Menyelesaikan Masalah Papua dengan Cara Jawa

Catatan Workshop Penguatan Kapasitas Fasilitator Perencanaan Pembangunan Partisipatif , AFP3, Jayapura, 3-12 Februari 2008

Kegamangan Papua

Rupa-rupa kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan Papua sudah diluncurkan. Yang paling mutakhir adalah otonomi khusus. Kebijakan yang disebut Barnabas Suebu, Gubernur Papua, sebagai kebijakan untuk “menyelesaikan masalah Papua dengan cara Papua” ini memberi wewenang kepada masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunannya sendiri sesuai dengan karakteristik adat dan kebudayaanmereka.

Tetapi bagaimana mengisi otonomi khusus dengan kerja-kerja kemasyarakatan yang kongkrit, tidak banyak orang Papua memahaminya. Tidak pemerintah daerah, tidak juga masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga beranggotakan wakil-wakil masyarakat adat Papua yang digadang-gadang bisa memberi makna khusus dalam pembangunan Papua misalnya, tak bertaji juga. Awal Februari 2008, lembaga ini malahan diminta bubar.

Barangkali bukan karena orang Papua tidak mampu. Paling tidak dari diskusi-diskusi dengan sejumlah aktivis, tergambar kesan bahwa luka-luka politik yang panjang dan traumatis itulah yang membuat banyak orang Papua gamang melakukan sesuatu.

Kenyataan ini menggelisahkan beberapa praktisi pembangunan masyarakat Papua seperti Zadrak Wamebu, Mathius Amoitauw, Dominggus Deda, dan Demianus Wompere. Kegelisahan ini menghasilkan gagasan untuk menghimpun seluruh praktisi pembangunan masyarakat di tanah Papua dalam satu wadah. Lahirlah kemudian Asosiasi Fasilitator Perencanaan Pembangunan Partisipatif Papua (AFP3) pada 2004.

Lembaga ini mengibarkan visi mengisi otonomi khusus dengan kerja-kerja praktis membangun good governance di tingkat kampung. Visi besar itu mereka terjemahkan dalam bentuk kerja-kerja penguatan kapasitas (capacity building) aparat kampung, ondoafi, badan musyawarah kampung, dan aparat distrik (kecamatan).

Demam Otonomi Kampung

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa memang membuat pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia seperti terkena demam otonomi. Tak terkecuali Papua dan Jayapura. Dengan duit otonomi khusus, Pemerintah Provinsi Papua menggelontorkan miliaran rupiah untuk otonomi kampung dalam sebuah program yang mereka sebut sebagai “Program Respek (Rencana Strategis Pemberdayaan Kampung)”. Sudah lama memang Gubernur Barnabas Suebu terobsesi dengan kampung Papua yang lebih mandiri. Ia misalnya, menggunakan jargon kampanye “Kak Bas Pulang Kampung” dalam pemilihan gubernur beberapa tahun lalu.

Pemkab dan Bappeda Jayapura sendiri telah melakukan pelatihan massal tentang keotonomian kampung kepada 132 kampung dan 19 distrik. Hampir 200 orang aparat terlibat dalam pelatihan ini. Secara massal pula, Pemkab memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) di 132 kampung di wilayah Kabupaten Jayapura.

Tak cuma itu. Kepala Bappeda Jayapura bilang bahwa otonomi kampung ini sebuah proses yang tidak selesai hanya dengan sekali dua pelatihan. Dibutuhkan pengawalan dan pendampingan yang terus-menerus. Untuk ini Bappeda berencana menempatkan 2 fasilitator di setiap kampung, dan 3 fasilitator di setiap distrik.

Fasilitator ini akan digaji oleh Pemkab. “Jika dipandang perlu, ketika berangkat ke lapangan mereka akan dilepas secara resmi oleh bupati dalam sebuah upacara khusus”, katanya Edison Muabuay, Kepala Bappeda Jayapura. Di luar gaji untuk fasilitator itu, Bappeda telah menyiapkan dana sebesar hampir 1,5 miliar rupiah untuk membiayai pelatihan 264 fasilitator kampung, dan 57 fasilitator distrik.

Membangun Kedaulatan Ondoafi

Kerja-kerja penguatan kampung sekarang ini memang sedang ngetrend di Indonesia. Tapi kerja teman-teman LSM di Papua unik, karena berlangsung di tengah konteks otonomi khusus.

Kalau begitu, menurut Anda, apa yang yang membedakan antara kegiatan penguatan kampung yang Anda lakukan dengan yang teman-teman lain lakukan di Pulau Jawa misalnya? Apa yang spesifik dari kampung-kampung di Papua? Bagaimana hal-hal yang spesifik itu dimasukkan dalam program? Bagaimana bisa usulan-usulan program dalam dokumen RPJMK serupa benar dengan RPJM Desa di Jawa? Bagaimana Anda memaknai kata”khusus” dalam frasa “otonomi khusus Papua”?

Sebelum berangkat ke Papua, memang saya digelisahkan dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Karena itu, dalam sebuah sesi membahas “impian” AFP3 saya lontarkan kembali pertanyaan ini.

Jawabannya agak mencengangkan. Mereka bilang, kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tapi kami tahu bukan ini yang kami inginkan. Mereka merasa bahwa apa yang selama ini dikerjakan bukanlah sebuah penguatan kapasitas kampung. Mereka memandang UU Otonomi Daerah, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan PP 72/2005, peraturan perundang-undangan membuat demam seisi kampung tidak lebih dari skenario besar negara untuk membusukkan kampung Papua. Barangkali ini semacam kebijakan “menyelesaikan masalah Papua dengan cara Jawa”. Yang mereka rasakan ironis adalah, AFP3 sendirilah yang justru menjadi perpanjangan tangan Bappeda untuk itu.

Semua fasilitator AFP3 memang menjumpai kenyataan adanya dualisme kepemimpinan yang tajam antara pemerintahan kampung dan pemerintahan adat (ondoafi). Mereka juga menemukan masyarakat kampung alergi terhadap apapun yang disampaikan oleh orang dari luar, apalagi yang berbau-bau “pembangunan”, atau “otonomi”.

Di luar itu, ada banyak program yang sama-sama menggelar spanduk “otonomi kampung”. Program provinsi (Respek), program kabupaten yang digalang AFP3, dan program dari dunia antah berantah bernama PNPMP2KP. Ini belum ditambah dengan program-program dari banyak lembaga donor. Kampung-kampung Papua, seperti juga desa-desa lain di Indonesia memang seperti dikepung banyak program sekarang.

Kau mau bawa-bawa apa lagi? Ini adalah sapaan pertama kali yang diucapkan orang kampung kepada setiap fasilitator AFP3. Sialnya lagi, semua program membuat perencaaan yang berbeda. Mathius bercerita pernah ada beberapa kepala distrik yang tidak hadir dalam rapat dengan bupati membicarakan RPJMK hanya karena pada saat yang bersamaan mereka harus menghadiri rapat PNPM-P2KP. Kalau sudah begini, bagaimana bisa menjadikan RPJMK sebagai blue print pembangunan kampung?

Hangat, cerdas, dan radikal sekali diskusi soal daulat ondoafi ini. Beberapa orang kunci AFP3, termasuk Mathius sendiri adalah orang ondoafi. Diskusi itulah yang kemudian mengkristal menjadi visi lembaga: “membangun kedaulatan kampung dalam sistem pemerintahan adat (ondoafi)”.

Wajah Domi, Mathius, Patris, Alex, Johan, Demi, dan Naomi seperti menyimpan magma. “Inilah yang selama ini kami cari-cari dan impikan” adalah pernyataan-pernyataan yang selalu muncul dalam hampir setiap hari sesi review.

Kami mengakhiri sesi diskusi mimpi ini dengan menyanyikan lagu “Tanah Papua” , lagu yang dinyanyikan oleh pemerintah daerah ketika menyambut utusan PBB di Jayapura. Untuk saya, syair lagu ini memang menggetarkan: … tanah Papua, gunung dan lembahnya yang penuh misteri, sungai yang deras mengalirkan emas …

Melihat Ke Belakang: Soal Modal Sosial Kampung

Baiklah kalau begitu. Tapi, dengan visi ini teman-teman tidak perlu lagi merasa ketinggalan dengan LSM-LSM lain yang melakukan pekerjaan serupa ini di Jawa. LSM-LSM di Jawa dengan sempurna dan sukarela menjalankan skenario pengrusakan desa, karena desa-desa di Jawa kebanyakan memang sudah rusak dan tak lagi punya modal sosial yang perlu dipertahankan.

Teman-teman punya dua pilihan. Memulihkan kedaulatan ondoafi atau memantapkan pemerintahan kampung dalam skenario besar negara. Dua duanya bukan pilihan yang bagus juga. Karena kita tidak pernah tahu apakah kehidupan orang kampung akan lebih baik, baik dalam sistem pemerintahan ondoafi atau pemerintahan kampung. Dengan kata lain, masa depan kampung itu masih gagasan, masih berupa utopia. Masa depan itu serba tidak pasti juga, tergantung angin politik. Siapa tahu presiden berganti, lalu kebijakan otonomi daerah diganti juga?

Tetapi satu-satunya hal yang bisa dipastikan sejak sekarang adalah bahwa sistem pemerintahan ondoafi sudah teruji sejak lama dan hingga hari ini masih melekat kuat dan diakui oleh hampir seluruh kampung di Jayapura.

Anda semua, dulu dan sekarang, sudah pernah hidup dalam suasana itu. Itu modal sosial yang tak tergantikan, dan karena itu layak diperjuangkan. Jadi, teman-teman tidak perlu melihat ke depan, dan tak terlalu penting juga untuk meneladani apa yang sudah sedang dilakukan LSM-LSM di Jawa. Jangan menyelesaikan masalah Papua dengan cara Jawa. Teman-teman akan capek dan terlalu banyak yang harus dikejar jika menjadikan pengalaman mereka sebagai referensi.

Yang diperlukan oleh AFP3 adalah justru menengok ke belakang. Menyembuhkan luka-luka kultur akibat pergolakan politik di masa lalu. Kemudian pelan-pelan menelisik, memetakan, menyiangi, dan menyemai kembali apa-apa yang baik dalam ondoafi. Semua itu tidak jauh. Semua ada di halaman rumah teman-teman sendiri.

8 thoughts on “Menyelesaikan Masalah Papua dengan Cara Jawa

  1. Membangun Papua bukan dengan uang atau dengan program yang spectakuler yang kedengarannya sang………….at sexy. Tetpi membangun Papua adalah membangun diatas rasa hormat. Saya ingat akan pengalaman saya bersama ayah saya 30 tahun yang lalu di wilayah Kosarek, sekarang mungkin bagian dari Kabupaten Yahukimo.
    Setelah saya selesai kuliah saya sempat bertanya: Bapak kenapa bapak bangun Gereja di Kosarek pada waktu itu beratapkan daun Ilalang… Jawabnya: Saya harus menghormati mereka agar mereka dapat berubah. Lalu pada waktu bapak bangun sekolah untuk mereka kenapa bapak harus membeli anak-anak dari kampung untuk menjadi siswa bapak.
    saya harus menghormati Ayah dan Ibu mereka.

  2. saya senang sekali mengikuti perbincangan alternatif pembangunan di tanah papua, khususnya di kabupaten Jayapura. Kebetulan saya menyelesaikan thesis bersama masyarakata di danau sentani. membangun papua bukan perkara gambang. ada lompatan peradaban yang sangat drastis sehingga perlu memikirkan secara mendalam kebijakan untuk saudara-saudara di papua. perubahan sosial di tanah papua ibarat anak panah yang lepas dengan kecepatan penuh sehingga arahnya sulit untuk dikendalikan. saya sangat sepakat bahwa membangun papua memang harus berangkat dari kampung. namun pertanyaanya adalah kampung yang seperti apa?papua saat ini sangat berbeda dengan teori-teori masyarakat komunal. komunalisme di papua (dalam kehidupan sehari-hari) hampir mencapai titik nadir. perubahan ideologi sejak zaman zending dan kekuatan pasar telah menciptakan masyarakat yang terpecah-pecah dan rentan (fragmented society) di papua. oleh sebab itu jangan terlena dengan romantisme kebudayaan. lebih baik membangun papua dengan mensinergikan masa lalu dengan kekinian. struktur ondofolo memang masih ada, namun fungsi holeinarei yang diembanya sudah mandek sejak perubahan ideologi di tahun 1928. oleh sebab itu, pengembangan model pemerintahan tiga tungku yang efektif lebih baik dari sekedear menengok romantisme masa lalu.

    semangat membangun papua..

    smile from sentani lake…

    Bahruddin
    Universitas Gadjah Mada…..

  3. Ping-balik: Memahami Penolakan Jalan Trans Papua « Panorama Community Development

  4. sharing yang sangat mencerahkan pak. Menurut pengamatan bapak, kebijakan praktis seperti apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini dari pemerintah (baik pemprov, pemkab, maupun pusat)?
    Apakah ada LSM di Jakarta ini yang peduli dan punya program praktis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua?
    terima kasih pak

  5. Membangun Papua di atas rasa hormat…..!, saya pikir semua cara sudah digunakan, tapi belum menyentuh, kami bukan tidak butuh perubahan, tapi perubahan itu wajib bermartabat, bukan dengan Korupsi dan Pelanggaran Berat HAM. Jangan jadikan Papua proyek prioritas dalam berbagai sendi kehidupan, jika mau bangun Papua mestinya menggunakan Hati Nurani Bukan Dengan Rasionalisasi Fisik semata yang mengakibatkan ketidakpercayaan Masyarakat Adat Papua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s