Bom Waktu Joint Forest Management

Kabar dari Desa Sukamanah, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung

Seperti minyak dan air. Begitu kira-kira gambaran hubungan Perhutani dan masyarakat desa hutan di Jawa Barat pada kurun waktu 1998-2000. Pada tahun-tahun itu, masyarakat desa sekitar hutan dan Perhutani berdiri pada posisi yang berseberangan satu sama lain. Pencurian kayu, dan perambahan oleh masyarakat desa sekitar hutan terhadap lahan-lahan Perhutani terjadi di banyak tempat. Liar dan tak terkendali.

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan barangkali dapat dicatat sebagai wilayah dengan intensitas perusakan dan perambahan paling luas. Situs resmi Pemerintah Kabupaten Bandung mencatat pada tahun 1998-1999 terdapat hampir 17 ribu hektar lahan dalam kondisi kritis, dan jumlah perambah mencapai lebih dari 38 ribu kepala keluarga.

Posisinya yang strategis sebagai hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum -DAS yang menjadi sumber energi listrik utama masyarakat Jawa dan Bali, menyebabkan perambahan hutan dan degradasi lingkungan di wilayah dengan hutan lindung terbesar ini menjadi isu nasional selama kurun waktu 2001-2005.

Desa Sukamanah

Perambahan besar-besaran itu terjadi secara sempurna di Desa Sukamanah, sebuah desa di Balai Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pengalengan, KPH Bandung Selatan. Hubungan masyarakat Desa Sukamanah dan Perhutani mencapai titik yang paling buruk. Tidak hanya lahan hutan yang dekat dengan tempat tinggal, masyarakat sangat berani masuk jauh kedalam hutan. Perhutani tidak berdaya, pendekatan represif tak terlalu berguna.

“Saya bisa dengan mudah mendapatkan kayu untuk membangun satu rumah, hanya dalam semalam”. Begitu kesaksian Dadang Kurniawan, Kepala Desa Sukamanah yang juga bekas petani perambah hutan.

Iklim dan kondisi tanah Desa Sukamanah, dan rata-rata desa di kawasan BKPH Pengalengan memang menggiurkan. Sejuk, subur, dan cocok untuk aktivitas agrobisnis. Puluhan pengusaha sayuran, besar maupun kecil, beroperasi di wilayah ini. Di desa ini pula terdapat balai penelitian dan pembibitan kentang yang diakui oleh masyarakat internasional.

Akan tetapi tahun 1998 adalah tahun krisis. Pasca reformasi politik, banyak orang Desa Sukamanah kehilangan pekerjaan, dan harga bahan makanan pokok melambung. Apa yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup dalam situasi semacam itu? Apa yang mungkin dilakukan oleh orang yang panik karena tiba-tiba kehilangan pekerjaan, dan tidak punya keahlian lain selain bertani sementara lahan hutan yang subur membentang luas tak jauh dari halaman rumah mereka?

Akibatnya bisa diduga. Banyak warga Desa Sukamanah kemudian memilih membabat hutan, dan menanaminya dengan sayuran sebagai satu-satunya alternatif untuk bertahan hidup. Bertani sayuran dianggap sebagai satu-satunya usaha ekonomis-produktif yang mungkin dilakukan di tengah himpitan krisis ekonomi.

Awalnya perambahan terjadi secara sporadis, dan hanya berlangsung di pinggir hutan. Tetapi angin reformasi politik yang berhembus hingga ke Desa Sukamanah, rupanya membuat petani semakin berani masuk ke dalam hutan.

Walaupun demikian, masyarakat petani tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Di permukaan memang tampak bahwa perambahan hutan dilakukan para petani. Tetapi jika ditelusuri lebih mendalam, perambahan juga melibatkan pengusaha-pengusaha sayuran bermodal besar, meskipun mereka beroperasi tidak secara terang-terangan. Pengusaha bermodal inilah yang diduga kuat, secara langsung atau tidak langsung, menggerakkan petani untuk merambah hutan dengan memberi modal, alat-alat pertanian, dan mengiming-imingi keuntungan bertani sayur dalam jumlah besar. Hanya sebagian kecil saja dari lahan sayuran yang benar-benar dikelola petani, itupun dengan motivasi ekonomi subsisten sekedar memenuhi kebutuhan pangan harian.

Masa Lalu Bekas Perambah

Mencuri kayu, menebang pohon dan bercocok tanam di tengah hutan sudah menjadi masa lalu bagi masyarakat Desa Sukamanah kini. Sejak tahun 2003, petani-petani bekas perambah di desa ini berhimpun dalam sebuah wadah bernama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sukamanah.

Jika di masa lalu bertani sayur, kini mereka bergiat membudidayakan murbai dan ulat sutera, pengolahan kompos, dan industri kerajinan. Sebuah hamparan hutan seluas 120 hektar di Blok Sukaratu kini dipenuhi dengan tegakan pepohonan hutan dan tanaman murbai. Sebanyak 193 kepala keluarga petani menggarap lahan ini. Sementara di bawah hamparan berdiri tujuh unit rumah ulat sutera hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sepanjang tahun 2006, mereka sudah memproduksi kokon hingga tiga ton.

Menjual benang sutera sebenarnya lebih menguntungkan. Harga jual benang berkisar antara 370 ribu – 420 ribu rupiah per kg, sementara kokon hanya 10-15 ribu rupiah per kg. Akan tetapi mereka belum dapat memaksimalkan produksi benang sutera, karena keterbatasan mesin pemintal, pengering, dan pemindah klos benang. Tak hanya kokon dan benang sutera. Dari pohon murbai di 120 hektar lahan hutan, hanya 20-30 hektar yang dimanfaatkan untuk pakan ulat. Sisanya diolah menjadi murbai celup dengan kapasitas produksi sebesar 1000 boks per bulan. Murbei celup dipasarkan ke Kuningan, Bogor, dan Indramayu dengan harga jual 15 ribu rupiah per boks.

LMDH Sukamanah juga mengembangkan usaha pengolahan pupuk kompos. Dengan kapasitas produksi sebesar 3 ribu ton per bulan, mereka menyuplai kebutuhan Perhutani, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan. Sebanyak 8 kelompok petani kini juga sedang merintis industri kerajinan miniatur alat musik. Miniatur alat musik ini dipasarkan ke Bandung, Jogyakarta, Bali, dan telah diekspor ke Belanda dan Swiss.

Mengelola Hutan Bersama Masyarakat

Ada kebijakan penting yang sudah membuat masyarakat Desa Sukamanah mengubur masa lalunya sebagai perambah hutan. Ketika frekuensi dan intensitas perambahan hutan mencapai puncaknya pada tahun 2000, Perhutani mulai mengembangkan gagasan untuk mengubah dan meredefinisi paradigma pengelolaan hutan. Gagasan yang paling menonjol adalah bagaimana memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara kongkret dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.

Pergulatan pemikiran itu tiba pada kesimpulan, yang kemudian diyakini oleh Perhutani bahwa perambahan akan berhenti dengan sendirinya, manakala masyarakat bisa mengambil manfaat ekonomis-produktif dari hutan. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Begitulah kira-kira. Keyakinan ini kemudian dituangkan dalam sebuah kebijakan yang lazim dikenal dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan inilah yang kemudian mengilhami lahirnya kelembagaan masyarakat bernama LMDH Sukamanah dan berbagai aktivitas ekonomi-produktif itu.

Memang tidak tidak terlalu mudah mewujudkan kebijakan ini di lapangan. Pada tahap-tahap awal implementasi PHBM, sulit sekali meyakinkan petani untuk turun gunung, beralih profesi, atau beralih komoditi. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bertani sayur lebih menguntungkan secara ekonomis. Mereka bisa panen dan memperoleh uang tunai dalam waktu yang tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan budidaya murbai atau ulat sutera misalnya. Anggapan ini pelan-pelan terkikis setelah kegiatan LMDH menuai hasilnya.

Menuju Desa PHBM

Prestasi LMDH Sukamanah menggerakkan potensi sosial-ekonomi desa, kini mendapatkan pengakuan banyak pihak, baik Perhutani, Pemerintah Kabupaten Bandung, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LMDH Sukamanah adalah satu-satunya LMDH yang berhasil menggondol penghargaan Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam 2006 yang diselenggarakan Departemen Kehutanan, menyisihkan 18 LMDH dari 30 provinsi di Indonesia.

Bagi Dadang Kurniawan, keberhasilan LMDH yang paling penting adalah tumbuhnya pengakuan dan legitimasi politik di tingkat lokal. Aktif membidani dan mengawal kegiatan LMDH misalnya, telah mengantarkannya dipercaya menjadi Kepala Desa Sukamanah. Melalui Peraturan Desa No. 03 Tahun 2007, LMDH telah diakui dalam tata pemerintahan Desa Sukamanah.

“Saya mencita-citakan Desa Sukamanah menjadi Desa PHBM. Dengan begitu semua biaya operasi pemerintahan dan pembangunan desa tidak perlu terlalu mengandalkan anggaran pemerintah. Tetapi mengandalkan aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh LMDH. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Saat ini saja LMDH bisa mensubsidi biaya pembangunan desa sebesar 210 juta rupiah”. Begitu tutur Dadang Kurniawan panjang lebar.

LMDH Sukamanah memang tampak mandiri. Terutama dengan kekuatan lobby yang dimiliki kepala desanya, LMDH Sukamanah sanggup memobilisasi sumberdaya potensial di sekitar mereka. Mereka misalnya bisa menagih PT Magma Nusantara, sebuah perusahaan listrik energi panas bumi yang beroperasi di pinggir desa untuk melaksanakan corporate social reponsibility. Hasilnya, perusahaan ini menghibahkan satu unit mesin pemintal benang sutera kepada LMDH.

Juga soal sharing keuntungan dengan Perhutani. Kata Dadang, “Kalau ada tawaran sharing dihilangkan, kami tidak setuju. Sharing itu tetap perlu. Sharing adalah semacam simbol ikatan moral antara masyarakat desa hutan dan Perhutani. Tapi Perhutani tak perlu memaksa dan mengatur persentase sharing”.

Bom Waktu dan Pekerjaan Rumah LMDH

Berbeda dengan wilayah Perhutani Jawa Timur dan Jawa Tengah yang didominasi oleh hutan produksi, sebagian besar hutan di wilayah Perhutani Unit 3 Jawa Barat, utamanya KPH Bandung Selatan adalah hutan lindung.

Semakin lama hutan lindung akan semakin lebat, dan tanaman tumbuh semakin liar. Akivitas dan rekayasa manusia di dalam hutan seharusnya juga semakin dikurangi, bahkan suatu ketika harus dihentikan. Di hutan lindung, tidak boleh ada penebangan pohon untuk produksi, pohon yang tumbang harus segera diganti. Kalau hutan sudah sudah lebat pohon tumbang harus dibiarkan.

Menurut Dadang Kurniawan, sekarang ketika hutan baru saja merimbun, LMDH masih bisa mengelola lahan dengan berbagai komoditi di sela-sela tegakan. Tetapi mungkin tidak untuk dua hingga tiga puluh tahun mendatang. Apa yang mau dilakukan LMDH ketika hutan tak boleh lagi disentuh karena fungsinya sebagai hutan lindung? Bagaimana nasib masyarakat desa hutan ketika kondisi seperti itu tiba? Paradigma pengelolaan hutan juga bisa berubah sewaktu-waktu.

Dadang Kurniawan mengibaratkan LMDH seperti bom waktu, yang suatu saat bisa meledak. Mereka yang kini aktif di LMDH dan setia menjaga hutan, suatu ketika bisa kembali melakukan perambahan, justru ketika lahan sudah kembali berfungsi sebagai hutan lindung. Karena itu masyarakat desa hutan, dan Perhutani harus memikirkan soal ini dari sekarang.

LMDH harus mulai berfikir untuk mengembangkan jenis-jenis usaha ekonomi-produktif di luar hasil-hasil tanaman hutan. Perhutani mesti terlibat lebih intensif dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, merintis dan memperluas jaringan pemasaran bagi produk-produk LMDH, serta membuka ruang bagi LMDH untuk mengakses kebijakan-kebijakan baru Perhutani.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s