dikasihani. Mereka hebat dan bisa mengatur dirinya sendiri. Pilihannya jelas: pemerintah pusat konsisten menjalankan UU Otonomi Khusus Papua, berikan pekerjaan jalan itu kepada investor
lokal, pastikan hak-hak kepemilikan tanah komunal tak tergangggu dengan jalan itu.
SS: Bahwa pembangunan jalan akan mengorbankan beberapa hal (tanah rakyat, membelah wilayah suatu suku atau warga desa, dll), itu amat lazim. Jangan melihat Jawa sekarang, yang sering dijuluki ‘maniak pembangunan’. Dulu, sekian ratus tahun yang lalu, pembangunan jalan Anyer-Panarukan juga mengorbankan banyak hal (tanah sawah, hutan jati, nyawa manusia). Pembangunan Waduk Kedung Ombo membuat petani Jawa terusir lalu jadi transmigran, di mana di tempat barunya dianggap representasi feodalisme Jawa (penjajah).
Kalau di Papua akan dibangun jalan raya penghubung antar masyarakat, tentu saja akan ada pengorbanan-pengorbanan. Pengorbanan itu bukan eksklusif Papua. Sumatra, Kalimantan, Bali, Jawa pernah mengalaminya. Pertanyaannya: apakah Papua mau maju atau tidak? Apakah pengorbanan itu sumbut (worth it)?
DJW: Bagaimana Jawa dan Papua bisa diserupakan? Tentu saja beda. Dulu maupun sekarang. Dulu, tak ada kerajaan besar di Papua, semua desa/kampung/masyarakat adat sangat otonom. Sebaliknya, mana ada desa
otonom di Jawa di masa lalu, semua tunduk dan terjajah di bawah Mataram, atau Majapahit? Sekarang, Papua adalah daerah berstatus otonomi khusus (UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua), memang eksklusif, sedangkan Jawa tidak.
Perbedaan itu yang membuat cara pandang akan pengorbanan juga berbeda. Karena Jakarta kecapekan tak juga berhasil mengimpor rasa berkorban orang Jawa ke tanah Papua itu jugalah yang membuat UU Otonomi Khusus Papua diterbitkan. Sekarang, kalau di atas statusnya yang khusus itu orang Papua menolak jalan, boleh kan?
SS: Orang Papua menolak jalan raya. tentu saja boleh? Saya hanya keheranan dan bertanya “mengapa?”. Bukan menentang atau mendiktekan supaya mau saja. Beberapa posting menyebutkan bencana yang akan terjadi bila jalan raya dibangun. Kok tak ada informasi tentang manfaat bagi rakyat bila jalan raya dibangun.
Mustahil kan pemerintah membangun jalan raya dengan tujuan menghancurkan alam, merusak tanah adat, menyiksa penduduk hutan? Pastilah ada tujuan positifnya.
Maksud saya, positif dan negatif jalan raya di Papua mesti dipaparkan kepada rakyat Papua secara adil dan seimbang, lalu, biarkan mereka memilih sendiri. Cuma, tidak adil (tidak gentleman) juga kalau setelah menolak pembangunan, masih ada orang Papua berteriak-teriak: “Pembangunan cuma terpusat di Jawa. Kita cuma dikuras, lalu diterlantarkan.”
DJW: Uraian Anda soal pengorbanan itu memberi kesan kepada saya, Anda berkeras memaksa orang Papua menerima jalan. Terus terang, uraian Anda mengingatkan saya kepada pernyataan-pernyataan aparat birokrasi tahun 1970 atau 1980-an ketika mempersuasi masyarakat untuk menerima atau tidak menerima sebuah program pembangunan.
Mengapa orang Papua menolak, hanya mereka sendiri yang tahu. Kita hanya bisa menduga atau menganalisis kemungkinan penyebabnya berdasarkan peta politik, karakter kultur, dan lainnya. Tentu saja banyak sisi positif pembangunan. Tapi kalau Anda tahu bahwa hari ini, ya hingga hari-hari ini!, ratusan warung penduduk dan industri kerajinan keramik rakyat di Plered Purwakarta gulung tikar, dan Purwakarta menjadi kota mati akibat pembangunan jalan tol Jakarta-Bandung, Anda akan segera memahami bahwa siapapun, apalagi para perencana pembangunan apapun dan di manapun, seharusnya tidak seharusnya menganggap dunia ini seperti ruang hampa udara.
Bagi seorang perencana jalan atau planolog, tak ada artinya ketika dia menggoreskan pensil di atas peta jalan yang sedang dirancangnya. Tapi satu gores pensil di atas peta itu mungkin berarti sekian kilometer
tanah ulayat, ribuan orang yang punya hak hidup, ribuan tata nilai adat, dan seterusnya.
SS: Terimakasih banyak atas penjelasan Anda. Saya belajar untuk memahami. Saya kira diskusi ini bagus untuk diteruskan agar terjadi saling pengertian antar opinion leaders (terutama di Papua), dan agar benar-benar kehendak rakyat Papua yang diutamakan. Bukan pemerintah Jakarta, investor asing, NGO, atau hanya para ketua adat/kepala suku.
(Dikutip dari Dwi Joko Widiyanto, Kabar Pinggiran Kota Santri, Juli 2008)
Selama lebih dari sepuluh tahun kandang ayam ini tidak berfungsi. Kini, kandang ayam ini dihuni oleh 12 keluarga, atau sekitar 65 jiwa. Rata-rata mereka sudah menghuni bangunan ini selama 3-4 tahun dengan biaya sewa Rp 30 ribu per bulan. Sebagian besar kepala keluarga penghuni adalah buruh bangunan, tukang becak, dan pekerja serabutan di pasar kota.Seorang pejabat terheran-heran bagaimana di tengah-tengah kota masih ada sekolompok orang hidup di dalam kandang ayam
Orang-Orang di Kolong Ayam
Longyam atau kolong ayam. Ini adalah julukan bagi sebuah lokasi pemukiman seluas sepertiga lapangan sepakbola di Gunung Jati, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, tepat di pinggiran Kota Tasikmalaya.
Di lahan ini berdiri sebuah bangunan berbentuk rumah panggung seluas sekitar 40 x 3 meter. Berdinding bilik bambu, beratap genting, dan ditopang kayu-kayu yang sebagian sudah lapuk. Ada beberapa ruangan dengan bilik yang menggelantung, copot dari tiang penyangga. Lantai papan yang patah, menjuntai dengan paku besar kecil mencuat di sana sini. Pemiliknya, seorang juragan ternak, menjadikan rumah panggung ini sebagai kandang ayam.
Tanah di bawah rumah panggung mungkin bekas kolam atau empang. Selalu becek dan berlumpur. Sampah rumah tangga berserakan. Ada tiga buah sumur terbuka, berair keruh, dan pagar-pagar bambu setinggi lutut bekas kandang bebek di bawah bangunan. Tepat di belakang bangunan mengalir parit besar yang kadang-kadang masih dipakai sebagai tempat buang hajat bagi warga sekitar. Beberapa jembatan bambu sepanjang 4 meter menghubungkan bangunan ini dengan jalan setapak di depannya.
Sudah lebih dari sepuluh tahun kandang ayam itu berubah penghuni. Bukan lagi ayam tetapi 65 orang dari 12 keluarga buruh bangunan, kernet angkutan kota, tukang becak, dan pekerja serabutan di pasar kota. Rata-rata mereka sudah menghuni bangunan selama 3-4 tahun dengan biaya sewa Rp 30 ribu per bulan.
Bangunan ini disekat menjadi 13 ruangan. Setiap ruangan seluas kira-kira 3 x 3 meter itu hanya bisa diisi dengan satu tempat tidur. Baju-baju dan aneka perkakas rumah tangga bergelantungan di setiap dindingnya. Ada lantai seluas 0,5 x 3 meter yang difungsikan sebagai ruang tamu, dapur, dan teras. Alat-alat memasak biasanya teronggok di sini. Tali jemuran ruwet berseliweran.
Penghuni rumah panggung tak perlu buang sampah. Tanah di bawah rumah panggung sudah menjadi tempat sampah yang ideal. Selesai masak atau makan, sampah dapur, sisa nasi dan sayur bisa langsung dibuang. Ada celah lantai papan selebar 3 cm yang siap digunakan untuk meloloskan sampah ke kolong bangunan. Jangan khawatir sampah ini busuk, sebab di kolong bangunan sudah menunggu bebek dan ayam.
Empat meter dari rumah panggung, tepat di sisi sawah, ada 2 gubuk seluas masing-masing 2 x 2 meter yang biasa digunakan sebagai tempat mandi. Dua ratus meter dari sini memang ada tempat MCK untuk umum, konon dibangun dari sebuah proyek pemerintah. MCK ini dilengkapi dengan dua kamar mandi dan kakus serta satu tempat cuci, jamban yang bersih, cukup luas dengan ukuran 3 x 6 meter, tembok bata permanen dan dicat rapi. Satu-satunya yang kurang adalah MCK ini tidak pernah bisa difungsikan sejak dibangun tujuh bulan yang lalu.
Kekerasan dan Stigmatisasi Sosial
Anda tidak akan bisa membayangkan bagaimana sebuah keluarga beranggotakan 7 orang, 5 anak dan dua orang tua, hidup dan menghabiskan hari-hari mereka sepanjang tahun dalam bilik sesak 3 x 3 meter. Bagaimana para ayah beristirahat setelah seharian letih menarik becak? Bagaimana kehidupan kerumahtanggaan mereka jika antar ruangan cuma dipisah bilik bambu setebal tak lebih dari 2 inci?
Para ibu mesti sangat ketat mengawasi anak-anak mereka bermain. Setiap saat anak-anak bisa tergelincir mengelinding ke kolong bangunan. Terperosok menginjak lantai kayu keropos, atau terbanting dari jembatan bambu setinggi 80 centimeter. Orang dewasa sekalipun mesti sangat hati-hati jika ingin duduk atau sekedar bersandar dalam kandang ini.
Anak-anak yang lebih besar punya cara bermain tersendiri. Mereka biasa pergi ke pemakaman umum yang berjarak 200 meter untuk mencari jangkrik, atau bermain layang-layang. Tidak perlu bertanya apakah mereka bersekolah. “Jangan berikan mereka pensil atau kertas. Mereka lebih lincah berlari, memanjat pohon, atau menggambar dengan ranting di atas tanah” begitu kata Toni Atoillah, fasilitator program pendidikan SNT (Yayasan Sumbangsih Nuansa Tasikmalaya).
Gina Gunarsih, staf SNT yang lain menceritakan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di lokasi ini. Ngobrol langsung dengan mereka tidak mudah. Bahkan setelah saya menghabiskan setengah piring sayur tutut (sejenis keong sawah) buatannya, Imas (32 tahun), salah seorang penghuni kolong ayam, hanya bercerita sepatah dua patah kata.
Saya segera tersadar, memang mereka tak perlu menceritakan apapun. Mata, tubuh, dan tempat mereka tinggal sudah bercerita banyak hal. Maka bodoh dan tak beradab jika ada petugas Badan Pusat Statistik menyensus mereka dan masih sempat bertanya berapa penghasilan Anda sebulan? Sama bodohnya dengan pertanyaan seorang penyiar stasiun televisi ketika mewawancarai korban tsunami Aceh: “bagaimana perasaan Anda kehilangan rumah, anak, dan istri?”
Ingatan saya segera melayang kepada kisah pelaut Billy Budd dalam novel Herman Melville, sastrawan terkenal Amerika yang hidup tahun 1819-1891. Kisah ini dikutip kembali oleh Herujati Purwoko dalam makalah berjudul “Aturan Main, Fair Play dan Kekerasan” di Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, Maret 2001. Ini kisah yang mengilustrasikan bagaimana orang yang tersingkir, dan tak punya saluran untuk meluapkan emosi dari hati yang sebal menjadi terbiasa mengandalkan kekuatan fisik untuk menyelesaikan apapun. Tanpa niat buruk (malice), Billy Bud, pelaut gagah dan berpangkat rendah itu memukul atasannya. Tak keras tapi cukup untuk menewaskan atasannya yang berfisik lemah.
Kisah Billy Budd membantu saya memahami kekerasan dalam rumah tangga sejumlah penghuni kolong ayam, juga Ibu Imas yang cenderung diam.
Bagaimana penghuni kolong ayam membangun hubungan ketetanggaan dengan warga sekitar? Bagaimana mereka mengakses layanan publik yang disediakan pemerintah kota? Apa boleh buat. Mereka absen dalam acara-acara warga, pertemuan atau acara-acara peringatan 17 Agustusan misalnya. Untuk apa, katanya.
Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak sipil semacam identitas kependudukan. Mereka sudah biasa mengahadapi tatapan sinis warga. Sebutan “longyam” cukup menggambarkan betapa kehadiran mereka tak diinginkan dan dipandang sebelah mata oleh warga sekitar.
Tak Cukup Pendidikan dan Usaha Kecil
Jangan bertanya dimana anak-anak warga kolong ayam bersekolah. Ada sebagian anak yang mengaku putus sekolah di kelas 2-3 sekolah dasar. Tapi lebih banyak anak yang hingga usia belasan tak pernah merasakan bangku pendidikan.
Toni punya cerita. Tak mudah mengajari anak-anak longyam membaca dan berhitung. Mengajak mereka datang ke kantor SNT yang cuma berjarak 200 meter saja sudah susah. Mereka lebih memilih bermain di kuburan. Mereka memandang pensil dan kertas dengan rasa cemas dan gugup.
SNT mencoba mengangkat problem warga kolong ayam ke dalam sejumlah program. Mulai dari pendidikan anak dini usia, kecakapan hidup (life skills) hingga advokasi sederhana. Mereka menerbitkan juga lembaran informasi berisi cara-cara mengakses layanan hak sipil bagi warga. Ada juga kegiatan menabung, arisan, serta membuat kue dan telur asin. Harapannya adalah ibu-ibu mempunyai kegiatan ekonomi-produktif yang bisa membantu menambah penghasilan keluarga. Tetapi kegiatan ini pun tak mulus. Banyak yang berhenti menabung dan pertemuan kelompok macet.
Ada apa gerangan? SNT sudah memilih dengan tepat khalayak program, yakni mereka yang paling tertinggal di Kelurahan Kahuripan. Empati dan keterlibatan fasilitator juga tak diragukan. Gina sering menghabiskan waktu untuk ngobrol dengan para penghuni, malah kadang tidur siang di bilik Imas. Toni susah payah memindahkan alat tulis ke kuburan tempat bermain anak-anak.
Barangkali soalnya ada pada strategi besar program yang didasari oleh pembacaan tajam atas masalah khalayak program. Soal longyam bukan sekedar rendahnya pendapatan, tetapi juga soal martabat, pengakuan, dan akses mereka yang lemah terhadap sumberdaya sosial-ekonomi di sekelilingnya. Rendahnya pendapatan bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi rusaknya martabat akibat stigmatisasi tak bisa disembuhkan semudah membalik telapak tangan.
Upaya meningkatkan pendapatan keluarga penghuni longyam penting. Tetapi lambatnya pencapaian tujuan program setelah beberapa tahun pendampingan rupa-rupa kegiatan produktif, pelayanan pendidikan anak dini usia, dan kesehatan masyarakat, menunjukkan bahwa intervensi SNT tak cukup.
Problem kemiskinan komunitas kolong ayam jelas terlalu kompleks untuk dipecahkan oleh SNT sendirian. Memfokuskan perhatian kepada kegiatan ekonomi-produktif akan membuat SNT kehabisan tenaga. Malahan bisa terjebak kepada program karitatif yang justru menambah beban waktu dan tenaga kerja mereka. Penghuni longyam harus diperlakukan sebagai korban. Khalayak program akan keburu letih dan putus asa jika kegiatan mereka tak kunjung membuahkan hasil nyata. Sebagai korban, penghuni longyam layak membutuhkan perlakuan khusus.
Barangkali sudah saatnya bagi SNT untuk mencoba melakukan upaya-upaya advokasi hak-hak dasar yang bisa membuka mata lembaga pelayanan publik, baik di tingkat kelurahan maupun kota untuk mendekatkan pelayanan mereka di lokasi ini. Kelurahan setempat, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan, adalah beberapa lembaga pemerintahan yang penting untuk ditagih tugasnya.
Di luar itu, longyam menunjukkan bahwa setiap kota selalu mempunyai sisi gelapnya masing-masing. Selalu tersembunyi kampung kumuh dibalik gemerlap pusat perdagangan dan kerapian jalan-jalan. Selalu tersembunyi problem kemanusiaan yang luput dari perhatian di balik angka-angka statistik ekonomi dan perdagangan kota.
(Dikutip dari Dwi Joko Widiyanto, Kabar Pinggiran Kota Santri, Juli 2008)
Kota Tasikmalaya. Sejak dibangun dan dipisahkan dari Kabupaten Tasikmalaya pada 2001, kota ini masih sibuk berbenah. Lahan-lahan pertanian dibuka untuk dijadikan tempat pemukiman, kawasan industri, dan pusat-pusat distribusi pelayanan jasa pemerintahan. Pusat-pusat perdagangan dan ekonomi dibangun di banyak tempat.
Paradoks Kota
Jalan-jalan yang lebar dan rapi. Orang-orang yang sibuk, lalu lintas dan kendaraan yang ramai. Toko dan pusat-pusat perbelanjaan yang padat pembeli. Gedung-gedung pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang megah.
Begitulah rata-rata pemandangan yang akan Anda jumpai jika memasuki sebuah kawasan kota. Anda tak urung akan membayangkan sebuah kota yang hidup. Lalu lintas perdagangan berjalan lancar. Semua orang bisa membeli barang dan punya peluang untuk berwirausaha. Anak-anak bisa sekolah dan pemerintah bisa melayani semua kebutuhan warga kota.
Bayangan semacam itu juga yang selama ini menjadi dorongan kuat bagi orang desa untuk hijrah ke kota. Harapan bahwa kota menjanjikan penghasilan dan penghidupan yang lebih baik, telah mendorong urbanisasi besar-besaran sepanjang tahun.
Tetapi dengan sedikit saja menjelajah ruang kota lebih ke dalam, kita akan disuguhi pemandangan yang kontras. Pemukiman penduduk yang padat dengan jalan sempit. Got dan selokan dengan sanitasi yang buruk. Di pemukiman ini juga, biasanya, kita dapat dengan mudah memperoleh bukti-bukti kehidupan kota yang tak selalu ramah. Masih banyak orang yang tidak bisa sekolah, biaya berobat yang mahal, dan pelayanan publik yang tak terjangkau.
Di wilayah agak ke pinggir, Anda akan menemukan pemandangan yang lain lagi. Jalan-jalan baru yang lebar dengan lahan pesawahan di sisinya. Lahan-lahan pertanian yang tak terurus karena sudah dijual pemiliknya dan tengah menunggu ditanami beton.
Daftar masalah wilayah pinggir ini biasanya tak jauh dari petani-petani yang mulai kehilangan lahan garapan. Gaya hidup dan pergaulan anak-anak muda yang berubah. Kota sudah dekat tapi tak gampang memperoleh pekerjaan.
Ragam Masalah Kota Tasikmalaya
Pemandangan seperti itu juga yang akan kita jumpai jika Anda berkunjung ke Kota Tasikmalaya hari-hari ini. Kota baru yang berdiri pada 2001, hasil pemekaran Kabupaten Tasikmalaya ini kini sibuk berbenah. Lahan-lahan pertanian dibuka untuk dijadikan tempat pemukiman, kawasan industri, dan pusat-pusat distribusi pelayanan jasa pemerintahan. Pusat-pusat perdagangan dan ekonomi dibangun di banyak tempat.
Tanggal 27 April 2008, sebuah surat edaran Walikota Tasikmalaya menempel di tembok-tembok di sekitar Dadaha, salah satu pusat keramaian publik di Tasikmalaya. Isinya meminta pedagang kaki lima angkat kaki dari kawasan ini. Ini cuma salah satu penanda, bahwa ada yang harus minggir dari hingar bingar pembangunan kota.
“Tasik ayeuna mah heurin ku toko” (Tasik sekarang penuh sesak dengan toko). Begitu ungkapan sejumlah warga kota. Perubahan status menjadi kota, dan visi Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur, telah menumbuhkan perubahan luar biasa dalam tata ruang kota. Banyak warga kota menjadikan hunian mereka sebagai rumah toko dengan laju yang cenderung tidak terkendali. Ini belum ditambah dengan hadirnya pusat-pusat perdagangan yang dibangun oleh investor dari luar.
Kecepatan perubahan tata guna lahan itu sayangnya tidak dibarengi dengan kebijakan tata ruang kota yang komprehensif. Tak jelas mana kawasan perkantoran, perdagangan, pemukiman, dan fasilitas umum. Banyak warga yang merasakan hawa kota tak lagi sejuk seperti dulu. Lalu lintas yang padat, angkutan umum yang macet, dan pepohonan pinggir jalan yang banyak di tebang memang menghiasi pemandangan kota Tasik di banyak tempat. “Saya sekarang malas keluar rumah”, begitu cerita warga kota yang lain.
Tasikmalaya juga masih menyimpan sejumlah masalah sosial-ekonomi yang kritis. Soal kemiskinan dan pengangguran, misalnya. Laporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada 2008, mencatat angka kemiskinan di 5 kecamatan hingga saat ini sebanyak 103.134 jiwa atau 27.541 keluarga. Jumlah sebanyak itu tersebar di Kecamatan Tawang sebanyak 2.309 KK, Kecamatan Tamansari 5.983 KK, Kecamatan Indihiang 10.539 KK, Kecamatan Cipedes 5.130 KK dan Kecamatan Cihideung 3.580 KK, dengan jumlah keseluruhan 27.541.
Sepanjang 2007 dan 2008 malah terjadi lonjakan jumlah keluarga miskin. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dede Sudrajat mencatat angka kemiskinan pada 2007 sebanyak 19.250 dan meningkat menjadi 39.448 KK pada tahun 2008 (Seputar Indonesia, 26 Maret 2008). Permintaan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Kota Tasikmalaya sepanjang dua tahun terakhir meningkat hingga 100% dari 2.343,12 ton pada tahun 2007 menjadi 5.719,96 ton pada tahun 2008.
Kualitas pelayanan publik juga dipandang kurang memuaskan. Studi yang dilakukan Lingkar Studi Peradaban (LSP) Tasikmalaya menemukan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kota sepanjang tahun 2007 (Pikiran Rakyat, 16 April 2008) . Ketidakpuasan tersebut terutama ditujukan kepada pelayanan administrasi kependudukan, perijinan, dan pelayanan kesehatan. Disamping prosedur pemerolehan pelayanan yang cenderung berbelit-belit, juga akses dan ketidakramahan perlakuan pelayan publik.
Koran Radar Tasikmalaya, 18 Desember 2007 melaporkan kasus gizi buruk di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Pada 21 Desember 2007 seorang ibu melahirkan di sebuah gudang kediamannya lantaran tidak punya uang. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2007, terdapat 600 bayi bergizi buruk dari 60.000 bayi yang lahir.
Perubahan kota rupanya juga memberi warna lain bagi kehidupan sosial kaum muda Tasikmalaya. Pada 2005, Kota Tasikmalaya menempati urutan pertama dalam kasus narkoba di Jawa Barat setelah pada tahun sebelumnya berada di urutan ketiga di bawah Bandung dan Bogor. Pada tahun itu, Polresta Tasikmalaya mengungkap 107 kasus narkoba. Bahkan dalam operasi anti narkoba selama 25 hari terjaring 10 kasus (Tempo Interaktif, 25 Desember 2005).
Kota yang Gamang
Pemekaran dan pembentukan kota-kota baru tampaknya akan terus terjadi sebagai implikasi kebijakan otonomi daerah. Sebagian karena alasan substantif untuk memperpendek jarak pemerintah dan masyarakat dan mempertinggi kinerja pelayanan publik. Sebagian daerah dimekarkan karena motivasi politik menumbuhkan pusat-pusat kekuasaan baru.
Berbagai dokumen yang mendasari kebijakan pembentukan kota menyebutkan Tasikmalaya layak menjadi kota baru. Salah satu alasannya adalah kuatnya potensi ekonomi lokal yang khas, yakni berkembangnya sentra-sentra industri kerajinan rakyat di berbagai wilayah.
Tetapi potensi ini yang cenderung luput dari perhatian. Pembangunan kota lebih memihak kepada kepentingan industri berskala besar, industri yang nota bene tidak memiliki basis sosial-budaya yang kuat di kalangan masyarakat Tasikmalaya.
Seperti juga banyak kota lain yang sedang berubah, hari-hari ini Tasikmalaya menampakkan diri sebagai kota berwajah gamang. Kota yang belum sepenuhnya yakin bahwa industri besar dan jasa perdagangan bisa mendongkrak perbaikan kualitas hidup warganya. Tapi juga tak sepenuhnya siap untuk meninggalkan akar tradisinya yang sungguh kuat.
Komentar Terakhir