Antara DAS Citarum dan Teluk Balikpapan

Dalam soal mengelola kawasan yang letaknya melintasi batas-batas geografis dan administrasi pemerintahan seperti DAS Citarum, Pemda Jawa Barat harus berguru kepada Kalimantan Timur. Propinsi yang satu ini punya pengalaman hebat menata Teluk Balikpapan, sebuah kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi, kaya sumberdaya alam, potensial dieksploatasi, dan rawan sengketa karena luasnya yang melintasi empat kabupaten. Pengalaman mereka mungkin menjadi best practices, kalau bukan satu-satunya, inisiatif pemerintah dalam mengelola lingkungan di era otonomi daerah di Indonesia.

Pada tanggal 30 Juli 2002, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Penajam Paser Utara, Pasir, Kutai Kartanegara, dan Walikota Balikpapan menandatangani kesepakatan bersama pengelolaan terpadu Teluk Balikpapan. Disepakati teluk dikelola oleh sebuah lembaga profesional dan mandiri yang ditetapkan melalui keputusan gubernur. Biaya-biaya pengelolaan teluk ditanggung bersama. Tidak tanggung-tanggung, kesepakatan bersama dilampiri dokumen rencana strategis dan detil-detil kerja kolaboratif pengelolaan teluk hingga tahun 2016. Kerja-kerja kolaboratif itu dibagi menjadi beberapa gugus: penanggulangan erosi dan sedimentasi, pengelolaan hutan mangrove, penanganan pencemaran air, penyediaan air bersih, pengembangan wisata pesisir, penataan ruang dan penggunaan lahan, pendidikan dan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan hutan lindung Sungai Wain.

Mereka memang harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai kata sepakat. Rencana strategis ini disusun sejak tahun 1999, melibatkan puluhan dinas pemerintah di setiap kabupaten, perguruan tinggi, DPRD, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan teluk, dan lembaga swadaya masyarakat. Selama hampir 4 tahun, tidak kurang dari 196 workshop, penelitian, seminar, diskusi dan konsultasi publik diadakan secara maraton membahas rencana strategis ini.

***

DAS Citarum jelas tidak serumit Teluk Balikpapan. Panjang Citarum hanya 269 km, membentang dari Gunung Wayang Kabupaten Bandung di hulu hingga Pantai Muaragembong Kabupaten Bekasi di hilir. Luas DAS hanya 6.440 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 11,255 juta jiwa. Sedangkan Teluk Balikpapan, teluk dan DAS-nya saja lebih dari 200 ribu hektar, terdiri dari ekosistem darat dan laut, juga terdapat 54 sub DAS dan 31 pulau-pulau kecil yang dihuni 17 etnis.

Secara teoritis, pengelolaan DAS Citarum mestinya bisa jauh lebih baik. Apa yang kurang dari Jawa Barat? Bandung adalah gudang ahli dan praktisi lingkungan hidup. Model-model pengelolaan lingkungan hidup yang diadopsi di banyak tempat, lahir dari tangan mereka. Ratusan lembaga konservasi dan pemerhati lingkungan hidup bekerja di sini.

Kerja-kerja penyelamatan DAS juga tidak kurang. Dari hulu hingga hilir, oleh berbagai segmen masyarakat, dan melibatkan unsur pemerintahan di semua strata, provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan dan desa. Tahun 2004, Pemda Jabar mencanangkan Program Citarum Bergeutar (Bersih, Geulis, dan Lestari). Departemen Kehutanan sudah memperluas Taman Nasional Gede-Pangrango dan Gunung Halimun. Para manajer industri-industri pencemar Citarum telah dilatih pollution control. Lebih dari 200 hektar lahan di hulu sudah direboisasi oleh Perhutani. Kelompok-kelompok tani hutan yang ada di desa-desa sekitar hutan di hulu sungai sudah terlibat dalam pencegahan perambahan hutan. Penghentian penebangan (moratorium logging) begitu giat dikampanyekan. Tapi kerja-kerja itu tidak sanggup mengimbangi kecepatan dan intensitas kerusakan DAS.

***

Egois, departemental, tumpang tindih, dan inkonsisten. Itulah gambaran pengelolaan lingkungan dan rehabilitasi DAS Citarum sekarang. Semua lembaga bekerja sendiri-sendiri, bahkan antar departemen dalam satu kabupaten sekalipun. Tak pernah ada strategi besar bagaimana rehabilitasi Citarum hendak dilakukan. Tak jelas siapa melakukan apa di mana dan untuk apa. Jika musim hujan tiba, kabupaten di hilir menuding tetangganya di hulu sebagai biang keladi erosi dan banjir. Sebaliknya, kabupaten di hulu cuek saja karena menganggap kabupaten hilir tak pernah menyumbang bagi perbaikan lingkungan hulu sungai.

Sementara antar kabupaten saling menuding, ratusan perusahaan berebut lahan tanpa bisa dikendalikan. Tak pernah jelas sanksi yang diberikan bagi ratusan perusahaan pencemar air, perusahaan pengembang pemukiman dan wisata yang mengeksploatasi lahan-lahan di hutan lindung. Instrumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) mandul. Di luar kebijakan yang inkonsisten, kalangan perusahaan menganggap pajak yang sudah dibayarkannya kepada pemerintah daerah sebagai tiket yang membebaskan dirinya untuk berbuat apa saja.

Secara substansial, banyak program penyelamatan Citarum yang juga tidak sanggup menyentuh akar masalah. Kasus perambahan hutan oleh para petani misalnya. Jika ditelusuri lebih mendalam, tak hanya petani yang terlibat. Tetapi juga pengusaha-pengusaha sayuran bermodal besar, meskipun beroperasi tidak secara terang-terangan. Mereka secara langsung atau tidak langsung menggerakkan petani untuk merambah dengan memberi modal, alat-alat pertanian, dan mengiming-imingi keuntungan bertani sayur dalam jumlah besar. Bagi petani sendiri, motif perambahan umumnya adalah keterdesakan ekonomi, tidak adanya alternatif pekerjaan lain, dan tidak mempunyai keahlian lain selain bertani. Hanya sebagian kecil saja dari lahan sayuran yang benar-benar dikelola petani, itupun dengan motivasi subsisten, sekedar memenuhi kebutuhan pangan harian. Sebuah program yang memaksa mereka tidak lagi merambah hutan, tetapi membiarkan pengusaha sayuran beroperasi, jelas tidak adil dan salah sasaran.

***

Dalam situasi chaos seperti itu, apa yang dibayangkan Garret Hardin dalam The Tragedy of The Common (1984) sebagai tragedi kepemilikan bersama terjadi secara sempurna di DAS Citarum. Yaitu suatu kondisi dimana pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berlangsung secara tidak terkendali, tanpa kontrol dan regulasi, kapan saja semua orang bebas melakukan apa saja, ironisnya dengan alasan-alasan yang rasional pula. Meminjam istilah Ilya Moeliono (2004) yang ada di kepala orang hanya pikiran “kalau bukan saya yang mengeksploatasi DAS Citarum hari ini, orang lain pasti akan melakukannya besok”.

Tapi sudahlah. Dari Teluk Balikpapan kita bisa belajar bahwa degradasi lingkungan tidak bisa dihentikan dengan bekerja sendiri-sendiri, apalagi dengan solusi-solusi teknis berjangka pendek. Halnya dengan pengelolaan DAS Citarum, Pemerintah Jawa Barat pasti bisa melakukannya, bahkan mungkin bisa lebih baik hasilnya. Syaratnya cuma satu: itikad politik yang serius, dan perencanaan yang dibangun bersama. Bukankah UU Otonomi Daerah sudah memberikan dasar-dasar yuridis bagi provinsi untuk berinisiatif mengelola masalah-masalah lintas kabupaten? Mari kita menunggu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s