Rehabilitasi DAS Citarum

(Dimuat Kompas, 24 Mei 2007)

Satu pihak yang harus dituding sebagai biang kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum adalah perusahaan. Empat tahun lalu saja, Kompas 28 Juni 2003 mencatat 217 industri yang beroperasi di sepanjang DAS membuang 1320 liter per detik atau setara dengan 270 ton per hari limbah ke badan sungai tanpa menggunakan instalasi pengolahan air limbah yang memadai.

Itu baru soal air. Daftar perusahaan niscaya akan bertambah panjang jika kita menengok kerusakan lahan dan hutan lindung di daerah tangkapan air di hulu sungai. Pengembang pemukiman mewah, wisata, penebangan kayu legal maupun ilegal, hingga perusahaan perkebunan, adalah mereka yang harus masuk dalam urutan pertama daftar ini.

Ironisnya, justru sungai inilah yang menjadi sumber air utama dan energi listrik bagi kelangsungan operasi perusahaan itu. Sejak tahun 1962, airnya yang menggerakkan PLTA Jatiluhur, PLTA Saguling dan PLTA Cirata telah memasok 5 milyar kwh energi listrik atau setara 16 juta ton BBM kepada masyarakat Jawa dan Bali. Bayangkan pula keuntungan yang sudah dikeruk perusahaan dari mengeksploitasi langsung atau tidak langsung atas sumberdaya alam di sepanjang DAS yang nyaris tak terhitung. Mereka adalah perusahaan-perusahaan pengelola air minum, besar atau kecil, yang komoditas andalan mereka diperoleh dari sumber-sumber air di hulu Citarum. Perusahaan perkayuan, pemerintah atau swasta, dari hulu sampai hilir, yang barang jualan mereka ditebang langsung dari gunung-gunung di daerah tangkapan air. Perusahaan listrik yang barang dagangannya menguras habis tenaga air sungai, juga perusahaan perkebunan yang menanam sayur, teh, cokelat, dan karet di bukit-bukit di punggung sungai.

Semua bentuk eksploatasi itu, baik legal ataupun tidak telah memposisikan DAS Citarum sebagai DAS paling kritis di Indonesia. Saat ini kualitas dan debit air sungai semakin memburuk. Ribuan petani padi di hilir di Karawang gagal panen akibat banjir di musim hujan dan sebaliknya kekeringan panjang di musim kemarau. Ratusan hektar tambak ikan tercemari limbah berbahaya. Kelangsungan pasokan energi listrik Jawa-Bali terancam.

Corporate Social Responsibility

Dalam situasi seperti ini, menjadi penting untuk menelisik praktek tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), utamanya perusahaan-perusahaan yang langsung atau tidak langsung memanfaatkan sumberdaya alam DAS Citarum.

Konsep corporate social responsibility (CSR) sesungguhnya bukan lagi hal asing. Konsep yang menurut Judith Barker dalam Sponsorship Charitable Contribution: What’s in A Name (1997) lahir bersamaan dengan munculnya gerakan sustainable development ini menolak praktek-praktek bisnis asosial dan abai pada lingkungan hidup. CSR memandang masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar operasi perusahaan sebagai bagian dari proses produksi. Perusahaan bertanggungjawab untuk menjamin kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Tanggungjawab ini makin besar pada perusahaan-perusahaan yang menjadikan masyarakat sekaligus sebagai pasar bagi produknya.

Di Indonesia, praktek CSR mengambil dua bentuk umum. Pertama, tanggungjawab institusional perusahaan yang terikat peraturan perundang-undangan. Misalnya BUMN disyaratkan memberikan sumbangan dari keuntungan tahunan, atau pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan) diwajibkan melaksanakan program pembinaan masyarakat desa hutan. Kedua, tanggungjawab sukarela yang tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting atau dikerjakan oleh perusahaan, baik oleh kebutuhan internal perusahaan maupun oleh pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan.

Jika di Indonesia CSR masih dianggap sebagai program “iseng-iseng berhadiah”, di beberapa negara industri CSR telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis. Mereka meyakini keuntungan tak bisa diraih hanya dengan cara-cara konvensional: mengendalikan jalur perdagangan, mempercanggih strategi penjualan produk, melayani konsumen dengan lebih baik, meningkatkan mutu dan efisiensi produksi. Menjalankan CSR, membangun kemitraan, dan berperan sebagai dermawan bagi masyarakat sekitar perusahaan dianggap menjanjikan profit bisnis yang sama besarnya.

Sedekah

Bagaimana praktek CSR di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di DAS Citarum? Banyaknya perusahaan yang masuk dalam daftar pencemar Citarum memperlihatkan CSR masih jauh panggang dari api. Jangankan melakukan CSR, mematuhi ketentuan AMDAL sebagai bentuk kewajiban formal menjaga kelestarian lingkungan saja susah.

Sebagian perusahaan mungkin mempunyai komitmen soal ini. Tetapi dalam praktek mereka cenderung memaknai CSR sebagai derma, atau sedekah (charity). Bentuk-bentuk kegiatan serupa ini beragam, mulai dari kegiatan ritual-keagamaan tertentu, bea siswa untuk anak terlantar, bantuan perbaikan gedung sekolah, perbaikan jembatan, donasi bagi yayasan pendidikan, hingga menyogok preman di daerah-daerah sekitar operasi perusahaan. Bantuan semacam ini mungkin dibutuhkan, tetapi dalam jangka panjang potensial membuat ketergantungan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan semakin tinggi.

Berkembang juga pandangan bahwa CSR baru dilakukan jika perusahaan melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat. Sejauh perusahaan beroperasi dengan baik CSR tidak perlu dilakukan. Perusahaan baru repot jika aktivitasnya menimbulkan bencana. Jadi CSR dianggap sebagai imbalan atas kerugian-kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup akibat aktivitas perusahaan. Padahal mencemari lingkungan misalnya adalah tindak kriminal, pelanggaran undang-undang lingkungan hidup, dan tidak bisa ditebus dengan CSR.

Menagih

Pemda Jawa Barat sebagai “pemilik” DAS Citarum mestinya tidak membiarkan situasi ini. Ketika perusahaan-perusahaan lebih mengikuti libido bisnisnya, pemda tidak bisa menyerahkan CSR untuk dilakukan atas dasar kebaikan hati, pertimbangan moral dan kemanusiaan perusahaan. Tidak pernah ada dalam sejarah perusahaan berbaik hati secara tiba-tiba. Sebagai anak kandung kapitalisme, perusahaan dan aktivitas bisnisnya punya watak dasar serakah, bengis, dan tega melakukan apa saja guna mengakumulasi kapital sebesar-besarnya.

Karena itu pemda harus menagih CSR melalui perangkat-perangkat hukum yang lebih formal. Orientasi CSR harus diubah, dari sekedar derma menjadi kegiatan-kegiatan yang secara programatik tertuju pada rehabilitasi DAS Citarum, penguatan modal sosial masyarakat desa hutan, dan peningkatan pendapatan petani sehingga mereka tak lagi merambah hutan di hulu misalnya.

Di beberapa negara dimana CSR berlangsung baik, pemerintah daerah bisa tidur nyenyak karena sebagian dari kerja-kerja perbaikan kualitas hidup masyarakat diambil alih oleh perusahaan. Tetapi pada saat yang sama, perusahaan juga harus mendapatkan jaminan kepastian hukum, dan penciptaan iklim usaha yang sehat. Kepada perusahaan, pemerintah juga mesti transparan menjelaskan berapa persen pajak yang sudah mereka setor dialokasikan untuk usaha-usaha pelestarian lingkungan (payment for environmental services).

Tapi kalau sudah menyinggung kewajiban pemerintah, kita sering menjadi ragu. Otonomi daerah membuat pemerintah gemar menjual apa saja termasuk lingkungan hidup guna memperbesar pendapatan asli daerah (PAD). Dalam soal yang satu ini, perusahaan dan pemerintah tampaknya punya watak yang sama.

One thought on “Rehabilitasi DAS Citarum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s