Obral Sekolah di Jalan Raya

Lembaga pendidikan ternyata tidak ada bedanya dengan obat kuat, jasa sedot kakus, atau badut sulap. Kalau tidak percaya main dan bersepedalah di Bandung. Di kota ini perguruan tinggi dan sekolah mempromosikan diri  dengan modus yang sama, yakni menempel poster di batang-batang pohon, tembok, tiang-tiang listrik di jalan raya, atau stiker-stiker seukuran kartu pos di pintu-pintu angkutan kota.

Mereka juga mencitrakan dirinya sama seperti tukang obral barang kelontong. Misalnya, dengan cara ugal-ugalan sebuah perguruan tinggi memasang stiker bertuliskan  ”Kuliah cepat, sarjana dapat” bahkan “Ingin kuliah enak? Boleh masuk seenaknya. Bebas absen. Gak direpotin oleh tugas-tugas, bahkan tak perlu susun skripsi. Hubungi (022) 703xxxxx”. Atau bunyi poster yang mirip teriakan tukang obat di Pasar Baru: “3 tahun dapat SE (Sarjana Ekonomi)”,”3,5 juta dapat SH (Sarjana Hukum)”,  ”S1 = 3 tahun, D3 = 2 tahun, D1 = 8 bulan” atau ”S1 = 2,8 tahun”.

Pada musim-musim penerimaan mahasiswa baru, isi stiker biasanya makin gila: “gratis biaya pendaftaran bagi pendaftar sebelum tanggal sekian”, “membuka kelas weekend”, “rute kampus dilalui angkutan umum” dan kata-kata sejenisnya.

Siapa gerangan orang yang mudah terperangkap iming-iming instan macam “3 tahun jadi sarjana” itu? Mungkin mereka adalah orang-orang desa yang tidak punya akses terhadap informasi pendidikan. Jadi, bukan kebetulan kalau poster-poster ini lebih banyak ditempel di jalan-jalan di pinggir kota. Sungguh akal bulus bisnis pendidikan yang cerdik.

Rupanya, trend macam ini tidak hanya menggejala di kota saya. Saya sempat melihat sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta mengiklankan diri di beberapa stasiun televisi. Mereka mengiming-imingi calon mahasiswa baru dengan “ruangan berpendingin”.

Pemburu Rente

Cara-cara promosi macam itu tentu tidak haram. Itu cara legal bagi setiap sekolah atau perguruan tinggi untuk menjual bangku, dan merayu orang tua murid. Namanya juga usaha. Apalagi sekarang jamannya privatisasi pendidikan: subsidi negara dihentikan, dan lembaga pendidikan harus pintar mencari uang sendiri. Jalan pintas paling mudah apalagi kalau bukan menjaring murid sebanyak mungkin dengan cara apapun?

Tapi iklan-iklan ini benar-benar mengganggu pikiran saya. Dulu mana ada sekolah mempromosikan diri dengan modus dan cara-cara yang mirip perusahaan jamu. Sekarang sekolah rupanya memiliki kepentingannya sendiri yang jauh dari urusan substansi pendidikan. Urusan lembaga pendidikan utamanya adalah  memburu rente dengan memobilisasi dana pendidikan masyarakat, menjadi lembaga bisnis dan berdagang bangku. Kualitas pembelajaran adalah soal nomor sekian.

Iklan-iklan ini pertanda bahwa mendidik tak lagi dimaknai sebagai kerja-kerja pembentukan karakter, pencerdasan, atau pemerataan akses dan kesempatan belajar misalnya. Lembaga pendidikan sudah tidak lagi punya urusan dengan kerja-kerja begituan. Itu kerja-kerja idealis yang spiritnya hanya bisa ditemukan di kuburan Ki Hajar Dewantara atau Multatuli.

Budaya Bisu

Tapi pengusaha pendidikan tidak salah juga. Tanpa sadar masyarakat menyiapkan lahan yang subur untuk tumbuhnya iklim komersialisasi pendidikan itu. Misalnya, mereka rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar pungutan-pungutan sekolah yang tak selalu bisa dipertanggungjawabkan. “Mana mungkin ada korusi di sekolah. Biarkan saja, toh pungutan itu untuk kepentingan anak kita juga”, begitu bisik-bisik yang sering saya dengar dalam rapat-rapat komite sekolah.

Masyarakat masih yakin sekolah adalah lembaga yang steril dari kontaminasi politik dan bisnis. Ijazah dan gelar adalah satu-satunya tiket untuk bisa hidup. Orang harus bersekolah dengan cara apapun, karena sekolah adalah ekskalator yang bisa mendongkrak martabat sosial keluarga. Jadi kalau ada yang menawarkan sarjana instan dan murah, kenapa tidak?

Saya jadi ingat cerpen AA Navis, judulnya “Robohnya Surau Kami”. Dari atas sepeda, saya menyaksikan spirit pendidikan roboh di jalan raya. Untuk menggondol gelar Sarjana Hukum, orang tak butuh ketekunan dan ujian. Lembaga pendidikan tidak menawarkan proses pembelajaran dan visi akademik. Yang ditawarkan adalah bebas absen, gratis bagi pendaftar sebelum tanggal sekian, tak perlu datang kuliah setiap waktu, dan cukup setor uang seharga sepeda saya: 3,5 juta!

Surat Terbuka untuk Warga Jakarta yang Doyan Piknik ke Bandung

Bapak, ibu, om dan tante yang baik.

Terima kasih sudah mengunjungi kota kami. Anda sudah bersedia menginap, berburu aneka barang bagus murah di ratusan factory outlet dan distro, mencicipi aneka kuliner khas Sunda, atau sekedar menghirup hawa Bandung yang sebenarnya sudah tidak sejuk lagi.

Ketika dibangun pada masa penjajahan Belanda dulu, Bandung tidak didesain sebagai kota jasa dan perdagangan. Melainkan kota tempat istirahat dan tetirah. Anda bisa melihat salah satu bukti kecilnya sampai hari ini: jalan-jalan yang pendek, sempit, banyak kelokan dan perempatan.

Mobil Anda bagus-bagus. Itu salah satu pertanda bahwa Anda adalah pemuja kecepatan. Jalan sempit banyak kelokan seperti di Bandung itu jelas bukan medan yang nyaman. Di jalan protokol sekalipun, Anda tak bisa leluasa memacu mobil lebih dari 30 km/jam. Jangan ceritakan kepada saya berapa kali Anda tersesat meskipun sudah berkali-kali datang ke kota ini. Arah dan nama jalan di sini memang susah sekali dihafal.

Hari-hari ini situasi jalanan di Bandung makin tidak nyaman, untuk Anda, juga buat warga Bandung sendiri. Dua tiga tahun terakhir ini, setiap akhir pekan, umumnya warga Bandung lebih banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong di rumah. Kendaraan Anda yang nyaris memenuhi jalanan membuat mereka merasa pengap dan enggan keluar rumah.

Tapi Anda bisa keluar dari situasi itu. Saran saya, jika Anda pergi ke Bandung lagi, bawalah sepeda. Di akhir minggu di kota ini, mobil bagus Anda tak banyak berguna. Mobil Anda hanya akan jadi bahan tertawaan anak-anak jalanan, para pejalan kaki, para pesepeda. “Mobil bagus kok larinya seperti unta bodoh, tak lebih cepat dari sepeda federal bergigi satu milik Mang Oyo, penjual siomay keliling”. Begitu katanya.

Jadi, titipkan saja mobil Anda di parkiran hotel. Nikmati jalan-jalan sempit dan berkelok penuh pepohonan itu dengan sepeda. Lagian jarak antara hotel dan pusat-pusat belanja atau factory outlet rata-rata tak lebih dari empat kilometer.

Lihat Lebih Dekat

Saya menemukan rute baru. View-nya bagus, jalannya mulus. Tidak berat tapi juga tak bisa dibilang ringan. Sekitar daerah Parongpong, Lembang. Masih sepi, jarang sekali dijamah biker”. Itu kata kawan saya, seorang pegowes yang juga dosen di sebuah perguruan tinggi besar di Bandung.

Saya selalu iri kalau mendengar cerita kawan-kawan pegowes tentang hal-hal semacam itu. Menjamah dan menemukan rute baru, atau melibas tanjakan ini dan itu.

Terus-terang saya belum kemana-mana, kecuali dari dan ke kantor setiap hari, menempuh jarak sekitar 28 kilometer dengan rute yang itu-itu juga. Hari Sabtu dan Minggu, nyaris dari pagi sampai sore saya habiskan buat mengantar anak kursus renang, sepakbola, dan taekwondo.

Tapi saya sendiri, setidaknya sampai saat ini memang tidak terlalu ingin seharian di waktu libur menghabiskan waktu dengan menggowes ke sana ke mari. Itu juga alasan mengapa saya memilih sepeda hybrid yang lebih enak digowes di jalan raya untuk pulang pergi ke tempat bekerja ketimbang menyusuri rute-rute ekstrim.

Tapi rute yang itu-itu saja ternyata juga menawarkan panorama tak kalah menarik. Sepeda membuat saya bisa melihat lebih dekat obyek-obyek yang selama ini hanya dilirik sekelebat. Jika tidak bersepeda, saya tidak mungkin sempat melewati gang kumuh di pinggiran anakan Sungai Cikapundung dan ngobrol dengan beberapa penghuninya. Tanpa sepeda saya tidak akan punya waktu menghitung pertumbuhan jumlah minimarket yang menggila dan tidak sebanding dengan daya beli warga seputar Ciwastra yang terus melorot. Jika tak bersepeda, tak mungkin saya tergerak untuk mengamati lahan-lahan produktif yang secara serampangan dikonversi menjadi pemukiman di Margacinta.

Jadi, selamat jalan ke tempat-tempat eksotis, kawan. Saya tidak ikut. Biarlah saya di jalan ini saja. Jalan yang itu-itu juga.

Gowes di Atas Hamparan Beton

Jalan ini tidak bernama. Tapi orang kerap menyebutnya Cipamokolan, meskipun tidak tepat benar karena Cipamokolan lebih menunjuk kepada nama kampung. Lebarnya tiga meteran, terhitung mulus dengan badan beton bertulang. Panjangnya sekira 4 kilometer, melintas membelah pesawahan dan perkampungan penduduk dari Jalan Margacinta menuju Jalan Soekarno Hatta.

Saya termasuk penyusur setia jalan ini sejak lima tahun lalu. Hampir setiap hari saya mengantar dua anak saya ke sebuah sekolah di Jl. Soekarno Hatta, tepat di belakang RS Al Islam. Di atas motor, kami bertiga suka bercerita tentang sawah, padi, dan kebun kakek di kampung.

Karena rutin melewati jalan ini kami bisa melihat nasib petak sawah di kanan kiri jalan. Suatu pagi, sebuah petak masih dipenuhi tanaman padi. Seminggu kemudian sudah rata diurug. Tak lebih dari dua bulan sudah tumbuh beton dan petak-petak rumah warna-warni. Minggu ini buldoser meratakan tanah di sini, dua minggu kemudian di petak sebelah sana.

Jadi istilah “membelah pesawahan dan perkampungan penduduk” sebenarnya tidak cocok untuk melukiskan Jalan Cipamokolan sekarang. Istilah itu hanya pas untuk menggambarkan jalan ini lima tahun lalu ketika dari Jalan Margacinta, dalam jarak 3 kilometer, saya masih bisa melihat atap RS Al Islam. Hanya ada sawah, dan beberapa gerombol rumah penduduk yang tersebar di sana sini. Lima tahun lalu jalan ini masih cukup sepi, dan saya masih bisa melihat orang di pinggir sawah berkerudung sarung di awal pagi. Hari-hari ini, dari atas sepeda, saya lebih suka menyebut jalan ini membelah hamparan beton.

Jalan ini memang mulus. Sepeda jenis hybrid seperti Heist 4,0 lebih enak melibas beton Cipamokolan sekarang dibandingkan jalan kampung beraspal rusak seperti lima tahun lalu.

Tetapi daripada menikmati gowesan halus sepeda jenis ini, rasa merdeka di atas sadel membuat saya lebih tertarik untuk suatu ketika mencari tahu tentang riwayat kepemilikan tanah-tanah sawah di Cipamokolan. Sawah-sawah yang sudah menjadi ladang beton itu milik siapa? Bagaimana tanah ini di jual, kepada siapa, dan dengan harga berapa? Berapa harga jual rumah di kompleks-kompleks perumahan Cipamokolan? Kalau sawah itu sawah warisan, apa yang membuat para pewaris begitu cepat menjual lahan-lahan produktif itu? Apa pekerjaan pemilik sawah sekarang? Di mana mereka tinggal?

Di atas sadel, dengan rasa merdeka dan keriangan kanak-kanak, apa yang tidak mungkin dijawab? Sebagai referensi pendahuluan, saya mau membaca lagi hasil penelitian Martin van Bruinessen, antropolog Belanda, soal pergeseran kepemilikan tanah di Kampung Sukapakir, konon kampung termiskin di Kota Bandung. Minggu depan saya mau menggowes ke sana.

Raih Sepedamu dan Bergembiralah!

Carpe diem! Seize the day! Mungkin saya lagi mabuk sepeda. Saya pernah seharian membuka-buka situs hanya untuk melihat-lihat groupset shimano keluaran terbaru. Nongkrong berlama-lama di sebuah toko sepeda hanya untuk memandangi keseksian frame dan kilau perak sebuah crankarm.

Jadi, kata “carpe diem (raih harimu!)” yang diucapkan Robin Williams, pemeran John Keating dalam film Dead Poets Society itu lebih terdengar seperti ucapan “raih sepedamu!”

Yeah! Ini hari ketigapuluh saya  menggowes sepeda ke kantor. Kalau dihitung, sudah 840 km Heist 4,0 ini melalap jalanan Margacinta, Soekarno Hatta, Kiara Condong, Buah Batu, dan Lingkar Selatan.

Jam terbang, maksud saya jam gowes sebegitu itu belum seberapa. Apalagi kalau dibandingkan dengan jam gowesnya Ceu Murni, tukang jamu langganan istri yang sudah 11 tahun mengonthel sepeda tuanya dari rumah ke rumah setiap hari di kompleks perumahan seputar daerah Ciwastra, Bandung.

Tapi lumayanlah untuk seorang pegowes pemula. Bersepeda membuat saya merasa kembali jadi manusia. Setidak-tidaknya instink-instink naluriah dan syaraf saya yang sudah lungkrah dan karatan menjadi segar. Saya bisa merasakan kantuk dan lapar. Dua potong tempe goreng dan kopi kental tak lagi cukup menjadi menu sarapan pagi. Kecuali ada pekerjaan yang perlu lembur, jam sepuluh malam saya sudah tidur. Saya bisa bangun lebih pagi dan merasa lebih segar

Yang paling asyik tentu saja rasa merdeka di jalan. Tak ada rumus macet, karena tak ada lalu lintas. Tidak ada antrian mobil dan motor, karena tak ada jalan. Di atas sadel, saya dan sepeda saya adalah jalan dan lalu lintas itu sendiri! Tak ada lampu merah kuning hijau. Maju atau mundur, berhenti atau terus menggowes sepenuhnya saya tentukan sendiri. Saya merdeka dan tidak bergantung kepada tanda-tanda.

Belakangan, karena rute yang saya lalui tidak ada jalur sepeda, maka saya membuat jalur imajiner dalam otak. Saat itu saya merasa pemerintah kota ada dalam genggaman imajinasi saya. Saya tak butuh jalur sepeda, seperti juga saya tidak butuh negara. Hahahaha…

Proyek yang Mematikan Inisiatif Lokal

Hanya Jalan Enam Bulan

Lahan seluas 5 X 10 meter itu sekarang lebih mirip tempat penimbunan sampah liar. Mesin pengolah sampah hilang di curi orang 4 bulan yang lalu.  Kerangka mesin yang tinggal, sekarang berkarat, teronggok di sudut bangunan kecil, ditutup terpal. Timbunan sampah menumpuk dan berceceran hingga sisi jalan utama desa.  Tidak jauh dari lokasi ini, terdapat 13 titik pembuangan sampah penduduk, tersebar di bantaran Sungai Cisangkuy sepanjang 300 meter.

Kecuali bangunan 3 X 4 meter tempat aktivitas pengolahan sampah biasa dilakukan, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa lahan ini adalah lokasi Proyek Percontohan Pengelolaan Sampah, sebuah proyek yang diprakarsai Gerakan Pramuka, Kabupaten Bandung, dan kelompok Pemuda Produktif Sindangreret.

“Proyek ini hanya jalan kurang lebih enam bulan” kata seorang warga. Dulu, sebelum mesin pengolah sampah bantuan Pemda Kab. Bandung dicuri, aktivitas pengelolaan sampah berjalan lancar.  Remaja Masjid dan Karang Taruna yang mengelola kegiatan ini bisa memproduksi 50 kg kompos per minggu. Di jual Rp. 2000 per kilogram kepada petani setempat.  “Setelah itu mati seperti sekarang ini”, kata Kepala Dusun Sindangreret.

Inisiatif Lokal

Proyek ini diluncurkan di RW 08 Desa Sukasari bukan tanpa sebab. Jauh sebelum proyek turun, RW ini dikenal telah memiliki inisiatif dan kultur pengelolaan sampah yang kuat.  Meskipun rata-rata keluarga tidak memiliki pengetahuan tentang pemilahan sampah, tetapi mereka rajin membayar iuran sampah yang ditetapkan RW setempat. Untuk mengangkut sampah dari rumah warga, mereka mampu membayar Rp. 10.000 per dua hari kepada tenaga pengangkut sampah.

Inisiatif itulah yang mendorong Pemda Kabupaten Bandung meluncurkan proyek ini pada akhir tahun 2006. Proyek datang dalam bentuk bantuan mesin pengolah sampah, sapu lidi, roda pengangkut sampah, pengki dan gacok (garpu).

Warga mengakui kehadiran proyek itu sempat membuat mereka bergairah. Kesadaran bahwa sampah adalah masalah sosial yang besar mulai tumbuh. Masyarakat tak perlu lagi membuang sampah ke bantaran Sungai Cisangkuy. Pengangkut sampah senang karena banyak keluarga yang secara sukarela memberi tips kepada mereka. Anggota Karang Taruna dan Remaja Masjid Sindangreret punya kegiatan produktif yang baru. Para pemulung bisa bekerja memungut sampah plastik, kertas, dan kaleng. Mesin pengolah sampah berproduksi terus, bahkan pernah mendatangkan beberapa truk daun kol dari Arjasari untuk diolah menjadi kompos.

Tidak Lagi Bergairah

Setelah mesin dicuri dan aktivitas proyek mati, entah mengapa inisiatif lokal pun turut melempem. Iuran sampah tidak lagi berjalan. Pengurus RW malu untuk menagih iuran karena tak ada lagi aktivitas mengangkut dan mengolah sampah seperti dulu. Pemerintah juga desa enggan turun tangan.

Produksi sampah rumah tangga yang mencapai 2 kg per hari, ketiadaan tempat pembuangan sampah yang memadai, plus berhentinya proyek pengelolaan sampah ini mendorong munculnya tempat-tempat pembuangan sampah yang bertebaran di di bantaran Sungai  Cisangkuy. Masalah inilah yang menggelisahkan banyak tokoh masyarakat dalam pertemuan mereka 6 Desember 2007 yang lalu.

Akan halnya lokasi pengolahan sampah, kini sudah berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Tidak hanya bagi penduduk Desa Sukasari, tetapi juga desa-desa tetangga seperti Desa Rancaengang dan Bojongpulus. Lokasi pengolahan sampah yang berada persis di sisi jalan membuat siapa saja dengan mudah membuang sampah di sini. Beberapa tukang ojeg yang mangkal 5 meter dari lokasi,  memberikan kesaksian dalam sehari ada ratusan kantong keresek berisi sampah dilempar orang dari desa sebelah.

Kematian proyek yang dipicu oleh pencurian mesin pengolah sampah membuat beberapa tokoh masyarakat menimbang-nimbang kelemahan proyek ini. Berikut adalah daftar komentar mereka.

“Proyek ini memang dilepas begitu saja. Pemerintah Kabupaten Bandung hanya memberikan alat-alat, dan uang untuk membeli mesin. Mungkin karena mereka percaya kita bisa mengelola ini”. “Sosialisasi kepada warga masyarakat hanya sebentar ”. “Walaupun ada proyek dan inisiatif lokal sudah ada, sebenarnya perilaku masyarakat juga belum baik. Sampah rumah tangga tetap dicampur, karena mereka mengandalkan pemulunglah yang akan memilah di lokasi proyek”. “Mestinya ada monitoring”. “RW sudah menempatkan dua tenaga keamanan untuk menjaga mesin. Pencurian mesin ini benar-benar kecelakaan”.  “Harus menyeluruh dan serentak, terutama untuk desa-desa atau lokasi yang berdekatan. Bisa saja di RW ini ada proyek, tetapi kalau di Rancaengang atau di Bojongpulus nggak ada, warga mereka akan membuang sampah seenaknya di tempat kita”. “Wajar kalau tenaga tenaga keamanan malas, karena mereka tidak diberi insentif”. “Dulu warga dan anak-anak muda itu mau mengangkut sampah dengan sukarela. Setelah ada proyek, mereka meminta upah mengolah sampah. Wajar juga karena mereka melakukannya setiap hari. Sekarang kan semua semua yang menggunakan kata “proyek”, bayangannya pasti ada uangnya”. ***

Kerja Fasilitator: Mendampingi dengan Hati

Sebuah program community development perlu dikawal oleh fasilitator yang tangguh. Idealnya, fasilitator berasal dari khalayak program. Jika pun terpaksa diambil dari luar, dia harus bersedia tinggal bersama masyarakat yang didampinginya. Bagaimana seharusnya seorang fasilitator bekerja? Apa yang dilakukannya selama mendampingi masyarakat? Bagaimana cara fasilitator membangun kepercayaan masyarakat?

”Karir” Fasilitator

Dhoni Muharam. Pemuda lajang ini sudah lebih dari tiga tahun mendampingi komunitas petani. Berbeda dengan kawan sebayanya yang menghabiskan banyak waktu bekerja di kota, dia memutuskan lebih banyak tinggal di Kampung Salamitan, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

Rasanya tidak ada warga Salamitan yang tidak mengenalnya. Remaja, ibu-ibu, dan para bapak. Para petani di kampung ini bahkan seperti sudah hafal sosok dan deru motor bututnya. Perjalanan Dhoni naik motor mengunjungi kelompok tani, pasti selalu memakan waktu lebih lama. Selalu saja ada petani yang menyapa, menghentikannya bermotor dan mengajak ngobrol di atas pematang,  atau sekedar melambaikan tangan.

Si Dhoni mah nggeus warga dieu (Dhoni sudah menjadi warga di kampung ini)”. ”Dia udah bukan siapa-siapa”. ”Tidur di mana saja dia bisa”. Pernyataan-pernyataan semacam itu kerap muncul dari para petani, mungkin ekspresi dari rasa keberterimaan mereka.

Pernyataan-pernyataan semacam itu juga muncul di lokasi-lokasi program yang lain. Warga mengenal dengan baik Mohamad Ega N., Gina Gunarsih, Toni Atoillah, Leni Haveriani, Nuke Siti Nurkumala, Yati Daryanti, Iim Nahdyah S, Ida Farida, Mita J. Hasanah, Yonatan Natanael, dan Dini Fajrin. Merekalah yang selama ini menjadi fasilitator, dan pilar penyangga program di lapangan. Barangkali ini menjadi penyebab mengapa program SNT tak goyah sepeninggal konsultan asing. Rata-rata dari mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama warga. Lokasi kantor yang berada tepat di jantung lokasi program memungkinkan mereka bisa bergaul rapat dengan warga.

Tetapi ada sesuatu yang membuat pengalaman kefasilitatoran Dhoni menjadi lain. Yakni “karir” kefasilitatorannya yang dibangun dari bawah sebelum akhirnya dia menjadi supervisor program pertanian pada tahun 2007.

Dia sendiri hanya lulusan SMA. “Saya tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang pemberdayaan masyarakat”, akunya. Dhoni memulai pekerjaannya pada Agustus 2002 sebagai seorang perawat kelinci di kantor SNT. Dulu, SNT memang mempunyai program pengembangbiakan kelinci untuk petani. Dia mengaku tidak punya keinginan terlalu banyak, selain belajar nyawah dan dunia tani.

Pilihan Dhoni atas pekerjaan ini  bukan tanpa masalah. “Mungkin karena ayah saya pegawai negeri sipil, dulu saya dilarang kerja semacam ini. Saya cuek aja. Untuk saya kerja apapun tidak masalah. Yang penting ada keyakinan bahwa kita tidak akan terus begini”.

Mungkin karena dipandang serius belajar dan sering mengikuti perjalanan supervisor pertanian ke lapangan, Dhoni hanya perlu waktu beberapa bulan mengurus kelinci. Dia kemudian diangkat menjadi asisten lapangan pertanian.  Saat itulah Dhoni mulai akrab dengan kehidupan petani Salamitan hingga sekarang. “Orang tua saya sekarang menjadi lebih mengerti dengan tujuan kerja semacam ini”.

Belajar dari Lapangan

Jangan bertanya kepada Dhoni tentang teori atau metode-metode pendampingan masyarakat. Dia hanya punya pengalaman. “Ketika berdiskusi dengan petani, saya dan Ega (Muhamad Ega N.) biasa menggunakan teknik visual, dengan gambar, atau contoh-contoh nyata. Saya baru tahu kemudian bahwa itu salah satu metode participatory learning and action”, katanya.

Dhoni membiasakan khalayak program untuk membuat catatan. Rapat-rapat kelompok tani, hingga membuat sketsa-sketsa kebun percontohan di atas kertas. “Coba bikin gambar dulu. Kira-kira bentuknya seperti apa. Berapa tinggi dan panjangnya. Bahan apa saja yang diperlukan. Butuh berapa orang untuk mengerjakannya. Sebaiknya ditulis, supaya orang bisa baca dan mengerti apa maumu, “ begitu dia bilang kepada beberapa petani muda yang ingin membuat rak buku perpustakaan kampung.

Di rumah kecil yang menjadi pos kegiatan petani di Salamitan tertempel puluhan kertas dengan tulisan beraneka.  Jadwal rapat kelompok pemuda tani, jadwal pertemuan dengan ibu-ibu, dan hasil-hasil kesepakatan kelompok. Semua ditulis detil dan rapi. “Saya sedang berfikir agar keterampilan membuat pupuk organik yang dimiliki Pak Uned, bisa ditulis menjadi buku kecil dan disebarluaskan”.

Dhoni menyadari kemudian, bahwa pekerjaannya ngarit (mencari rumput) untuk makan kelinci membantunya lebih memahami masalah komunitas petani. Semasa merawat kelinci di kantor SNT, dia memang ngarit sampai Salamitan, karena rumput-rumput di daerah ini masih bagus dan hijau. “Biasanya pada saat ngarit itulah saya ketemu dengan banyak petani. Dari situ saya mulai belajar memahami masalah mereka. Saya menemukan bahwa kelinci bukanlah kebutuhan mereka, dan program budidaya kelinci tak akan banyak berguna. Masalah utama petani Salamitan ternyata adalah produktivitas yang rendah, ketergantungan yang tinggi kepada bahan kimia, serta kelembagaan petani yang lemah”.

Waktu itu Dhoni belum mengenal dengan apa yang disebut penjajakan masalah atau assessment program. “Saya menjajaki masalah petani sambil ngarit. Ngarit itulah metode assessment saya,” katanya tergelak.

Menurut Dhoni, yang paling penting dilakukan dalam kerja-kerja pendampingan masyarakat adalah membangun kepercayaan. “Saya selalu menegaskan bahwa saya orang luar yang tidak akan selamanya di Salamitan”. Karena itu program harus menjadi milik khalayak.

Mendampingi dengan Hati

Sejak sepuluh tahun terakhir dunia pemberdayaan masyarakat di Indonesia memang mengalami booming fasilitator. Jumlah fasilitator membludak sejak lahirnya rupa-rupa program pengentasan kemiskinan, baik yang diinisiasi organisasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.

Tak begitu jelas jumlah persisnya. Tapi ambil contoh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program-program bertema poverty alleviation ini merekrut dan melatih fasilitator untuk ditempatkan di ribuan desa dan kelurahan. Itu belum termasuk jumlah fasilitator untuk ribuan program community development berbagai tema yang diprakarsai lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia.

Kebutuhan fasilitator dalam jumlah besar itu menyebabkan pelatihan-pelatihan fasilitator bermunculan dan menjamur. Metode-metode partisipatif semacam participatory learning and action, participatory rural appraisal dan participatory poverty assessment diajarkan secara massal.

Harga jual fasilitator naik cepat. Dulu, menjadi fasilitator mungkin adalah kerja yang sepi dari pamrih, lebih merupakan panggilan hati. Sekarang, tengoklah iklan lowongan pekerjaan di koran. Sejak tsunami Aceh dan bencana-bencana alam lain yang menyusulnya, fasilitator menjadi sebuah profesi yang banyak dicari dan diminati. Hingga hari ini, banyak lembaga internasional memasang iklan lowongan kerja sebagai fasilitator dengan gaji menggiurkan.

Pabrikasi fasilitator dan metode-metode pemberdayaan masyarakat ini sungguh mencemaskan. Sebab yang dibutuhkan pertama kali dalam kerja-kerja pendampingan masyarakat seringkali adalah empati dan keberpihakan.

Pengalaman Dhoni membuka mata kita bahwa empati semacam itu membutuhkan lebih dari sekedar pelatihan. Empati tidak bisa ditumbuhkan hanya dengan seminggu pelatihan fasilitator. Kalaupun bisa ditumbuhkan, paling banter hanya menghasilkan empati dan keberpihakan semu. Empati dan keberpihakan yang otentik hanya bisa tumbuh manakala fasilitator live in, tinggal bersama masyarakat yang didampingi dan dibelanya. ”Bagaimana kita mau memecahkan masalah mereka jika tidak tinggal bersama mereka?”, katanya.

”Karir” kefasilitatoran Dhoni mengajarkan kepada kita bahwa yang dibutuhkan pertama kali dari seorang fasilitator bukanlah kecakapan penggunaan metode partisipatif. Kompetensi teknikal tak cukup. Yang dibutuhkan adalah kesediaan fasilitator untuk membuka hati dan mendengar sebanyak mungkin suara orang yang didampinginya. Kesediaan fasilitator untuk menganggap masyarakat miskin dan kemiskinan sebagai masalah dirinya. Kesediaan fasilitator untuk menginternalisasi proses pendampingan dan pembelajaran bersama masyarakat sebagai bagian dari hidupnya sendiri. ***