Alokasi Dana Desa Versus PNPM *)

Penyakit lama peseteruan antar sektor, antar program, dan antar departeman dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat belum sembuh rupanya.

Belakangan malahan menunjukkan gejala makin akut. Perseteruan tak hanya berlangsung di pucuk-pucuk departemen di Jakarta. Tetapi sudah merembet, menjalar, dan menular hingga ke desa-desa.

Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana desa-desa dikepung oleh banyak program, oleh banyak departemen. Ironisnya, desa selalu tidak punya obat penawar. Posisinya tidak lebih dari sekedar medan pertarungan, lapangan balbalan, atau stadion tempat antar departemen saling bertanding. Sementara warga desa, pemilik sejati lapangan itu hanya menjadi penonton, atau penggembira yang sesekali bertepuk tangan, tetapi juga yang setelah pertandingan usai masih harus membersihkan sampah sisa-sisa pertarungan.

Kabar buruk pertarungan itulah yang kita dengar dari Mitra Samya, sebuah lembaga swadaya masyarakat NTB yang sedang mengawal program otonomi desa di 7 desa di Kabupaten Sumba Barat dan 2 desa di Sumba Timur.

Ada dua program yang sedang bertanding di daerah ini. Program Alokasi Dana Desa (ADD) versus Proyek Pengembangan Kecamatan/Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPK/P2KP)-proyek ini sekarang dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Kabar serupa juga kita dengar dari Kabupaten Lombok Tengah. Di wilayah ini Mitra Samya mencatat sebanyak 124 RPJM Desa yang telah disusun susah payah oleh Bapeda- AusAID-ACCESS konon menjadi mentah kembali karena kehadiran PPK-P2KP.

Kabar ADD dari Beberapa Daerah

Di Selayar Sulawesi Selatan setali tiga uang. Para pegiat ADD di daerah ini menemukan akseptabilitas masyarakat terhadap PPK jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ADD. PPK menjadi proyek idola dan amat diminati baik masyarakat maupun pemerintah desa.

Kelihatannya memang sakti betul PPK-P2KP ini. Meskipun dianggap memiliki banyak cacat dari sisi substansi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, kenyatannya proyek ini malahan lebih memasyarakat.

Kita yakin Selayar, Lombok dan Sumba hanya potret kecil dari gambaran besar kecenderungan serupa yang terjadi di banyak daerah.

Ini adalah warning bagi siapa saja penggemar partisipasi untuk bekerja lebih keras menemukan metodologi program. Kenyataannya yang dianggap partisipatif lebih diminati, yang diduga memperdayakan malah dirindukan. Bagaimana bukan warning kalau Musrenbang yang sudah dirancang berbulan-bulan dengan pikiran dan tools terbaik ternyata bisa dimentahkan dengan satu dua gertakan.

Dari sisi desain, program PPK memang dianggap jauh lebih canggih. Mereka memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pertanggungjawaban keuangan yang ketat. Mereka merekrut fasilitator dan konsultan dalam jumlah besar, dan membayarnya dengan gaji yang besar juga. Karena itu operator PPK di lapangan sangat solid, mungkin sudah sekuat jaringan birokrasi negara.

Program ADD sebaliknya. Karena masih baru seumur jagung, program ini belum menemukan sistem pengelolaan yang cukup teruji. Instrumen-instrumen teknis pembukuan dalam program ADD relatif belum lagi dibangun. Aktor-aktor ADD kebanyakan adalah LSM yang sebagian besar bekerja atas dasar semangat voluntarisme, sering dengan energi yang pas-pasan pula.

Tapi itu tak penting benar. Yang paling mengenaskan adalah, banyak pemerintah kabupaten/kota lebih senang merespon PPK tinimbang ADD. Pemerintah kabupaten/kota mengerjakan ADD dengan setengah hati dan orang-ogahan.

Kebanyakan dari mereka berpikir pendek bahwa ADD tidak lebih dari menggelontorkan dana kabupaten/kota kepada desa. Karena itu, mengerjakan ADD sama dengan bunuh diri, memereteli sendiri sebagian sumberdaya yang selama ini dikangkanginya.

Tetapi kabupaten selalu punya dalih: ADD belum dilaksanakan karena masyarakat desa belum siap menerima uang yang jumlahnya cukup besar itu. Ironisnya, kabupaten-kabupaten yang mengatakan bahwa desa belum siap ternyata juga tidak melakukan apa-apa demi mempersiapkan desa.

Itulah sebabnya mengapa banyak praktek ADD yang masih jalan di tempat. Kecuali di beberapa daerah, rata-rata kebijakan ADD sejauh ini masih berupa good will . FPPD Yogyakarta hingga awal Agustus 2007 mencatat masih terdapat sekitar 40% kabupaten/kota di Indonesia yang belum mempunyai aturan dasar ADD.

Plus Minus ADD-PPK

Mungkin benar bahwa PNPM dan ADD punya watak yang beda. Yang pertama dikenal sebagai proyek Bank Dunia, dan berbau utang luar negeri. Sedangkan yang terakhir adalah program yang diusung untuk menjalankan misi otonomi daerah.

Yang pertama cenderung menegasikan pemerintah desa, sedangkan yang kedua justru menjadikan pemerintah desa sebagai sasaran utama. Yang pertama mengibarkan bendera poverty alleviation, dan yang kedua membentangkan spanduk good village governance. ADD dilahirkan oleh Depdagri, sedangkan induk semang PPK-P2KP konon Bappenas-Menko Kesra-Depdagri.

Walaupun demikian, integrasi pengelolaan kedua program ini sebenarnya dimungkinkan. Dana nondesentralisasi yang masuk daerah dan desa, seperti PPK dan teman-temannya, bisa ditempatkan sebagai dana akselerasi. Yaitu dana yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan perencanaan daerah dan desa.

Dana itu tentu saja harus disatukan dengan perencanaan lokal, sehingga PPK tidak perlu membangun jaringan birokrasi dan perencanaan lagi. Pihak pusat cukup melakukan fasilitasi dan supervisi atas perencanaan lokal ini.

Dalam praktek di beberapa daerah, upaya mengintegrasikan kedua program ini mulai bermunculan. Para pegiat otonomi daerah di Nusa Tenggara Timur misalnya, saat ini sedang merancang workshop integrasi ini, melibatkan Team AusAID-ACCESS, Mitra Samya, PPK, dan P2KP. Aktivitas serupa juga lahir di Lombok Barat NTB, Janeponto, dan Bantaeng Sulawesi Selatan.

Tetapi upaya mengintegrasikan keduanya, selain membutuhkan energi besar, juga penuh jebakan dan agak berbahaya. Karena, sementara desain integrasi dirancang, puluhan workshop dilakukan, dan peraturan-peraturan untuk menjalankan desain baru itu dibikin, jangan-jangan desa sudah keburu habis.

Stamina desa sudah terkuras untuk memahami program-program baru yang tak selalu bisa mereka mengerti. Juga yang tidak memberikan mereka kedaulatan untuk memutuskan nasibnya sendiri.

Tetapi di luar soal teknis dan desain program, perseteruan ADD versus PNPM mungkin menggambarkan persoalan yang jauh lebih besar danmendasar. Ialah bahwa upaya-upaya pemberdayaan desa, atas nama program apapun, masih jauh panggang dari api. Bahwa nasib desa sebenarnya tidak pernah berubah. Bahkan pada jaman ketika otonomi desa sedang memperoleh momentum kebangkitannya seperti sekarang, desa sejatinya tidak pernah memiliki kesempatan untuk otonom. Desa hanya suboordinat negara.

Negaraisasi Desa Belum Selesai

Kenyataan ini mengantarkan kita kepada soal lain. Ialah bahwa apa yang disebutoleh Hans Antlov sebagai “negaraisasi desa” ternyata tidak hanya berlangsung semasa Orde Baru. Proses menyuntikkan serum negara ke dalam sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan desa belum berhenti. Proses itu terus berlanjut, hingga hari ini, dengan varian dan modus yang barangkali jauh lebih canggih dibandingkan dengan yang pernah terjadi di masa lalu.

Jika di masa lalu negaraisasi desa dilakukan atas nama stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, sekarang dikibarkan di bawah bendera pengentasan kemiskinan dan demokrasi. Jika di masa lalu aktor negaraisasi desa adalah partai politik dan otoritarianisme kepemimpinan, sekarang pemeran utamanya adalah departemen pemerintah dengan seluruh jaringan birokrasinya, Bank Dunia, pemerintah kabupaten/kota, LSM, fasilitator, dan konsultan profesional pembangunan masyarakat. Orang desa? Silakan menonton di pinggir lapangan.

*) Kompilasi dari sebuah diskusi di milis simfoni_desa@yahoogroups.com


33 responses to “Alokasi Dana Desa Versus PNPM *)

  • jaf

    mas dwi, saya tertarik sekali dengan artikel ini. jika berkenan, bolehkan artikel ini saya muat kembali di blog kami, blog SPP.

  • dwijoko

    Monggo. Silakan, Bung Jaf.

  • Gibran

    Suatu hari di rumah saya didatangi ksm (kelompok swadaya masyarakat),yg intinya meminta sumbangan pembuatan parit yg berasal dari p2kp.yg ingin saya tanyakan kenapa p2kp justru membebani warga pedesaan(kebetulan saya tinggal di nagori/desa).

  • dwijoko

    Mas Gibran, saya tidak tahu seperti apa desain P2KP. Tapi, dari percakapan dengan banyak pelaku dan khalayak program P2KP, hemat saya ini proyek yang layak dikategorikan memperdayakan. Duit P2KP juga duit Bank Dunia, alias duit utang luar negeri.

    Penelitian ICW tentang dua proyek Bank Dunia di dua provinsi juga menemukan bukti itu. Penelitian itu menemukan proyek-proyek Bank Dunia sebagai “utang yang memiskinkan”.

  • Gibran

    Nanya lg nih..
    Terus dana yg digulir ke desa-desa (ADD) buat apa.?(saya atau munkin masyarakat lain awam tentang ADD tsb)
    misalnya begini,dana p2kp tdk cukup utk membiaya proyek yg direncanakan.trus kekurangan tsb kan bisa kita ajukan ke desa (dengan dana ADD tentunya)… Apa bisa begitu?
    Terima kasih.

  • dwijoko

    Alokasi Dana Desa itu uang untuk biaya pembangunan desa. Uang ini hak desa sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi setiap desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri.

    Duit ADD dan duit P2KP itu beda. Tapi hemat saya bukan soal sumberdananya yang penting. Soalnya adalah apakah kegiatan yang dilakukan di desa, baik atas nama ADD atau P2KP memang cocok dengan masalah dan kebutuhan warga atau tidak.

    Sekarang desa diwajibkan punya Rencana Strategis Pembangunan Desa. Ini adalah rencana induk (blue print) desa. Blue print ini disusun secara partisipatif. Duit untuk membiayai kegiatan yang terdapat dalam blue print itu salah satunya adalah ADD. Wewenang untuk mengelola ini semua ada di (pemerintahan) desa.

    Apapun program yang masuk ke desa mestinya menginduk kepada blue print ini. Yang sering terjadi adalah P2KP dan proyek-proyek lain berdatangan masuk ke desa tanpa memperhatikan blue print ini.

    Jadi harus dibalik. P2KP yang mesti membiayai kegiatan pembangunan desa. Bukan sebaliknya.

  • sugeng

    Di desa saya, Tanjungan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah, program PPK yang konon berubah bentuk menjadi PNPM, juga meninggalkan sampah yang konyolnya oleh fasilitator program tersebut malah diserahkan ke masyarakat desa untuk membersihkannya.

    Pada tahun 2007, desa saya kemasukan program PPK, kemudian berubah bentuk menjadi PNPM. Sebelum rpgram ini menginjakan kakinya di wilayah kami mereka mensayaratkan adanya musyawarah desa untuk menentukan apa saja kebutuhan yang ada di desa kami. Berdasarkan rembug desa tersebut munculah sekian usulan sekaligus urutan prioritas mana saja yang kelak akan dijalankan apabila dana sudah cair.

    Dalam perjalanan waktu ternyata kami warga desa malah terjebak oleh sebuah proyek yang belum selesai yang keberadaannya difasilitasi oleh PNPM. Pada tahun anggaran 2007 PPK sudah melakukan rembug desa dan berhasil memunculkan beberapa usulan program sekaligus menentukan urutan pekerjaan yang harus dilaksakanan bila anggaran sudah turun. Pada akhir tahun 2007 sesuai dengan nomor prioritas, pekerjaan betonisasi jalan yang menghubungkan Dukuh Tanjungan dengan Dukuh Ngemplak Desa Canan sepanjang 300 meter lebar 4 meter akan dikerjakan seiring ketersediaan anggaran tahun 2007. Hanya saja dana yang tersedia buat masing-masing desa kabarnya hanya sebesar sekitar Rp. 27.000.000,-. Menurut beberapa pihak yang faham teknis, termasuk tim teknis dari PPK (PNPM) anggaran sekian hanya cukup untuk pembangunan jalan sepanjang 150 meter lebar 4 meter. Berdasarkan pertimbangan bahwa program PPK yang kemudian akan berubah nama menjadi PNPM ini kelak akan berjenjang maka dengan anggaran Rp. 27.000.000,- pembangunan betonisasi tetap dilaksanakan. Harapannya kekurangan anggaran kelak akan ditutup pada tahun anggaran program berikutnya.

    Namun dalam Musyawarah Desa tanggal 28 April 2008 yang membahas tentang pengajuan usulan untuk program PNPM tahun 2008 masyarakat desa tidak bisa mengajukan usulan untuk melaksanakan pekerjaan betonisasi yang baru selesai setengahnya. Pihak perwakilan PNPM dari Kecamatan Wedi awalnya menjelaskan bahwa pekerjaan yang sudah pernah dilaksanakan tapi belum selesai tidak bisa diajukan lagi dalam program kegiatan berikutnya. Setelah mendapat protes dari kami, pihak yang mewakili PNPM dari kecamatan menjawab bahwa boleh melanjutkan pekerjaan, tapi tidak boleh menambah usulan program yang lain. Perlu diketahui, katanya aturan dari program, masing-masing desa tahun ini hanya boleh mengajukan usulan kegiatan 3 (tiga) macam . Tiga macam tersebut yang dua adalah kegiatan khusus untuk pemberdayaan perempuan, sedang lainnya untuk kegiatan perempuan dan laki-laki. Artinya kegiatan lain selain domainnya perempuan adalah kegiatan fisik. Jika kegiatan fisik dibatasi hanya untuk satu macam, desa kami berarti hanya boleh mengajukan kelanjutan betonisasi jalan yang sempat tertunda. Perkiraan anggaran dana untuk betonisasi tersebut hanya Rp. 27.000.000,-, sementara bila desa mau mengajukan kegiatan yang lain, konon anggaran yang akan terserap oleh desa jauh lebih besar daripada hanya Rp. 27.000.000,-. Otomatis masyarakat memilih untuk mengajukan kegiatan yang lain karena ketakutan kehilangan kesempatan menyerap anggaran yang jauh lebih besar.

    Dengan mekanisme perencaan pemanfaatan anggaran seperti ini, maka apapun yang sudah direncanakan di desa tidak akan bisa dilaksanakan secara sistematis. Karena desa dibatasi dalam mengajukan usulan, sementara anggaran yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan ketersediaan jenis kegiatan yang sudah diusulkan pihak desa. Dengan pembatasan jumlah usulan, maka setiap tahun anggaran, masyarakat akan selalu kebingungan untuk menyesuaikan jenis kegiatan yang ada dengan jumlah anggaran yang mungkin bisa diakses desa. Artinya, setiap tahun jenis kegiatan bisa berganti sesuai dengan kemungkinan jumlah anggaran yang bisa diakses desa. Jadi, percuma saja masyarakat diminta melakukan musyawarah bersama untuk merumuskan rencana kegiatan berjenjang. Karena jumlah anggaran yang tersedia berhadapan dengan pembatasan jumlah kegiatan akan senantiasa membuat masyarakat mencari bentuk kegiatan baru yang sesuai dengan daya serap jumlah anggaran yang tersedia. Nasib perencanaan desa akan tergantung dari jumlah anggaran yang bisa desa dapatkan. Kalau apa yang direnacakan sesuai dengan jumlah angaran yang mungkin tersedia maka apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan. Sementara bila tidak sesuai maka masyarakat dimohon untuk mencari usulan kegiatan yang sesuai, bila perlu bahkan tidak diharamkan mengusulkan kegiatan yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak direncakan. Hal itu sudah terjadi di Tanjungan.

    Berdasarkan realitas diatas maka stigma bahwa program telah mendikte masyarakat tidak bisa dihindarkan. Program seolah berjalan dengan terminologinya sendiri, sementara masyarakat harus mengikutinya walau dengan langkah tertatih-tatih. Padahal program pemberdayaan semestinya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang muncul dari masyarakat, bukan kebutuhan yang sengaja dimunculkan untuk memenuhi mekanisme administratif program. Semestinya apa yang sudah dirumuskan desa tetap harus dilaksanakan, kendati jumlah usulannya lebih dari satu macam. Logikanya jumlah anggaran hanya bisa membatasi kualitas kegiatan (pekerjaan). Bukan jumlah anggaran membatasi kuantitas kegiatan (pekerjaan). Karena kebutuhan masing-masing desa beragam dan tidak bisa diukur secara kuantitas semata. Secara kuantitas berapapun jenis kegiatan yang dimunculkan desa semestinya diperbolehkan selama jumlah anggaran yang tersedia bisa membiayainya. Bukannya malah dipaksa mencari satu macam kegiatan yang akan mampu menghabiskan jumlah anggaran yang ada.

    Dengan melihat realitas seperti diatas, maka program yang sekarang berjalan di desa kami seolah hanya asal berjalan. Tanpa memperdulikan esensi pemberdayaan masyarakat. Ketidaksiapan aparat pemerintahan desa dimanfaatkan pengelola program untuk mendiktekan programnya sesuai terminologi mereka.

    Maaf Mas, kalau kepanjangan, habis saya geram sama program yang membuat desa kami malah semakin tidak mandiri.

  • dwijoko

    Apa yang terjadi di desa Anda itu juga saya temukan dan saya dengar terjadi di banyak tempat. Dan tampaknya belum akan berhenti. Tapi di kalangan PNPM, cerita-cerita macam ini disingkirkan. Minggu lalu ada pertemuan nasional, tepatnya pesta PNPM di Jakarta, dihadiri presiden dan menteri. Dipromosikan begitu rupa seolah-olah PNPM itu sukses.

    Komentar saya ke teman yang ikut pertemuan: “Mau minta tambahan utang saja harus pakai pesta”.

  • Ucoks

    Mas Dwi,
    Apa Benar ADD dipotong PPN dan PPh?
    Kalo Benar Berapa Prosentasenya?
    Dan dasarnya apa?

  • dwijoko

    Tidak ada potongan pajak untuk ADD. Karena transfer ADD sesungguhnya adalah transfer antar lembaga pemerintahan (kabupaten dan desa). Kalau pungli, saya dengar malahan banyak. Hehehe….

  • IWAN28

    BOSS….di Kab. Banggai (sulteng); Pemkabnya sampai dengan T.A. 2008 belum menyalurkan / mengalokasikan dana ADD…penyimpangan gak tuh ???

  • ABDAL

    Hasil Diskusi nDesa

    Hasil Diskusi nDesa “Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa” yang diselenggarakan di akhir 2007 antara lain:

    * Kita yang aktif di kegiatan pembangunan desa, perlu lebih meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk ikut dalam setiap proses perumusan kebijakan. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk kelangsungan pembangunan di wilayah masing-masing.
    * Persoalan ADD di Cilacap yang masih menggunakan model pukul rata tidak mematuhi aspek keadilan. ADD seratus juta per desa justru menimbulkan persoalan. Sebuah desa dengan kewajiban PBB tiap tahun 12 juta misalnya sama dengan desa yang bayar pajak 45 juta. Desa dengan penduduk mencapai 6000 sama dengan desa yang penduduknya hanya 2500. Desa yang memiliki kekayaan desa (seperti sawah desa) dengan nilai sewa per tahun mencapai 90 juta sama dengan yang tidak mempunyai sawah desa. Akan lebih baik manakala proporsional. Yang sama seharusnya standar minimal ADD. Soal pengalokasian harus proporsional.
    * Selama ini masih banyak dipahami bahwa yang disebut pembangunan adalah pembangunan fisik saja. Padahal sebenarnya pembangunan bukan hanya fisik. Dan pembangunan nonfisik inilah yang nantinya menjadi landasan kegiatan pembangunan-pembangunan fisik.
    * Banyaknya proyek pembangunan desa yang dikerjakan oleh DPU juga dirasa tidak efektif. Pembangunan yang dilaksanakan oleh DPU tidak menarik kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu pengerjaan model seperti itu juga merupakan pemborosan karena pemborong pasti mencari keuntungan, di samping terkena pajak.
    * Perlu ada komunikasi yang intens antarpimpinan serta anggota BPD se-kecamatan Kroya agar setiap permasalahan yang berkaitan dengan desa dapat diselesaikan secara bersama-sama.
    * Lembaga-lembaga yang ada di desa harus lebih diberdayakan.
    * Keterlibatan komponen masyarakat desa dalam perumusan APBDes merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

    • yudi

      Yg jadi masalah kenapa pukul rata adalah karena pihak pemda (pemdes) dan aparat desa secara kualitas SDM kurang mumpuni. perlu di ketahui, di kabupaten saya ADD-like telah berjalan sejak 2002, jauh sebelum terminologi ADD di perkenalkan. ADD sangat sulit di lakukan secara penuh karena kemandirian desa untuk membuat program kerja juga masih belum baik. sementara Pemdes jua punya keterbatasan pegawai yg mumpuni. jumlah ADD kan dinilai berdasarkan; luas wilayah, jumlah penduduk, kompleksitas kegiatan masyarakat, dll. hal2x ini di tuangkan dalam profil desa dan akan menjadi pertimbangakn dalam penentuan jumlah dana. Profil ini disandingkan dengan program kerja dan hasil musrenbangdes. yang jadi permasalhan kan bisa ga desa melakukan itu? pada kenyataanya banyak yg kopi paste atau asal jadi. karena itu,untuk sementara sekali lagi untuk sementara ya di pukul rata.
      Kalau ada yg salah mohon dimaafkan

  • miko

    menarik sekali infonya.tolong kirim ke e-mail saya(miko8@yahoo.co.id) informsi tentang ADD,sumber ADD,mekanismenya,UU nya dll.terima kasih sebelumnya.

  • miko

    menarik sekali infonya.tolong kirim ke e-mail saya(miko78@yahoo.co.id) informsi tentang ADD,sumber ADD,mekanismenya,UU nya dll.terima kasih sebelumnya.

  • samson,kaligayam

    em cm pngen tau j, msal dana dpakai dlm bntuk fisik..dalam RAB tertera sexian dgn,truz dlapangan ktany kurang(dgn pnjang jalan yg sama)..mpe mrubah komposisi campuran.. apakah dalam pelaksanaany tidak ada pihak pngawaz dr pemerintah..koq daerah sni ktany 1:3:5 bisa jd hmpir 1:5:7..

  • hans katidjo

    ayo sama-sama kita awasi pnpm dan add

  • ardi

    Apa benar dana PNPM yang dari Bank Dunia berasal dari utang luar negeri?Kalo benar ya, itukan membodohi rakyat. Tolong mas, diuraikan sumber info dan buktinya. Soalnya kok ga pernah diangkat di media?

  • Eko anugrah

    didesa saya dana pnpm thn 2008 digunakan utk pengerasan jalan. sesuai

  • irwan

    kang, punya file2 tentang ADD baik undang2/peraturan nya,..
    thanks

    • bruer

      mas bila add tidak terkenakan pajak, kenapa dalam sosialisasinya justri hal ini yang ditandaskan kemudian bagaimana mekanisme penyampaian kemasyarakat dan kenapa pemerintah daerah kok getol ke arah ini.

  • martahan

    mas..saat ini saya sedang melakukan penelitian/studi kasus berkenaan dengan ADD,klo boleh saya minta alamat atau no HP. Ada yang ingin saya diskusikan (seandainya mas berkenan), kebetulan saya tinggal satu kota dengan mas. Terima kasih…

  • martahan

    mas..saat ini saya sedang melakukan penelitian/studi kasus berkenaan dengan ADD,klo boleh saya minta alamat atau no HP. Ada yang ingin saya diskusikan (seandainya mas berkenan), kebetulan saya tinggal satu kota dengan mas. Terima kasih…

  • endang gunawan

    aturan mengenai (Permendagri 37/2007 atau ada aturan lain yg saya tdk tahu) ADD, tidak secara tegas mengatur apa saja yang dapat dibiayai dengan ADD. Di Kab. Bandung-Jabar, ADD digunakan untuk belanja langsung (kegiatan fisik dan kegiatan sosial) dan belanja tidak langsung (honor Kepala desa, kepala dusun, kepala urusan). honor RT, RW dan lembaga lain di desa tdk dimasukan ke ADD melainkan ada anggaran tersendiri.
    Di Kab. Kampar-Riau, ADD selain digunakan untuk belanja langsung dan tdk langsung tadi, juga digunakan untuk membiayai honor ketua RT, Ketua RW, dan lembaga lain di desa.
    Di Kab. Kampar tsb plotting anggaran tiap desa mendekati sama (pukul rata) bedanya sedikit saja. sehingga ada desa yang sangat luas dengan jml penduduk yg mencapai 15 rb jiwa dan jumlah RT, RW mencapai 130, maka desa tersebut menjadi tekor (minus). sementara ada desa yg RT dan RW hanya 30 saja dengan penduduk yg hanya 3000 jiwa, mendapat jatah yang hampir sama.
    ini kan tdk adil.
    Dan aturan yg menyebutkan bahwa ADD adalah 10% dari DAU akan juga berakibat pada naik/turunnya porsi ADD tiap tahun. Sementara ada Kabupaten yg menerapkan ADD kurang dari 10% ketentuan.
    Mhn jika ada aturan yg seharusnya digunakan untuk menghitung porsi ADD tiap2 desa, mhn dipublikasikan.

  • rahadian p. paramita

    Mas Dwi, tuh mau dtambahi 1M per desa oleh Golkar… :D

  • aya

    mas,,apa belanja modal desa,melalui ADD ada PPN dan PPH nya???

  • anis

    jika add ingin baik penggunaan dan pengawasan harus tranfaran , partisipatif masarakat harus lebih banyak , jangan hanya mensejahterakan perangkat desa dan lagi pula siapa yang berani menentang kebijakan kepala desa mau tidak dapat surat ?

  • rahmat salam

    add pada ABPD KAB. di masukkan pada program n kegiatan apa?

  • andi

    maaf…jd yg jelas mereka (para pengelola ADD)masih tdk takut dgn hukum allah dan hukum alam (hkm akherat and dunia) mk dari itu walau sudah bnyk keluhan dan tangisan rakyat ,toh mereka nda jera -jera ,banyak pula yg msh peduli tp ujung – ujungnya klo sdh jd sosok pemimpin /pengelola yaaa…. nda jauh beda..sy udah lelah dgn keadaan seperti ini ….ya allah… ciptakanlah manusia yang memiliki nawaitu dan sikap seperti rosullullah yg bs memimpin negeri ini untuk kemaslahatan rakyatnya yaa allah amiiin

  • hendy

    sepengetahuan saya dari th 2002-2012 ini, kades tidak pernah memberikan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana ADD kepada masyarakat.
    menurut kabar dari aparat desa berinisial aw spj nya tiap th ada” sy percaya pasti ada maka nya bisa dicairkan , yg jadi pertanyan koq masyarakat tdk penah tau kapan rapat nya.
    jadi; pungsi camat & bupati dimana ,seharus nya kalau menurut saya inpestigasi ke lapangan , tanya masyarakat berkaitan dana ADD dan yg lain-lain, jangan jangan jangan. jadi curiga.

  • Gusti

    ADD desa saya og kena pajak 11% (yg u/ pemb. fisik). Bener gak sih? :-(

  • Hendri

    Mas,sya curiga.jngn2 arti ADD tu udah dignti dgn nma;AKDDC(anggrn dana kades dgn camat) krna tiap tahun kan spj ny kan ad masa camatya gk tw. sya khwtir jangannnn2

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: