Mencemaskan Booming Fasilitator

“Indonesia punya segudang fasilitator hebat. Mereka sangat kreatif merancang program dan kompeten mengembangkan metode-metode pendekatan masyarakat.” Begitu komentar teman penulis, Myrna Liem, fasilitator dari Phillipines Literacy Resource Center pada sebuah lokakarya fasilitator pendidikan nonformal di Bandung beberapa tahun lalu.

Komentar itu tidaklah berlebihan. Sejak sepuluh tahun terakhir dunia pemberdayaan masyarakat di Indonesia memang mengalami booming fasilitator. Jumlah fasilitator membludak sejak lahirnya rupa-rupa program pengentasan kemiskinan, baik yang diinisiasi organisasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.

Belum begitu jelas jumlahnya. Tapi ambil contoh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program-program bertema poverty alleviation ini merekrut dan melatih fasilitator untuk ditempatkan di ribuan desa dan kelurahan. Itu belum termasuk jumlah fasilitator untuk ribuan program community development berbagai tema yang diprakarsai lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia.

Dulu, menjadi fasilitator adalah kerja yang sepi dari pamrih, lebih merupakan panggilan hati. Sekarang, tengoklah iklan lowongan pekerjaan di koran. Sejak tsunami Aceh dan bencana-bencana alam lain yang menyusulnya, fasilitator menjadi sebuah profesi yang banyak dicari dan diminati. Hingga hari ini, banyak lembaga internasional memasang iklan lowongan kerja sebagai fasilitator dengan gaji menggiurkan.

Fasilitator Instan

Booming fasilitator, menjamurnya metode-metode partisipatif dalam kerja pembangunan masyarakat, dan diadopsinya istilah “fasilitator” oleh program-program pemerintah menggantikan istilah “penyuluh” atau “instruktur” tentu saja menggembirakan. Fenomena ini bolehlah dijadikan bukti bahwa kesadaran untuk melibatkan masyarakat secara lebih mendalam dalam setiap program pemerintah mulai tumbuh. Meskipun masih samar-samar, gejala itu menandakan keinginan yang cukup kuat untuk melepaskan diri dari bayang-bayang developmentalism, sebuah paradigma yang pada masa lalu pernah dominan mengangkangi segala aspek pembangunan kemasyarakatan. Bayangkan, di luar tokoh-tokoh masyarakat lokal, kini di hampir setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia memiliki fasilitator yang siap bekerja menanggulangi kemiskinan.

Tetapi penulis melihat perkembangan itu dengan rasa cemas. Sepanjang pengamatan dan pengalaman, kerja-kerja pendampingan masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar kecakapan teknik dan penguasaan metodologi. Kemiskinan adalah soal yang kompleks. Kemiskinan bukan sekedar soal yang berkenaan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat, tetapi juga rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (powerlessness), ketidakmampuan menyampaikan aspirasi (voicelessness), dan hal-hal lain yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan (human development).

Kompleksitas persoalan yang sedemikian tinggi tersebut, membutuhkan upaya penanganan yang komprehensif, dengan pendekatan terpadu, lintas departemen, perlu didukung oleh political will yang kuat, serta dukungan basis data kemiskinan yang memadai. Pendek kata diperlukan pendekatan yang melihat program lebih luas dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), tetapi juga aspek partisipasi, demokrasi dan hak asasi manusia (Robert Chambers, Poverty and Livelyhoods: Whose Reality Count. Dalam Uner Kirdar dan Leonard Silk (ed). People: From Impoverishment to Empowerment, New York University Press, 1995).

Kompleksitas persoalan itu menyebabkan seringkali kerja-kerja pengentasan kemiskinan lebih butuh empati dan keberpihakan dari para fasilitator. Barangkali seperti empati dan keberpihakan Romo Mangunwijaya yang bertahun-tahun setia mendampingi warga miskin tergusur waduk Kedungombo Jawa Tengah, Wardah Hafidz di tengah-tengah komunitas miskin Jakarta, Ibu Teresa di kampung-kampung kumuh India, atau Butet Manurung di tengah ketertinggalan orang-orang rimba di pedalaman.

Empati semacam itu tidak bisa ditumbuhkan hanya dengan seminggu pelatihan fasilitator. Kalaupun bisa ditumbuhkan, paling banter hanya menghasilkan empati dan keberpihakan semu. Empati dan keberpihakan yang otentik hanya bisa tumbuh manakala fasilitator live in, tinggal bersama masyarakat yang didampingi dan dibelanya.

Maka kita patut mencemaskan ratusan pelatihan fasilitator yang dirancang mengiringi program pengentasan kemiskinan ini hanya menghasilkan fasilitator instan. Fasilitator yang cakap menggunakan berbagai metode partisipatif tetapi tidak punya hati. Fasilitator cepat saji yang lebih mirip tentara bayaran untuk disewa dalam jangka waktu tertentu. Fasilitator yang siap “menjajah” dari satu desa ke desa lain. Fasilitator yang menganggap masyarakat miskin dan kemiskinan sebagai masalah yang berada di luar dirinya. Fasilitator yang melayani lembaga mana saja yang penting dibayar mahal. Fasilitator yang tidak pernah sempat menginternalisasi proses pendampingan dan pembelajaran bersama masyarakat sebagai bagian dari hidupnya sendiri. Fasilitator yang menghabiskan waktu luangnya untuk membaca iklan lowongan kerja fasilitasi dari lembaga-lembaga internasional. Pendeknya, fasilitator profesi.

Budak Metodologi

Tidak hanya dunia fesyen yang mengenal trend atau perubahan kecenderungan minat orang kepada, misalnya merk baju atau gaya rambut tertentu dalam suatu waktu. Dunia pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan pun mengenal kecenderungan perubahan macam ini. Diantara banyak merk metode partisipasi, yang sedang populer dan mewabah di kalangan fasilitator sekarang ini adalah merk participatory learning and action, participatory rural appraisal dan participatory poverty assessment. Bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang pada masa Orde Baru fanatik mengenakan baju mobilisasi, kini tak malu mengkampanyekan partisipasi.

Karena menjadi menu utama pelatihan, fasilitator-fasilitator kita hafal benar dengan rupa-rupa metode itu. Bahkan ada sebagian dari mereka yang memperlakukan metode partisipasi itu layaknya “agama”. Sementara Paolo Freire -tokoh pendidikan kritis, dan Robert Chambers -penemu participatory rural appraisal menjadi “nabi” yang setiap pemikirannya menjadi rujukan percakapan dan kerja mereka. Wajar karena metode ini menjadi menu utama setiap pelatihan.

Yang mencemaskan dari kecenderungan ini adalah para penentu kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan fasilitator mudah lupa bahwa metode-metode itu sejatinya hanyalah alat. Sebelum turun ke lapangan, umumnya fasilitator kita lebih sering berkonsentrasi memikirkan bagaimana metode itu bekerja di lapangan. Mereka sibuk merancang teknik diskusi, memilih media-media pembelajaran, atau merancang game-game yang membuat warga miskin nyaman bicara. Sementara situasi dan masalah kemiskinan di desa yang hendak didampinginya luput dari perhatian.

Dengan kata lain, fasilitator sejatinya bekerja lebih untuk kepentingan dirinya. Kepentingan agar focus group disccussion yang dilakukannya nanti berjalan lancar, agar dirinya tampil prima di hadapan warga miskin, agar warga terpingkal-pingkal mengikuti sebuah game, dan seterusnya. Yang terjadi kemudian proses diskusi memang berjalan mulus, dan warga miskin pulang dengan dada terhibur. Tapi kita melihat bahwa diskusi itu lebih merupakan sebuah panggung pertunjukan sirkus dengan fasilitator sebagai bintangnya daripada sebuah proses penyadaran dan pembelajaran terhadap problem kemiskinan warga. Pada saat itu baik fasilitator maupun warga miskin sama-sama menjadi budak teknik dan metodologi partisipasi.

Loncatan Karir Fasilitator

Memang masih banyak fasilitator yang bekerja sepi dari pamrih. Kebanyakan dari mereka bekerja untuk LSM lokal di lokasi-lokasi terpencil hampir tanpa bayaran. Hati dan keberpihakannya kepada warga miskin yang didampinginya tak perlu diragukan. Mereka adalah orang-orang setempat yang sudah bekerja jauh sebelum program-program pemerintah berskala besar itu diluncurkan.

Tetapi kita tidak pernah tahu sampai kapan orang-orang ini akan terus bertahan bekerja di lingkungan terdekat mereka. Dari berbagai obrolan, tertangkap mental dan keyakinan mereka kini mulai terganggu untuk melamar kerja ke lembaga-lembaga pembangunan masyarakat yang lebih besar dengan tawaran gaji yang lebih besar pula. Suatu pola perjalanan karir fasilitator mulai terbentuk: kerja di LSM lokal, kemudian pindah ke LSM nasional, dan berakhir di LSM internasional.

Tentu saja tidak ada yang keliru dari semua ini. Tetapi kemudian siapa yang akan mengawal proses-proses perubahan kemasyarakatan di tingkat lokal, jika fasilitator setempat hengkang karena bekerja di daerah lain? Yang diuntungkan tentu saja LSM-LSM internasional itu, karena mereka memiliki tenaga-tenaga fasilitator handal yang hati dan komitmennya tak diragukan. Sementara LSM lokal gigit jari dan harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk merekrut kembali para fasilitator baru.

Bagaimana dengan desa atau komunitas yang ditinggalkan? Desa-desa itu harus bersiap menerima kehadiran fasilitator baru, sang agen perubahan, yang berasal dari luar entah dari daerah mana. Persoalan pun kemudian muncul dan merembet. Fasilitator baru ini harus memulai dari nol lagi, menjajaki kebutuhan dan menganalisis masalah lagi. Bukan karena tak ada hasil analisis yang sudah dikerjakan oleh fasilitator yang lama, melainkan karena dia adalah fasilitator baru yang umumnya buta situasi desa yang hendak didampinginya. Biaya program pun membengkak, hanya untuk mengurusi manajemen dan administrasi kefasilitatoran!

Program Baru, Institusi Baru, Masalah Baru

Kita masih ingat bagaimana cara pemerintah Orde Baru di masa lalu mengoperasikan program-program pembangunan masyarakat. Pada masa itu pemerintah gemar membentuk dan menciptakan intitusi-instiusi baru di desa-desa dan berbagai komunitas lokal. Sebutlah misalnya lembaga yang disebut LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), KUD (Koperasi Unit Desa), Darma Wanita, atau PKK (Paguyuban Kesejahteraan Keluarga). Lembaga-lembaga ini terbukti tidak terlalu banyak menolong, malahan menimbulkan masalah baru.

Anehnya modus seperti itu juga yang banyak dipakai oleh program-program pemberdayaan masyarakat di masa sekarang. Setiap kali diluncurkan program, setiap kali pula institusi baru dibentuk di tingkat desa. Belum lagi “huru-hara” membentuk lembaga baru bernama Badan Perwakilan Desa (BPD) amanat UU Otonomi Daerah selesai, desa harus disibukkan dengan pembentukan lembaga baru bernama BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang disyaratkan oleh PNPM-P2KP.

Butuh proses dan waktu yang lama untuk membuat lembaga-lembaga baru ini tumbuh dan matang. Maka persoalan baru pun lahir. Energi program dihabiskan untuk mengurusi tetek-bengek manajemen dan pembentukan lembaga, perekrutan fasilitator, dan lagi-lagi tujuan besar pengentasan kemiskinan luput dari perhatian.

Dari sudut pandang ini kita bisa menyaksikan dengan jelas, bahwa desa atau komunitas miskin sebenarnya tidak banyak berubah. Desa-desa sekarang lebih mirip komunitas yang dikepung oleh banyak program, banyak metodologi, dan banyak lembaga baru. Kadang-kadang desa juga dipakai sebagai medan pertarungan oleh berbagai departemen, LSM, atau siapa saja dengan kepentingan mereka masing-masing. Sementara program-program itu juga belum terbukti memberikan manfaat yang nyata. Kalau sudah begini, kita pantas membaca kembali salah satu prinsip dasar pemberdayaan masyarakat: “kalau program dan fasilitator tidak menyelesaikan masalah, kita harus curiga program dan fasilitator itu sudah menjadi bagian dari masalah”.

18 thoughts on “Mencemaskan Booming Fasilitator

  1. Akhirnya kami berhasil menemukan kecemasan tentang profil fasilitator dan program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang dituangkan dalam suatu artikel. Menarik!

    Sebagai informasi, kami beritahukan bahwa artikel ini telah kami lansir untuk ditampilkan di website program pengembangan fasilitator pemberdayaan masyarakat (PFPM), http://www.fasilitator-masyarakat.org

    Best Regards,
    Team KM Program PFPM.

  2. tulisannya canggih, isi tulisan ini mencerminkan kerisauan saya..mas dwi..saya minta ijin juga untuk artikel ini agar dimuat di website kami, PERGERAKAN dan blog SPP.

  3. Ini kecemasan para pengamat community development, atau kecemasan para fasilitator senior yang takut kehilangan pekerjaan karena banyak saingan?😀

    Orang kampung memang tidak butuh energizer yang bikin terpingkal-pingkal, yang mereka butuh solusi cepat saji. Mereka juga tidak peduli amat apakah ini partisipasi atau mobilisasi, yang penting hidup jalan terus. Jadi, tidak perlu gembar gembor soal partisipasi, apalagi dijadikan forum nasional yang budgetnya selangit, kalau kerja di lapangan gak ada dampaknya. Setuju?

    Hehehe… bravo Mas Djoko!

  4. Hahaha…. terima kasih lagi. Sampeyan sudah mampir. Sampeyan cerdas benar. Mungkin keduanya. Tapi saya bukan pengamat. Juga bukan dan sama sekali tak ingin menjadi fasilitator. Saya cuma kepengin setia menulis apa saja yang menggelisahkan pikiran. Tentu saja saya 1000 persen setuju. Partisipasi kok ada jaringannya. Apanya yang dijaringkan? Hahaha….

  5. Mas djoko panjenengan iku sami kalih kulo, saya ingin komunikasi lebih detail dengan sampean. aku khawatir kondisi kefasilitator sekarang. Teman-teman PNJPM P2KP, Mandiri Pedesaan dll pokoke program pemerintah mereka itu fasilitator opo pekerja proyek yah. meskipun aku sekarang adalah pelaku pada program tersebut. minta umpan balik nya mas, insyaallah aku main ke kantor mas. sukses untuk semua

  6. Mas Tardjo, matur nuwun. Saya membedakan antara fasilitator aktivis dan fasilitator profesi. Yang pertama biasanya dilahirkan, bukan dilatih. Yang kedua dilatih, bahkan ada “pabrik”nya. Hehehe… Kalau pernah nonton film “Burning Season”, panjenengan pasti tahu yang saya maksud. Menurutku teman-teman yang Anda maksud bisa dikategorikan fasilitator profesi, atau malahan tukang atau pesuruh atau babu. Mana majikannya bule dan Bank Dunia lagi. Hahaha…

    Monggo pinarak, Mas. Memangnya sampeyan di Bandung? Nanti saya suguhi kopi nasgithel. Kita nyruput kopi bareng sambil menertawakan diri sendiri. Hehehe…

  7. Mas dwi, sodara berfikirnya terlalu dikotomis, terminologi ente tentang fasilitator aktivis dan fasilitator profesi tidak produktif dan membingungkan. ditambah lagi dengan kata lain dilatih dan tidak dilatih. Sepertihalnya Islam kiri, islam fundamental, islam radikal.. Semua takjub dengan bahasa-bahasa baru yang sesungguhnya merugikan. Tapi saya tertarik dengan beberapa uraian yang sodara sampaikan, kita semua mesti berfikir ulang dan menyadari bahwa ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai subtantif yang mesti dipegang teguh oleh seorang organizer dimanapun ia berada. Itu sudah benar ! jangan sempit, dan keburu nafsu masuk pada ruang analisis dikotomis. Mas, para fasilitator itu umumnya dahulu para aktivis, mereka juga bagian dari rakyat kecil yang sedang berjuang untuk hidup. sepertihalnya para guru-guru kita… kalo kita msuk, menyelami dan salah memahami cara berfikir ivan illich ato paulo freire, maka kita keliru. Tolong sebutkan, siapa sekarang ini tokoh organizer, atau organ gerakan yang tidak mendapatkan kucuran dana dari founding asing ataupun dalam negeri dan tidak mendapatkan amanah politik tertentu ? Apa sekelas roem, eko prasetyo bersih dari itu ? Gerakan SPP yang tadinya saya kira murni dari rakyat, ternyata berada dan dekat dengan kekuatan PARPOL tertentu. Kekuatan politik bersama kekuatan konglomerat dzalim sangat kuat mencengkram indonesia. sulit sekali untuk keluar dari jeratannya, realitas gerakan akhir2 ini berada dalam keterpurukan, dari yang hijau ampe yang merah, dari organ buruh, tani, masyarakat miskin ampe mahasiswa. Semua stagnan dan disoriented. Sampai organ terbesar di negara ini : Pemerintah RI tak kuasa menunjukan kemandiriannya dimata asing. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban pada realitas kehidupan yang kita hadapi, kenapa kita seakan merasa perlu, mampu, dan bertanggungjawab mengorganisir para petani, kaum miskin kota, dsb. sedangkan kita bukan mereka. Yang semestinya dan paling utama kita organisir adalah diri kita para organiser yang kenyataannya sudah banyak kehilangan ruh dan kehilangan kebersamaan. kita gak mau, ada diantara kita menjadi primadona dimata rakyat dan bahkan menjualnya.

  8. terima kasih sudah mampir. memang “jenis kelamin” fasilitator tidak mudah digeneralisir. pembagian jenis fasilitator dalam dua kategori itu cuma untuk mempermudah analisis.

    cara berfikir dikotomis, memang bisa jatuh menjadi simplifikasi. tetapi sangat membantu menemukan apa yang sesungguhnya menjadi pokok masalah. soal produktif atau tidak cara pembagian seperti itu tak terlalu penting. yang paling penting adalah ada sebuah fenomena degradasi kerja fasilitator.

    selebihnya, saya setuju pendapat Anda.

  9. emang betul saat ini lagi booming fasilitator. kalau lihat programnya terlalu tinggi. obyeknya sama maayarakat desa bisa2 satu lokasi fasilitator numpuk. sasaran sama. akibatnya masyarakat jenuh jadinya formalitas. gak percaya lihat satu desa dengan program ppip,pamsimas,pnpm perdesaan pasti rebutan jadi memang harus dilihat secara betul

  10. Ping-balik: DWI JOKO WIDIANTO Tentang Booming Fasilitator « Warung Komunitas Pemberdayaan ” MANG OJO CENTER “

  11. Pak dwi, saya baru semester 4 menjadi mahasiswa memperlajari Pedesaan dan pengembangan masyrakat ternyata menyelesaikan masalah masyarakat membuat masalah baru lagi .. terimakasih infonya sayapun sebelum membaca ini sudah berfikir seperti ini ternyata ada tulisan pak dwi yang sama seperti yang saya pikirkan .

  12. Pak dwi, saya baru semester 4 menjadi mahasiswa memperlajari Pedesaan dan pengembangan masyrakat ternyata menyelesaikan masalah masyarakat membuat masalah baru lagi .. terimakasih infonya sayapun sebelum membaca ini sudah berfikir seperti ini ternyata ada tulisan pak dwi yang sama seperti yang saya pikirkan

  13. fasilitator yang tidak dibarengi dengan penguasaan ansos sebagai paradigma keberpihakan adanya ketidak adilan sosial maka akan melahirkan fasilitator profesi “gajian sebagai tujuan utama”. ulasan mas Dwi diatas realita yang saya prihatinkan, karena sebagian fasilitator profesi yang saya temui hampir tidak ada yang mentransformasikan kesadaran kepada objek program (kelompok masyarakat).

  14. Perlu dibedakan antara Fasilitator Project dan Fasilitator Masyarakat. Saat ini, kita sering memaksakan para pekerja ‘Fasilitatator’ kita dengan sebutan Fasilitator Masyarakat, padahal sebelum ada project dari para donor yang mereka bawa ke desa, mereka tidak pernah melakukan fasilitasi ‘pembangunan’ pada masyarakat. Bagaimana mungkin mereka disebut sebagai Fasilitator Masyarakat bilamana mindset, dan cara kerja fasilitasinya merupakan arahan para penyandang dana. Alhasil, yang booming itu Fasilitator Project, bukan Fasilitator Masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s