Mencemaskan Iklan Pendidikan

Tulisan ini sempat dimuat Kompas, 14 Januari 2008

Sungguh sulit membedakan perguruan tinggi, mie instan, rokok, atau minyak goreng. Sekarang pendidikan dan aneka barang konsumsi itu dipromosikan dengan logika dan pencitraan yang serupa. Logika dagang dan citra obral.

“Ingin kuliah enak? Boleh masuk seenaknya. Bebas absen. Gak direpotin oleh tugas-tugas, bahkan tak perlu susun skripsi. Hubungi (022) 703xxxxx”. Begitu bunyi sebuah teks iklan sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di Bandung. Teks ini ditulis pada stiker seukuran kartu pos, ditempel di pintu-pintu angkutan kota di Bandung. Yang menarik, stiker ini kerap berendeng dengan promosi obat kuat atau iklan pengobatan alternatif!

Masih di Bandung. Jika Anda sempat mampir di kota yang konon punya sejarah idealisme pendidikan yang hebat ini, amati tembok dan tiang listrik di pinggir jalan utama. Anda akan menemukan poster promosi PTS dengan tulisan menyolok “3 tahun jadi SE (Sarjana Ekonomi)” atau “S1 = 3 tahun, D3 = 2 tahun, D1 = 8 bulan” atau “S1 = 2,8 tahun”.

Di Jakarta, sebuah perguruan tinggi swasta menawarkan “ruangan berpendingin” dalam iklan yang mereka tayangkan di beberapa stasiun televisi. Musim penerimaan mahasiswa baru tahun ini, teks promosi perguruan tinggi swasta di Bandung semakin absurd: “gratis biaya pendaftaran bagi pendaftar sebelum tanggal sekian”,”tempat kuliah dilalui angkot 24 jam”, “kampus dekat mall” dan “membuka kelas weekend“!

Dagang Bangku

Iklan-iklan pendidikan itu adalah potret mutakhir tabiat pendidikan tinggi kita. Tentu saja tidak ada yang salah dengan aneka promosi macam itu. Itu cara legal bagi perguruan tinggi untuk mendagangkan bangku dan merayu orang tua mahasiswa. Namanya juga usaha. Apalagi sekarang jamannya privatisasi pendidikan: subsidi negara dihentikan, dan lembaga-lembaga pendidikan harus pintar mencari uang sendiri. Jalan pintas paling mudah adalah menjaring mahasiswa sebanyak mungkin, dengan cara apa pun. Obral bangku kuliah sebagaimana dipertontonkan dalam iklan-iklan itu adalah salah satunya.

Tetapi, para teoritisi cultural studies menyarankan kita mewaspadai praktik-praktik promosi macam ini. Mereka, diantaranya adalah Andre Wernick yang menulis Promotional Culture: Advertising Ideology and Symbolic Expression (1991), dan Stephen Kline dalam bukunya The Play of Market: On the Internationalization of Children’s Culture (1995), mengatakan iklan-iklan itu pertanda sedang berlangsungnya pertempuran antar nilai pendidikan. Ada nilai-nilai yang sedang diluruhkan, dan ada nilai-nilai baru yang sedang dibangun.

Nilai-nilai pendidikan apa yang sedang diluruhkan dan dibangun? Ialah bahwa kerja-kerja pendidikan tak lagi dimaknai sebagai kerja-kerja pembentukan karakter, pencerdasan, atau pemerataan akses dan kesempatan belajar misalnya. Lembaga pendidikan sudah sangat otonom, dalam pengertian negatif sudah tidak lagi punya urusan dengan kerja-kerja begituan. Itu kerja-kerja idealis yang sudah lapuk.

Sekarang seluruh jenjang pendidikan, dari sekolah hingga perguruan tinggi memiliki kepentingannya sendiri yang jauh dari urusan substansi pendidikan. Kepentingan itu hanya satu: berdagang bangku memburu rente dengan memobilisasi dana pendidikan masyarakat.

Praktis tak ada bedanya antara lembaga pendidikan dengan mie instan atau fastfood. Untuk menggondol gelar sarjana ekonomi, orang tak butuh ketekunan dan ujian. Perguruan tinggi tidak menawarkan proses pembelajaran dan visi akademik. Yang ditawarkan adalah bebas absen, gratis bagi pendaftar sebelum tanggal sekian, tak perlu datang kuliah setiap waktu, dan cukup setor uang 3,5 juta.

Kultur Bisu

Lembaga pendidikan tidak sepenuhnya salah. Iklim kapitalisasi pendidikan itu tumbuh karena masyarakat sendiri menyiapkan lahan yang subur untuk itu. Sebenarnya orang sudah tahu bahwa lembaga pendidikan itu tak terlalu berguna. Orang tua murid selalu cemas ketika mengantar atau melepas anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Tetapi entah mengapa mereka rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar pungutan-pungutan sekolah yang tak selalu bisa dipertanggungjawabkan. Orang tua mahasiswa di kampung-kampung rela menjual sumber-sumber mata pencahariannya: kerbau, sapi, sawah, dan ladang, hanya untuk mengirim anak-anak mereka bersekolah ke kota.

Salah satu penjelasan yang paling mungkin adalah karena kuatnya keyakinan di kalangan orang tua murid dan mahasiswa bahwa sekolah atau perguruan tinggi adalah lembaga netral yang bebas dari kontaminasi politik dan bisnis. Juga keyakinan bahwa ijazah dan gelar adalah satu-satunya tiket untuk bisa hidup. Ini keyakinan klasik ala kultur pendidikan jaman Belanda dulu ketika sekolah dipandang sebagai tiket menjadi ambtenaar, para priyayi. Orang harus bersekolah dengan cara apapun, karena sekolah adalah ekskalator yang bisa mendongkrak martabat sosial keluarga.

Dari perspektif ini, kita bisa memandang mahasiswa IPDN yang sedang tertimpa masalah itu dengan rasa iba. Tanpa bermaksud memaafkan berbagai kekerasan yang sudah terjadi di lembaga pendidikan ini, mereka bisa dilihat sebagai anak-anak muda yang punya banyak beban, dan mengalami penindasan berkali-kali. Di keluarga, mereka harus mengembalikan investasi pendidikan yang sudah disetor orang tuanya. Yang paling penting adalah setoran martabat priyayi itu. Sementara di kampusnya, mereka ditindas oleh berbagai kekerasan yang terstruktur dan sistematis.

Kultur pendidikan yang demikian itu membuat banyak orang tua tidak peduli kepada kualitas pendidikan anak-anak mereka. Rubrik surat pembaca di koran-koran umumnya lebih banyak dipenuhi oleh protes tentang, misalnya pelayanan perbankan yang tidak memuaskan, ditipu oleh perusahaan pengembang, dan macam-macam keluhan soal konsumsi barang-barang daripada suara-suara kritis atas pelayanan pendidikan. Barangkali orangtua berfikir, tak apalah anak-anak dikerasi sedikit atau bayar saja pungutan-pungutan liar itu, toh semua itu untuk kepentingan anak-anak kita sendiri.

Begitulah. Iklan-iklan pendidikan itu cuma gejala yang menegaskan bahwa nilai-nilai pendidikan sedang berubah. Bangku perguruan tinggi bisa didagangkan, kuliah bisa seenaknya, menjadi sarjana itu semudah memasak mie instan, pungutan liar, korupsi, dan kekerasan dalam lembaga pendidikan boleh berjalan terus karena kultur bisu masyarakat.

5 thoughts on “Mencemaskan Iklan Pendidikan

  1. Memang realitasnya demikian, menjamurnya PTS, iklan PTN dgn BHMNnya membuat masyarakat menjadi bingung untuk mengantarkan anak-anak mereka u/ meraih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan heran kalau selama ini bangku-bangku tersebut di jubeli oleh anak-anak daerah yang latar belakang pendidikan orangtuanya telah sepadan minimal S1 yg memiliki profesi sebagai pejabat daerah, guru, dll.

    Bagaimana dengan putra-putra berlian dari desa yang nota-bene tidak memiliki akses untuk memilih (mengakses) ke pusat pendidikan yang dicita-citakan. Argumentasi saya mereka dgn modal dasar dari NEM yang diperoleh akan bersaing dengan lulusan pendidikan yg mengenyeman pendidikan di perkotaan. Dampak buruknya……mungkin hanya 0,01% yang bisa lolos. Itupun kalau tidak benar-benar dgn kerja kerasnya agar dpt masuk ke perguruan tinggi yg dipilihnya.

    Tapi dengan diberlakukannya Quata bangku yang mungkin hanya 10% sebagai subsidi dari perguruan tinggi…..peluang tidak tersalurkannya embrio anak-anak bangsa cerdas terbelenggu, dan menarik mundur untuk memutuskan kerja adalah sebagai solusi dan alternatif jalan terakhirnya. Memang juga tidak dpt disalahlkan kebijakan dari perguruan tinggi…karena payungnya begitu. Hal ini kan terkait dengan pembiayaan kelangsungan pihak perguruan tinggi seperti biaya administrasi, biaya pengelolaan gedung, perpustakaan, gaji dosen….dll.

    Ada pertanyaan yg menggelitik contoh pada PTN kan mereka sudah dibayar oleh pemerintah, termasuk tunjangan dari penelitian promosi pendidikan ke jenjang pendidikan,dll.?????? Sementara u/ PTS mungkin lebih parah lagi…semua serba duit mulai dari biaya pendaftaran, biaya sumbangan gedung/laboratorium (praktek), biaya registrasi ulang semester, biaya ujian matakuliah, dll. entah apalagi yang jelas semua serba duit. Memang sulit mensosialisasikan makna “pembangunan pendidikan di negeri ini”.
    Contoh lain, lihat pusat-pusat kursus (Matematika, Fisika, Biologi, Bhs Inggris, Jepang, Mandirin, dll.) mereka bahkan berani mempromosikan 100% dijamin lulus UPTN bagi yang belajar di pusat pelatihannya.

    Yang menurut saya tak sadar adalah buat mereka alumni dari perguruan kok, mau-maunya ya menerima bayaran imbalan…bahkan pernah dimuat dari salah satu media elektronik…bagaimana sukses dalam membangun lembaga pendidikan…dengan kiat-kiatnya.

    Untuk program pembinaan pelatihan di tingkat-tingkat daerah seharusnya pembiayaan dibiayai dari pemerintah daerah, dan akan sangat bagus lagi kalau pemda menyediaan situs (website) elektronik digital yang dpt di akses oleh masyarakat; Pemda harus menyediaan kebijakan (perda) u/ memayungi bagaimana anak-anak didik mendapatkan pengetahuan tambahan (extra) sehubungan dengan perkembangan pengetahuan dan keterbatasan proses belajar yang diperoleh dari bangku sekolah.
    Buat pemda sedapat mungkin melakukan kajian (penelitian) tentang bertebarannya pusat-pusat pelatihan…yang berdampak terjadinya diskriminasi bagi masyarakat berpendidikan/berpenghasilan rendah akan kesempatan pendidikan yang ditawarkan oleh pusat-pusat pelatihan.

    Pemda sebaiknya menyediakan fasilitas pada titik-titik (sentra) komunitas untuk memberikan pendidikan exstra kepada anak didik. Pemda juga mempunyai weweng untuk mendorong para guru menyediakan waktunya melakukan/melaksanakan pendidikan tambahan. Model pembelajaran pendidikan dapat mengadopsi dari pemdakab Karimun. Bagaimana para guru, tenaga medis (dokter) melakukan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat. termasuk contoh yg dapat diadopsi dari pemdakab Sragen…saya kira dapat dijadikan sebagai model u/ membangun pendidikan di daerah.

    Sayim Dolant

  2. Selamat hari rabu dan salam kenal. Tulisannya cukup mencerahkan.

    Mampukah Kab/Kota menyusun Rencana Pembangunan yang baik? Menurut saya mereka sangat mampu. Kemampuan birokrasi kita tidaklah sangat jelek. Tetapi, MAUKAH?

    Antara MAMPU dan MAU, faktor MAU lebih penting; Where there is a WILL, there is a way. Bila sudah punya MAU, akan lebih gampang.

    Maka, menurut saya, perlu ada jenjang akuntabilitas kinerja. Idenya sederhana aja. Pihak yang mau harus didorong supaya semakin mau; pihak yang belum mau harus dipaksa supaya menjadi mau; sementara bagi yang bingung, harus ada reorientasi sehingga semuanya menjadi mau.

    Hal ini penting agar bad man drives out good man. Kita ingin yang sebaliknya, bahwa good man drives out bad man.

    Salam Kenal Pak . . . . 🙂

  3. di Bumi Indonesia tercinta ini mana ada yang gak bisa diobyekin,hampir semua lini ada aja.makanya yang paling penting babat semua mafia pendidikan tersebut dari atas (setingkat Mentri) sampai akar rumput.Dan istilah sekarang ada sistem belajar jarak jauh dan lainnya yang hasilnya tidak mutu harus ditiadakan,bukan asal dapet ijazah tapi hasilnya dan kwalitasnya nol besar.kasihan tu anak didik hanya dikasih pelajaran yang itu itu aja (verbalistik). memang saya sadari bahwa sistem pendidikan di negeri tercinta ini masih sangat ketinggalan . kami mohon kepada instansi terkait (DepDikNas) untuk mengkaji lagi sistem pendidikan kita ini agar bangsa kita lebih berkuwalitas.tks

  4. Ya, begitulah ideologi pendidikan kita hari ini. Kalau harus ada perubahan, berarti harus dimulai dari para pendidiknya sendiri. Para pendidiklah yang pertama-tama harus berani menempuh langkah yang menjauh dari perangkap budaya pasar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s