Category Archives: Politik Pendidikan

Potret Buram Pendidikan Nonformal di Jabar

Membaca Profil Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  di Jawa Barat

Pengantar

Selama tahun 1999-2003 terjadi perubahan-perubahan penting di sektor pendidikan nonformal/pendidikan luar sekolah. Perubahan penting yang bisa dicatat di sini antara lain adalah pencanangan apa yang disebut sebagai broad based education (pendidikan berorientasi keterampilan hidup-life skills).1

Gagasan broad based education kemudian diterjemahkan dalam beberapa bentuk, antara lain pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh desa di Indonesia,2 memberi kesempatan lebih luas kepada kalangan LSM untuk terlibat dalam pendidikan nonformal, dan memangkas jaringan birokrasi pendanaan pendidikan nonformal.

Khusus berkaitan dengan pendanaan, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) mendistribusikan dana subsidi BBM dengan skim block grant untuk setiap prakarsa pendidikan nonformal di daerah-daerah. Pada tahun 2002, telah dikucurkan dana sebesar 50 milyar untuk itu. 3

Perubahan tersebut mengesankan ada keinginan kuat dari pemerintah untuk memberikan jaminan lebih besar kepada masyarakat utamanya mereka yang berada di perdesaan dan tidak memperoleh akses pendidikan formal untuk menikmati hak-hak kependidikannya, dan mendorong masyarakat untuk mengambil prakarsa lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Bagaimana perubahan tersebut dijalankan di lapangan? Apakah perubahan tersebut cukup bermakna bagi perbaikan kualitas pendidikan nonformal di lapangan?

Tentu diperlukan studi yang lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berat itu. Tulisan ringkas ini tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan berat itu. Ini adalah semacam studi pendahuluan untuk memetakan dan mengidentifikasi gejala-gejala apa saja yang mengemuka dalam praktek pendidikan nonformal via PKBM. PKBM dipilih sebagai obyek studi karena PKBM ini dianggap sebagai anak emas dan primadonanya PLS/PNF.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen: menganalisis profil  PKBM yang terdapat dalam Dokumen Data dan Informasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Propinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PLSP, Depdiknas RI tahun 2001. Jumlah keseluruhan PKBM yang ditelaah adalah 69, tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tinjauan Singkat Pustaka Pendidikan Nonformal

Sekilas Pendidikan Nonformal

Ada 3 istilah yang sering digunakan untuk membedakan jenis pendidikan: pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal.4

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan persekolahan. Pendidikan informal menunjuk kepada aktivitas pendidikan dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, media massa dan lain-lain. Pendidikan nonformal adalah aktivitas pendidikan di luar pendidikan formal, dilakukan secara mandiri, terorganisir, dan sistematis, untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan formal dan pendidikan nonformal sering dihadapkan secara berlawanan.

Yang bisa dicatat dari definisi pendidikan nonformal sebagaimana disebut di atas adalah: Pertama, pendidikan nonformal bisa berlangsung di mana saja, dan bisa diprakarsai oleh siapa saja. Tidak harus pemerintah tetapi juga masyarakat bisa memprakarsainya.

Kedua, warga belajar atau peserta didik dalam pendidikan nonformal adalah tertentu. Siapa yang masuk dalam kategori “tertentu” itu? Tentu bisa siapa saja. Deklarasi Dakkar tentang Pendidikan untuk Semua misalnya menyebut warga belajar tertentu itu adalah “early childhood, especially for the most vulnerable and disadvantage children; children, particularly girls, children in difficult circumtances and those belonging to ethnic groups”5 Sebuah jaringan pendidikan nonformal menambahkan warga belajar tertentu itu adalah “anak jalanan serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, perempuan dan perempuan perdesaan atau perempuan petani, anak-anak dini usia yang tinggal di perdesaan, serta warga masyarakat miskin di perkotaan.6 Intinya adalah warga masyarakat yang cenderung tidak memperoleh akses memadai terhadap layanan pendidikan formal utamanya karena kemiskinan dan ketidakberdayaannya.

Ketiga, karena warga belajarnya adalah “tertentu”, maka kebutuhan belajarnya juga “tertentu”, barangkali berbeda, lebih spesifik atau malahan juga lebih luas dari pendidikan formal. Kebutuhan belajar petani perempuan di suatu desa berbeda dengan kebutuhan petani perempuan di desa yang lain. Demikian pula kebutuhan belajar anak-anak di suku terasing akan berbeda dengan kebutuhan anak-anak di komunitas nelayan misalnya. Semua kebutuhan harus mendapat tempat dalam pendidikan nonformal.

Keempat, karena warga belajar dan kebutuhannya bersifat “tertentu” maka  tujuan belajarnya pasti juga tertentu. Apakah yang tertentu itu? Semuanya terserah keinginan warga belajar. Tetapi mungkin tujuan belajar petani tidak akan beranjak terlalu jauh dari misalnya mengatahui mengapa harga pupuk naik, ingin bertambah penghasilannya, mengetahui cara memberantas hama padi, ingin tahu cara memupuk dengan benar, ingin menambah produktivitas lahan pertaniannya, dan seterusnya.

Dari penjelasan diatas dapat dicatat bahwa pendidikan nonformal sesungguhnya bersifat hadap masalah, berbasis kebutuhan warga belajar, kontekstual, dan bertumpu kepada potensi lokal. Sifat-sifat yang demikian inilah yang mengantarkan orang kepada pandangan bahwa sesungguhnya pendidikan nonformal berada dalam tradisi pendidikan Freirian. Pendidikan nonformal muncul sebagai bentuk perlawanan dan dekontruksi terhadap kegagalan pendidikan formal .

Kelima, proses pembelajaran untuk karakteristik warga belajar dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang serba tertentu itu tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan konvensional-klasikal. Diperlukan metode-metode belajar yang lebih dialogis-partisipatif . Hanya dengan metode semacam ini tujuan dan kebutuhan belajar itu bisa lebih banyak tertampung.

Pendidikan Nonformal di Indonesia

Sejarah pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa jauh sebelum pendidikan formal dikenal dan dikembangkan, masyarakat telah memprakarsai dan mengembangkan praktek-praktek pendidikan yang unik dan asli. Dalam bentuk-bentuk yang “sederhana” dan “tradisional”, di berbagai suku, dan komunitas ditemukan beragam praktek pendidikan berbasis kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi  mereka masing-masing. Emil Salim7 misalnya menyebut salah satu praktek bagaimana komunitas nelayan tradisional Bugis sudah memiliki metode-metode pendidikan untuk mewariskan pengetahuan tentang cara-cara menangkap ikan dan mengetahui datangnya badai kepada anak-anak mereka. Begitupula masyarakat Badui telah memiliki norma, dan tatacara pendidikan untuk mewariskan pengetahuan pengobatan tradisional. Atau beberapa suku di pedalaman Sumatera mengembangkan praktek-praktek pendidikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Praktek-praktek tersebut dijalankan sebagai metode bertahan hidup di tengah-tengah ruang dan lingkungan hidup komunitas mereka yang cepat berubah. Karena itu karakteristik utama yang melekat pada praktek pendidikan ini adalah dinamis dan  berubah-ubah sesuai dengan perubahan tantangan hidup yang mereka hadapi, melekat kuat dengan kebutuhan kongkret, serta berorientasi kepada pemecahan masalah hidup keseharian mereka.

Kemudian jaman berubah. Pemerintah hadir, tampil secara hegemonik dan intervensionis dengan membawa aneka kebijakan baru yang harus dilakukan oleh warganya. Salah satu kebijakan tersebut adalah bahwa kehidupan kemasyarakatan harus lebih modern, lebih maju, dan pendidikan harus menjadi aktor utama dalam proses ini.

Dengan argumentasi ini pemerintah kemudian mengambil alih prakarsa-prakarsa pendidikan masyarakat dan menggantikannya dengan praktek-praktek pendidikan formal yang sepenuhnya berada dibawah kontrolnya. Pendidikan “tradisional” dianggap tidak bisa lagi memadai untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan modernisasi. Gedung-gedung sekolah formal, waktu itu lazim disebut “gedung SD Inpres” dibangun di mana-mana, kurikulum pendidikan dinasionalisasi, diseragamkan, dan tujuan pendidikan diorientasikan sepenuhnya kepada penguasaan keterampilan ekonomis-produktif8 agar peserta didik bisa siap kerja di sektor-sektor industri yang memang sedang tumbuh pesat waktu itu. Masyarakat digiring untuk memasuki sekolah-sekolah formal atas nama program pemberantasan buta huruf.

Perubahan ini membawa konsekuensi yang sangat besar dalam kultur pendidikan masyarakat. Bersekolah di sekolah formal, dan memperoleh ijazah lantas dianggap sebagai satu-satunya tiket untuk bisa hidup di lingkungan yang serba modern, dan serba nasional. Anak-anak petani lari dari desa, bersekolah, mencari kerja ke kota-kota besar, dan meninggalkan sawah ladang milik moyang mereka. Tinggal di desa dan mempelajari lingkungan melalui metode-metode pendidikan berbasis komunitas yang tersedia melimpah di lingkungan asal mereka dipandang sebagai bukan sesuatu yang menarik. Pada gilirannya, meskipun praktek-praktek pendidikan berbasis masyarakat tersebut masih berlangsung, intensitasnya memudar, tergantikan oleh sekolah-sekolah formal.

Ternyata, cita-cita pemerintah untuk memberantas buta huruf dan mewujudkan masyarakat yang cerdas dengan cara menyediakan berbagai fasilitas dan program pendidikan formal ternyata tidak cukup dan tidak sepenuhnya tercapai. Rendahnya akses pendidikan untuk masyarakat perdesaan, perempuan dan anak-anak perempuan, disparitas gender, terus menurunnya kualitas pendidikan adalah beberapa masalah pendidikan yang masih belum juga terpecahkan. 9

Atas dasar itulah, sebagaimana sudah disebut di awal tulisan ini, pemerintah mau bertobat dengan melakukan sejumlah perubahan di sektor pendidikan nonformal itu.

Beberapa Temuan dan Analisis

1. Booming PKBM

Studi ini menemukan 60,24% berdiri pada tahun 1999-2001.  Apakah ini suatu kebetulan? Tampaknya tidak. Tahun 1999-2001 adalah kurun waktu dimana gagasan dan kebijakan tentang broad based education mulai disosialisasikan oleh Depdiknas. Pada tahun-tahun ini juga Depdiknas mensosialisasikan adanya bantuan block grant bagi lembaga-lembaga pendidikan nonformal utamanya PKBM.

Jadi motivasi pendirian PKBM patut diduga kuat bukan didasari oleh pertimbangan kebutuhan atau kesadaran para pemrakarsanya akan perluasan hak-hak pendidikan masyarakat. Melainkan lebih sebagai respon untuk bagaimana membuat wadah untuk menampung kucuran dana itu. Yang penting ada wadah dulu, bagaimana praktek pendidikan akan dijalankan itu soal yang lain lagi.

2. Rendahnya Kepemilikan Komunitas

PKBM didominasi oleh pegawai negeri. Orang-orang yang pekerjaan utamanya menjadi tenaga lapangan dikmas, penilik, dan guru mendominasi kepengurusan baik di tingkat ketua (53,68 %) maupun sekretaris (56,5 %) PKBM.

Yang juga menarik adalah ada sejumlah profesi rangkap. Guru yang notabene sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan mengajarnya di sekolah  formal ikut terlibat dalam kepengurusan PKBM (21,73 % pada posisi ketua, dan 27,53 pada posisi sekretaris).

Apa artinya? Artinya, menguatkan temuan pertama, pendirian PKBM patut diduga kuat diprakarsai oleh orang-orang yang mempunyai akses informasi cukup besar terhadap kebijakan-kebijakan baru pendidikan, termasuk didalamnya tatacara mengakses block grant dan semacam itu. Atau sekurang-kurangnya informasi tentang hal ini lebih banyak tersebar di lingkaran terbatas, yaitu “orang-orang dalam” Depdiknas.

Gejala ini diperkuat dengan siapa yang mengelola atau bentuk organisasi PKBM. Sebanyak 56,5 % PKBM dikelola oleh Yayasan -yang notabene bentuk organisasi yang kepemilikannya berada di tangan segelintir orang. Di luar itu juga menunjukkan sebagian besar PKBM masih berbasis kelembagaan, belum berbasis masyarakat.10

3. Rendahnya Relevansi program dengan Kebutuhan masyarakat

Program-program PKBM umumnya adalah “program-program paket” yang sudah distandardisasi, seperti Keaksaraan Fungsional, Paket A, Paket B, Paket C, Beasiswa, Kejar Usaha dan lain-lain serupa itu. Program-program ini memang program yang disarankan untuk dilakukan oleh PKBM jika ingin mengakses dana subsidi BBM.

Cukup banyak juga materi-materi belajar tentang keterampilan. Tetapi hampir semuanya jenis-jenis keterampilan yang berorientasi teknis-produktif. Dan, semua program, baik paket maupun keterampilan tersebut jauh sekali hubungannya dengan potensi desa/daerah yang 76,8 % merupakan desa/daerah pertanian.

Catatan Penutup

Hasil dan temuan studi pendahuluan ini tentu saja tidak mampu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek di lapangan. Diperlukan studi-studi lanjutan misalnya tentang metode-metode pembelajaran yang digunakan, bagaimana caranya penjajakan kebutuhan dilakukan, dan hal-hal lain serupa itu.

Studi pendahuluan ini juga sebenarnya masih kurang lengkap. Misalnya diperlukan analisis perbandingan terhadap data-data tentang bagaimana daya serap sekolah formal atau angka partisipasi murni anak-anak usia sekolah SD, SMP, atau SMA di desa-desa dimana PKBM berdiri.

Tetapi temuan-temuan ini paling tidak bisa mengidentifikasi sejumlah gejala-gejala bahwa praktek pendidikan nonformal via PKBM masih belum beranjak terlalu jauh dari periode-periode sebelum ini. Pendidikan nonformal melalui PKBM masih kental sifat mobilisasi tinimbang partisipasinya.


1 Fasli Djalal, Era Otonomi, Peluang dan Tantangannya bagi Dunia Pendidikan Nasional, Makalah dalam Seminar Nasional Konsorsium Pendidikan Masyarakat, Jakarta 20 November 2001

2 Situs resmi Depdiknas mencatat hingga saat ini terdapat 1800-2000 PKBM di seluruh Indonesia. Lihat juga Buhai Simanjuntak, PKBM Peluang dan Tantangan dalam Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Jurnal Visi, Nomor 15/Tahun XI/2003. Khusus di Jawa Barat, dalam sambutan di CBW 2002 di Bandung, Gubernur Jawa Barat menargetkan sekurang-kurangnya 200 PKBM harus berdiri di 200 desa di propinsi ini.

3 Ditjen PLSP, Pedoman Umum Pelaksanaan Prorgam Pendidikan Berorientasi Keterampilan Hidup (life skills) melalui Pendekatan Broad Based Education dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Jakarta 2002.

4 Phillip H. Coombs dalam Sudjana, Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas, Penerbit Falah, Bandung, 2000. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13, juga menggunakan ketiga istilah ini.

5 UNESCO PROAP, Education For All Planning Guide Southeast and East Asia, UNESCO Proap, Bangkok, 2001

6 Laporan Pertemuan Tahunan VI Sentra Pendidikan dan Pembelajaran Masyarakat, Bandung, 2004

7 Emil Salim, Menuai Polong: Advokasi Keanekaragaman Hayati, Yayasan Gita Pertiwi-Gramedia Jakarta 2003

8 Orientasi ekonomis-produktif ini pernah begitu menonjol dan menjadi paradigma tunggal pendidikan nasional pada jaman Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro. Pada waktu itu Wardiman melansir apa yang disebut sebagai kebijakan “link and match

9 Sekretariat Nasional Forum Pendidikan Untuk Semua, Analisis Situasi dan Kondisi Pendidikan untuk Semua Tahun 2002, Jakarta, 2002).

10 UNESCO, Continuing Education: New Policies and Directions, UNESCO PROAP, Bangkok, 1993


Mencemaskan Iklan Pendidikan

Tulisan ini sempat dimuat Kompas, 14 Januari 2008

Sungguh sulit membedakan perguruan tinggi, mie instan, rokok, atau minyak goreng. Sekarang pendidikan dan aneka barang konsumsi itu dipromosikan dengan logika dan pencitraan yang serupa. Logika dagang dan citra obral.

“Ingin kuliah enak? Boleh masuk seenaknya. Bebas absen. Gak direpotin oleh tugas-tugas, bahkan tak perlu susun skripsi. Hubungi (022) 703xxxxx”. Begitu bunyi sebuah teks iklan sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di Bandung. Teks ini ditulis pada stiker seukuran kartu pos, ditempel di pintu-pintu angkutan kota di Bandung. Yang menarik, stiker ini kerap berendeng dengan promosi obat kuat atau iklan pengobatan alternatif!

Masih di Bandung. Jika Anda sempat mampir di kota yang konon punya sejarah idealisme pendidikan yang hebat ini, amati tembok dan tiang listrik di pinggir jalan utama. Anda akan menemukan poster promosi PTS dengan tulisan menyolok “3 tahun jadi SE (Sarjana Ekonomi)” atau “S1 = 3 tahun, D3 = 2 tahun, D1 = 8 bulan” atau “S1 = 2,8 tahun”.

Di Jakarta, sebuah perguruan tinggi swasta menawarkan “ruangan berpendingin” dalam iklan yang mereka tayangkan di beberapa stasiun televisi. Musim penerimaan mahasiswa baru tahun ini, teks promosi perguruan tinggi swasta di Bandung semakin absurd: “gratis biaya pendaftaran bagi pendaftar sebelum tanggal sekian”,”tempat kuliah dilalui angkot 24 jam”, “kampus dekat mall” dan “membuka kelas weekend“!

Dagang Bangku

Iklan-iklan pendidikan itu adalah potret mutakhir tabiat pendidikan tinggi kita. Tentu saja tidak ada yang salah dengan aneka promosi macam itu. Itu cara legal bagi perguruan tinggi untuk mendagangkan bangku dan merayu orang tua mahasiswa. Namanya juga usaha. Apalagi sekarang jamannya privatisasi pendidikan: subsidi negara dihentikan, dan lembaga-lembaga pendidikan harus pintar mencari uang sendiri. Jalan pintas paling mudah adalah menjaring mahasiswa sebanyak mungkin, dengan cara apa pun. Obral bangku kuliah sebagaimana dipertontonkan dalam iklan-iklan itu adalah salah satunya.

Tetapi, para teoritisi cultural studies menyarankan kita mewaspadai praktik-praktik promosi macam ini. Mereka, diantaranya adalah Andre Wernick yang menulis Promotional Culture: Advertising Ideology and Symbolic Expression (1991), dan Stephen Kline dalam bukunya The Play of Market: On the Internationalization of Children’s Culture (1995), mengatakan iklan-iklan itu pertanda sedang berlangsungnya pertempuran antar nilai pendidikan. Ada nilai-nilai yang sedang diluruhkan, dan ada nilai-nilai baru yang sedang dibangun.

Nilai-nilai pendidikan apa yang sedang diluruhkan dan dibangun? Ialah bahwa kerja-kerja pendidikan tak lagi dimaknai sebagai kerja-kerja pembentukan karakter, pencerdasan, atau pemerataan akses dan kesempatan belajar misalnya. Lembaga pendidikan sudah sangat otonom, dalam pengertian negatif sudah tidak lagi punya urusan dengan kerja-kerja begituan. Itu kerja-kerja idealis yang sudah lapuk.

Sekarang seluruh jenjang pendidikan, dari sekolah hingga perguruan tinggi memiliki kepentingannya sendiri yang jauh dari urusan substansi pendidikan. Kepentingan itu hanya satu: berdagang bangku memburu rente dengan memobilisasi dana pendidikan masyarakat.

Praktis tak ada bedanya antara lembaga pendidikan dengan mie instan atau fastfood. Untuk menggondol gelar sarjana ekonomi, orang tak butuh ketekunan dan ujian. Perguruan tinggi tidak menawarkan proses pembelajaran dan visi akademik. Yang ditawarkan adalah bebas absen, gratis bagi pendaftar sebelum tanggal sekian, tak perlu datang kuliah setiap waktu, dan cukup setor uang 3,5 juta.

Kultur Bisu

Lembaga pendidikan tidak sepenuhnya salah. Iklim kapitalisasi pendidikan itu tumbuh karena masyarakat sendiri menyiapkan lahan yang subur untuk itu. Sebenarnya orang sudah tahu bahwa lembaga pendidikan itu tak terlalu berguna. Orang tua murid selalu cemas ketika mengantar atau melepas anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Tetapi entah mengapa mereka rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar pungutan-pungutan sekolah yang tak selalu bisa dipertanggungjawabkan. Orang tua mahasiswa di kampung-kampung rela menjual sumber-sumber mata pencahariannya: kerbau, sapi, sawah, dan ladang, hanya untuk mengirim anak-anak mereka bersekolah ke kota.

Salah satu penjelasan yang paling mungkin adalah karena kuatnya keyakinan di kalangan orang tua murid dan mahasiswa bahwa sekolah atau perguruan tinggi adalah lembaga netral yang bebas dari kontaminasi politik dan bisnis. Juga keyakinan bahwa ijazah dan gelar adalah satu-satunya tiket untuk bisa hidup. Ini keyakinan klasik ala kultur pendidikan jaman Belanda dulu ketika sekolah dipandang sebagai tiket menjadi ambtenaar, para priyayi. Orang harus bersekolah dengan cara apapun, karena sekolah adalah ekskalator yang bisa mendongkrak martabat sosial keluarga.

Dari perspektif ini, kita bisa memandang mahasiswa IPDN yang sedang tertimpa masalah itu dengan rasa iba. Tanpa bermaksud memaafkan berbagai kekerasan yang sudah terjadi di lembaga pendidikan ini, mereka bisa dilihat sebagai anak-anak muda yang punya banyak beban, dan mengalami penindasan berkali-kali. Di keluarga, mereka harus mengembalikan investasi pendidikan yang sudah disetor orang tuanya. Yang paling penting adalah setoran martabat priyayi itu. Sementara di kampusnya, mereka ditindas oleh berbagai kekerasan yang terstruktur dan sistematis.

Kultur pendidikan yang demikian itu membuat banyak orang tua tidak peduli kepada kualitas pendidikan anak-anak mereka. Rubrik surat pembaca di koran-koran umumnya lebih banyak dipenuhi oleh protes tentang, misalnya pelayanan perbankan yang tidak memuaskan, ditipu oleh perusahaan pengembang, dan macam-macam keluhan soal konsumsi barang-barang daripada suara-suara kritis atas pelayanan pendidikan. Barangkali orangtua berfikir, tak apalah anak-anak dikerasi sedikit atau bayar saja pungutan-pungutan liar itu, toh semua itu untuk kepentingan anak-anak kita sendiri.

Begitulah. Iklan-iklan pendidikan itu cuma gejala yang menegaskan bahwa nilai-nilai pendidikan sedang berubah. Bangku perguruan tinggi bisa didagangkan, kuliah bisa seenaknya, menjadi sarjana itu semudah memasak mie instan, pungutan liar, korupsi, dan kekerasan dalam lembaga pendidikan boleh berjalan terus karena kultur bisu masyarakat.


Sekolah, Parfum, dan Obat Kuat

Catatan tentang Iklan Pendidikan di Bandung

poster-promosi-perguruan-tinggi-1.jpgAnda ingin tahu kultur pendidikan kota Bandung sekarang? Tidak perlu menjadi pakar untuk bisa melakukan ini. Cukup dengan akal sehat dan ikut saran Stephen Kline dalam bukunya The Play of Market: On the Internationalization of Children’s Culture (1995). Atau membaca-baca pikiran para penghayat cultural studies, mulai dari Yasraf A Piliang yang dosen ITB itu hingga Baudrillard. Mereka memberikan petunjuk tentang bagaimana tabiat dan kultur sebuah masyarakat, termasuk kultur pendidikan, bisa dilihat dari iklan.

Promosi Sekolah

Tapi kalau masih sulit juga, mulailah dengan cara gampang ini. Naiklah angkot Jurusan Stasiun Hall- Gedebage, atau Jurusan Cijerah-Ciwastra. Kalau sempat, Anda juga bisa perhatikan tembok atau tiang listrik di sekitar perempatan lampu merah. Atau sesekali Anda mutar-mutar di sejumlah kompleks perumahan di tengah kota.

Di pintu angkot biasanya tertempel stiker seukuran kartu remi atau kartu pos bertuliskan kalimat-kalimat seperti: “kuliah cepat, sarjana dapat, bebas absen, hubungi nomor telepon sekian”. Jangan salah, ini stiker iklan perguruan tinggi, meskipun nama perguruan tingginya tak tercatat dan misterius. Menarik bahwa seringkali iklan ini berendeng dengan stiker iklan obat kuat, dan pengobatan alternatif berukuran serupa.

Di tembok-tembok pinggir jalan atau di komplek-komplek perumahan mungkin Anda akan menemukan poster berbunyi “3 tahun dapat SE (Sarjana Ekonomi)” atau “3,5 juta dapat SH (Sarjana Hukum)”. Kalau poster itu berjajar bersama dengan iklan rokok, parfum, dan sabun mandi, Anda mesti sedikit berhati-hati. Salah-salah Anda akan menduga sekolah sama dengan rokok dan minyak wangi.

Stiker dan poster-poster itu biasanya bertambah banyak pada musim-musim penerimaan mahasiswa baru. Pada musim-musim begini, isi stiker makin heboh: “gratis biaya pendaftaran bagi pendaftar sebelum tanggal sekian”.

poster-promosi-perguruan-tinggi-2.jpgBisnis Pendidikan

Tidak ada yang salah dengan iklan dan promosi-promosi sekolah macam itu. Itu cara legal bagi setiap sekolah atau perguruan tinggi untuk menjual bangku, dan merayu orang tua murid. Namanya juga usaha. Apalagi sekarang jamannya privatisasi pendidikan: subsidi negara dihentikan, dan lembaga-lembaga pendidikan (tinggi) harus pintar mencari uang sendiri. Jalan pintas paling mudah adalah menjaring murid sebanyak mungkin. Dan ketika sudah terjaring, mereka harus “diperas” dengan aneka pungutan.

Lalu apa artinya? Para penghayat cultural studies mengatakan, iklan-iklan itu bisa menjadi pertanda sedang berlangsungnya pertempuran antar nilai pendidikan. Ada nilai-nilai yang sedang diluruhkan, dan ada nilai-nilai baru yang sedang dibangun. Lalu nilai-nilai pendidikan apa yang sedang diluruhkan dan dibangun?

Ialah bahwa kerja-kerja pendidikan tak lagi dimaknai sebagai kerja-kerja pembentukan karakter, pencerdasan, atau pemerataan akses dan kesempatan belajar misalnya. Lembaga pendidikan sudah sangat otonom, dalam pengertian negatif sudah tidak lagi punya urusan dengan kerja-kerja begituan. Itu kerja-kerja idealis yang sudah lapuk.

Sekarang sekolah memiliki kepentingannya sendiri yang jauh dari urusan substansi pendidikan: memburu rente dengan memobilisasi dana pendidikan masyarakat, menjadi lembaga bisnis dan berdagang bangku. Lembaga pendidikan adalah pasar, tempat guru dan orang tua murid saling bertransaksi. Dan, dinas pendidikan adalah pegawai bursa efek yang mengatur lalu lintas transaksi. Tak lebih dari itu.

Tak ada bedanya antara lembaga pendidikan dengan mie instan, obat kuat, rokok, atau sabun mandi. Untuk menggondol gelar Sarjana Ekonomi, orang tak butuh ketekunan dan ujian. Lembaga pendidikan tidak menawarkan proses pembelajaran dan visi akademik. Yang ditawarkan adalah bebas absen, gratis bagi pendaftar sebelum tanggal sekian, tak perlu datang kuliah setiap waktu, dan cukup setor uang 3,5 juta.

poster-promosi-perguruan-tinggi-4.jpgTanah Subur

Lagi-lagi lembaga pendidikan tidak sepenuhnya salah. Iklim kapitalisasi pendidikan itu tumbuh karena masyarakat sendiri menyiapkan lahan yang subur untuk itu. Sebenarnya orang sudah tahu bahwa lembaga pendidikan (formal) itu tak terlalu berguna. Orang tua murid selalu cemas ketika mengantar atau melepas anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Tetapi entah mengapa mereka rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar pungutan-pungutan sekolah yang tak selalu bisa dipertanggungjawabkan. Orang tua mahasiswa di kampung-kampung rela menjual sumber-sumber mata pencahariannya: kerbau, sapi, sawah, dan ladang, hanya untuk mengirim anak-anak mereka bersekolah ke Bandung.

Salah satu penjelasan yang paling mungkin adalah karena kuatnya keyakinan di kalangan orang tua murid dan mahasiswa bahwa sekolah atau perguruan tinggi adalah lembaga netral yang bebas dari kontaminasi politik dan bisnis. Juga keyakinan bahwa ijazah dan gelar adalah satu-satunya tiket untuk bisa hidup. Ini keyakinan klasik ala kultur pendidikan jaman Belanda dulu ketika sekolah dipandang sebagai tiket menjadi ambtenaar, para priyayi. Orang harus bersekolah dengan cara apapun, karena sekolah adalah ekskalator yang bisa mendongkrak martabat sosial keluarga, tidak peduli menjadi aparat ideologi negara sekalipun.

Dari perspektif ini, kita bisa memandang mahasiswa IPDN yang sedang tertimpa masalah itu dengan rasa iba. Tanpa bermaksud memaafkan berbagai kekerasan yang sudah terjadi, mereka bisa dilihat sebagai anak-anak muda yang punya banyak beban, dan mengalami penindasan berkali-kali. Di keluarga, mereka harus mengembalikan investasi pendidikan yang sudah disetor orang tuanya. Yang paling penting adalah setoran martabat priyayi itu. Sementara di kampusnya, mereka ditindas oleh berbagai kekerasan yang terstruktur dan sistematis. Tak apalah anak-anak dikerasi sedikit atau bayar saja pungutan-pungutan itu, toh semua itu untuk kepentingan anak-anak kita sendiri. Kurang lebih begitu pikiran orang tua murid.

Tapi tidak benar juga kalau dikatakan orang tua murid sangat peduli pada pendidikan anak-anak mereka. Kalau Anda berlangganan koran, coba perhatikan isi surat pembaca selama 1 minggu. Hitunglah berapa surat-surat pembaca yang menyoal buruknya kualitas pelayanan pendidikan. Lalu bandingkan dengan surat-surat berisi keluhan tentang, misalnya pelayanan perbankan yang tidak memuaskan, ditipu oleh perusahaan pengembang, es krim yang berbau busuk, atau kartu kredit yang macet. Jangan kaget kalau Anda akan memperoleh gambaran yang mungkin mengejutkan. Ternyata orang lebih peduli kepada barang atau jasa-jasa konsumsi, dari pada bersuara kritis atas pelayanan pendidikan dan pungutan-pungutan. Pungutan, korupsi di lembaga pendidikan, dan kekerasan berjalan terus karena kultur bisu masyarakat.

Begitulah. Iklan-iklan pendidikan cuma menegaskan apa yang sebenarnya sudah sering dikeluhkan banyak orang. Bahwa nilai-nilai pendidikan sedang berubah, dan semua perubahan itu menuju kepada penguatan budaya material dan konsumtif. Menurut para pengkaji cultural studies, inilah yang paling mengerikan. Karena ketika konsumerisme dominan, menjadi kabur batas-batas kultural dan komersial. Itu pertanda kapitalisme sudah berada pada tingkat lanjut dan akut.



Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Bandung, untuk Apa?

(Dimuat Kompas, 8 Februari 2007)

Warga kota Bandung, utamanya orang tua murid TK hingga SMU, mungkin harus bersiap merogoh kocek lebih dalam lagi mulai tahun 2007 ini. Pasalnya akan ada mata pelajaran baru berjudul ”Lingkungan Hidup” untuk anak-anak mereka. Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah memberlakukan mata pelajaran ini sebagai kurikulum muatan lokal. Ini artinya beban tambahan bagi orang tua: buku-buku baru mungkin harus dibeli, dan pungutan kegiatan sekolah yang berbau-bau lingkungan hidup akan muncul.

Selalu ada yang baik dan buruk dari setiap kebijakan baru. Nilai baiknya, kebijakan pemberlakuan mata pelajaran baru ini diniatkan sebagai solusi jangka panjang bagi setumpuk masalah lingkungan hidup yang dihadapi warga kota hari-hari ini: sampah bertebaran di hampir setiap sudut kota, debit air bersih menurun, udara makin panas dan kotor, taman kota hilang berganti dengan pusat perbelanjaan, pepohonan habis berganti dengan pilar bangunan, macet di hampir seluruh ruas jalan. Barangkali karena masalah ini sudah demikian akut maka proses penyusunan dan pemberlakuan kurikulum ini dilakukan dengan serba cepat: dibuat dalam tempo 1-2 bulan dan diberlakukan segera pada tahun ajaran 2006/2007.

Kurikulum ini memang punya arti yang cukup penting dari sisi pengembangan praktek kependidikan. Yakni, mematahkan mitos yang selama ini diyakini masyarakat pendidikan bahwa kurikulum lokal harus selalu dimuati dengan mata pelajaran seputar bahasa, dan kesenian daerah.
Contoh Sederhana

Inisiatif Dinas Pendidikan Kota Bandung juga bisa menjadi contoh sederhana penerapan desentralisasi pendidikan. Daerah boleh menyusun kurikulum versi mereka sendiri berdasarkan situasi khusus daerah yang bersangkutan. Masalah-masalah aktual dan kontemporer semacam lingkungan hidup di tingkat lokal mungkin mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan formal.

Tapi diluar niat baik itu, kurikulum baru ini masih mengandung sejumlah cacat. Yakni dibangun berdasarkan asumsi dan cara pandang yang keliru tentang apa yang sebenarnya menjadi pokok masalah lingkungan hidup kota ini. Lingkungan hidup dianggap sebagai masalah yang berdiri sendiri, dan kultur masyarakat dianggap sebagai biang keladi kerusakan. Maka perubahan kultur melalui pendidikan formal adalah solusinya. Yang hendak ditransfer kepada anak-anak sekolah adalah adalah kesadaran tentang kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup kepada anak-anak. Hasil pembelajaran kurikulum ini akan terlihat barangkali sepuluh atau dua puluh tahun kemudian ketika anak-anak ini sudah menjadi warga kota dewasa. Begitu kira-kira asumsi yang dibangun dinas pendidikan kota.

Asumsi ini dalam banyak hal berlawanan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kenyataannya adalah kerusakan lingkungan hidup kota Bandung bukan saja soal kultur. Seperti terbaca dari sejumlah kasus, masalah-masalah lingkungan hidup yang berdampak luas dan berskala massif lebih banyak disebabkan oleh buruknya kinerja pelayanan publik pemerintah kota. Misalnya masalah persampahan yang memalukan tempo hari itu. Dari sisi kultur dan perilaku, masyarakat sudah rajin membayar retribusi sampah setiap bulan di tempat-tempat pembayaran rekening listrik. Yang menjadi soal adalah kebobrokan politik dan manajemen pengelolaan sampah PD Kebersihan dan pemerintah kota.

Debit air bersih yang menurun terjadi karena rusaknya daerah tangkapan air, dan berkembangnya pemukiman-pemukiman mewah di Kawasan Bandung Utara. Lagi-lagi ini bukan soal kultur, bukan karena perambahan lahan atau penebangan liar oleh penduduk di kawasan itu, tetapi lebih kepada soal kebijakan tata ruang yang terlalu lapar pendapatan asli daerah. Hal yang sama juga berlaku untuk soal-soal kemacetan lalu lintas, atau hilangnya ruang publik dan taman kota.

Implikasi lanjutan dari asumsi yang demikian adalah lingkungan hidup dalam kurikulum didefinisikan sebagai wilayah yang steril, bersih dari kepentingan politik. Materi lingkungan hidup dalam kurikulum bersifat konservasionis, seolah-olah hanya sekedar mata pelajaran tentang kepencinta-alaman, pelestarian flora dan fauna, menanam kembali pohon-pohon, green school, atau membuat taman sekolah.
Perlu Waktu

Pendidikan memang soal transfer budaya, membangun perilaku, dan internalisasi nilai-nilai baru kepada peserta didik. Proses itu perlu waktu. Taruhlah kurikulum ini akan berhasil, dan sepuluh atau dua puluh tahun kemudian Bandung akan diisi oleh warga kota yang sadar lingkungan. Celakanya sambil menunggu impian itu menjadi kenyataan, sementara para guru sibuk mengajar, kurikulum bekerja di lapangan, dan anak-anak mendapat beban mata pelajaran baru, lingkungan hidup kota Bandung sudah keburu habis.

Hendak dikatakan di sini bahwa reinventing government, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan berhenti menetapkan kebijakan publik yang potensial merusak lingkungan kehidupan warga kota jauh lebih efektif. Pendidikan lingkungan hidup, apalagi jika dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang keliru, tak menyumbang terlalu banyak, selain hanya menunda permasalahan. Barangkali sama seperti dulu ketika anak-anak dicekoki dengan seabrek mata pelajaran tentang moral, ideologi dan kebangsaan: dari penataran P4 puluhan jam, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), hingga Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

C.E. Beeby, dalam penelitiannya yang klasik berjudul Assessment of Indonesian Education: A Guide in Planning pada tahun 1979 sudah memberi peringatan soal ini. Jika yang dimaksud dengan kurikulum adalah sekedar daftar mata pelajaran dalam silabus yang dicetak rapi dengan kata pengantar yang muluk, harus disangsikan apakah ia akan memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu. Begitu kata C.E. Beeby. Tapi kalau tak banyak berguna, lalu untuk apa kurikulum dibuat? ***


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.