Menimbang Kembali Metode Musrenbang *)

Partisipasi. Sekarang kata ini mungkin sudah menjadi semacam mantra. Praktisi pembangunan masyarakat di Indonesia biasa merapalnya tiga kali sehari. Konon, malahan ada yang menjadikan partisipasi sebagai “agama”. Mereka yakin benar jimat yang satu ini ampuh untuk membuka kultur bisu masyarakat dan menembus barikade struktur kekuasaan yang menindas.

Dulu, mantra ini memang pernah begitu ditakuti, keramat, dan dianggap berbahaya. Hanya sedikit kalangan yang menguasai mantra ini, itupun dilakukan sambil sembunyi-sembunyi. Salah satu diantara segelintir kalangan itu adalah LSM.

Tetapi sekarang mantra ini bisa dirapal siapa saja dan di mana saja. Meminjam istilah George Ritzer dalam The McDonaldization of Society: An Investigation into The Changing Character of Contemporary Social Life (1993) partisipasi sudah mirip Mc Donald. Partisipasi layaknya fast food, dijual massal, instan, dan menjadi bagian dari gaya hidup. Para aktivis biasanya merasa makin keren dan modis jika memakai atribut partisipasi.

Tetapi ini juga yang menjadi soal. Barangkali karena bisa didapatkan dengan cepat, mantra itu seperti kehilangan nilai keramatnya sekarang. Seperti juga hidangan cepat saji ala Mc Donald, partisipasi makin berlemak dan berkolesterol tinggi. Tidak lagi menyehatkan, mengalami banyak degradasi, dan penyusutan makna di sana sini. Partisipasi yang berlangsung secara massal punya peluang untuk tergelincir menjadi mobilisasi.

Itulah kira-kira yang sedang dikeluhkan para pendekar otonomi desa dan Musrenbang. Perjuangan panjang melakukan advokasi agar partisipasi diadopsi dalam mekanisme perencanaan dan pembangunan cukup sukses. Kata partisipasi menghiasi peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perencanaan dan pembangunan.

Masyarakat Bukan Relawan BAPPEDA

Tetapi mereka gundah karena dalam praktek partisipasi tidak bisa dikerjakan semudah membalik telapak tangan. Proses partisipasi dalam Musrenbang dirasakan terlalu lama, dengan hasil yang tidak selalu menyentuh hajat hidup masyarakat desa. Berikut adalah daftar lengkap kegundahan mereka.

Mengetahui siapa pemenang Pilkada saja hanya perlu waktu 4 jam, mengapa mengetahui keinginan publik atas nama partisipasi dibutuhkan waktu hampir setahun?

Masyarakat tidak dibayar, tapi BAPPEDA digaji. Buat apa masyarakat ikut Musrenbang, capek-capek menjadi relawan BAPPEDA, lebih baik kerja cari duit. Apalagi yang datang pada Musrenbang orangnya itu-itu juga. Musrenbang cuma menjadi media bagi pemerintah desa untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Hasilnya hampir tidak pernah dirujuk dalam rencana daerah.

Perencanaan partisipatif dalam Musrenbang tidak sanggup memulihkan hak-hak rakyat. Partisipasi hanya menjadi alat untuk menggugurkan kewajiban pemerintah. Partisipasi tidak fun, membosankan. Rembukan terus, kapan kerjanya?

Di tengah-tengah kegundahan itu, berkembang gagasan mengubah metode partisipasi dengan survei dan GIS. Kira-kira beginilah dasar pemikiran gagasan yang sedang diujicobakan di Aceh oleh LOGICA Project.

Perencanaan dalam proses Musrenbang dapat dibagi ke dalam 2 kategori: perencanaan pelayanan publik, dan perencanaan infrastruktur. Untuk perencanaan kategori pertama, bisa digunakan hasil survei kepuasan pelayanan dengan tolok ukur Standard Pelayanan Minimum. Survei ini sepenuhnya difasilitasi oleh Bappeda dan SKPD, bahkan kalau perlu pihak ketiga. Survei akan menghasilkan preferensi masyarakat terhadap suatu jenis pelayanan plus tingkat kepuasan mereka atas pelayanan yang telah diberikan.

GIS digunakan untuk perencanaan infrastruktur. Memang investasi GIS mahal, tapi jauh lebih murah ketimbang dampak yang dihasilkan dari ketidakakuratan dan ketidakefisienan perencanaan.

Musrenbang Pakai Survei dan GIS?

Hasil ujicoba LOGICA konon cukup menggembirakan. Dengan kedua instrumen ini korupsi di pemerintahan yang sering terjadi sewaktu mark up dan mark down bisa langsung dicegah dalam hitungan menit. Contohnya, sewaktu pemda akan membuat jalan sudah tersedia informasi berapa biaya rinci sesuai panjang dan kondisi jalan sampai dengan berapa luas tanah yang harus dibebaskan.

Contoh kedua, sewaktu pemda mengusulkan untuk membangun SD, sistem akan memberitahukan apakah usulan tersebut layak atau tidak melihat jumlah usia anak yang tersedia dan akses transportasi yang ada. Mungkin saja, intervensi yang bisa dilakukan hanya membeli bis sekolah ketimbang bangun sekolah baru yang pasti jauh lebih murah.

Data-data kemiskinan ( poverty assessment) dan IPM/HDI bisa menjadi cross cutting data untuk mendukung kedua mekanisme perencanaan di atas. Lalu di mana keterlibatan masyarakat? Masyarakat menjadi responden dalam survei. Masyarakat bisa mengakses hasil survei dan bisa menyatakan keberatan bila hasilnya aneh. Kalau tidak percaya sama pemerintah, bisa dibikin Komisi Perencanaan yang bekerja ad hoc selama 2 bulan yang tugasnya mengawasi kredibilitas proses serta hasil perencanaan. Komisi perencanaan beranggotakan 50% pemerintah 50% perwakilan masyarakat.

Survei jauh lebih murah daripada partisipasi dalam musrenbang, terutama biaya-biaya pertemuan dan waktu. Metode survei bisa dilakukan jika pemerintah mau menginvestasikan sejumlah sumberdaya pendataan dan pelatihan. Tetapi, lagi-lagi sumberdaya tersebut masih jauh lebih murah ketimbang musrebang dan dampak yang dihasilkannya. Syarat yang lain, dan ini sulit, pemerintah bersedia untuk tidak korupsi.

Partisipasi Versus Survei

Secara pragmatis, survei memang lebih murah. Tetapi dalam jangka panjang merugikan. Partisipasi bukan sekedar kehadiran sekelompok warga atau masyarakat dalam proses musrenbang saja. Dalam musrenbang warga didorong untuk terlibat mengambil keputusan. Musrenbang bukan hanya alat tetapi juga sebuah ruang yang menjamin warga dijamin memiliki hak dan kebebasan berpendapat serta terlibat dalam setiap pengambulan keputusan. Kelambatan dalam musrenbang terjadi karena didalamnya berlangsung proses penyadaran dan internalisasi hak-hak kerwargaan di dalam diri peserta musrenbang.

Menggunakan survei sebagai instrumen perencanaan pembangunan sama dengan mundur ke masa lalu. Survei jelas lebih cepat karena dikerjakan oleh orang yang dianggap ahli. Cara kerja begini sudah banyak dilakukan sejak jaman Soeharto. Jangan lupa bahwa di masa lalu cara ini sangat bias kekuasaan. Tokoh utama dalam survei adalah para ahli, sedangkan masyarakat menjadi penonton. Masyarakat hanya diperlakukan sebagai sumber informasi, sementara pengolahan informasi, penyajian dan pengambilan keputusan atas informasi tersebut dilakukan oleh para ahli yang umumnya orang luar. Proses lebih cepat dan hasilnya mungkin jauh lebih akurat. Tetapi survei diragukan bisa membuat masyarakat menjadi lebih berdaya, karena pengambilan keputusan berlangsung tanpa kehadiran pikiran-pikiran masyarakat.

Pendekatan partisipatif terkesan bertele-tele, membuang waktu, dan hasilnya belum tentu akurat. Namun dibalik proses ini terdapat proses-proses pemberdayaan, sekurang-kurangnya penyadaran warga atas hak-hak mereka terlibat dalam perencanaan kebijakan publik.

*) Kompilasi dari sebuah diskusi di milis simfoni_desa@yahoogroups.com

9 thoughts on “Menimbang Kembali Metode Musrenbang *)

  1. Buat kami, warga desa, apapun program yang masuk yang kemudian diikuti dengan pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaanya masih bersifat artifisial. Partisipasi dihitung secara kuantitas, bukan kualitas. Padahal kalau penghitungannya hanya berdasarkan kuantitas, yang terjadi bukan partisipasi, melainkan mobilisasi. Hampir semua program, dari pemerintah pun NGO yang masuk desa kami (Tanjungan, Wedi, Klaten, Jawa Tengah), pasca gempa, terjebak dalam skema seperti ini. Rembug warga, musrenbangdes, atau rapat-rapat yang lain, selalu mementingkan berapa jumlah orang yang hadir mewakili kelompok ini dan itu. Tidak pernah peduli bahwa jumlah yang hadir sesungguhnya tidak sanggup mewakili kepentingan komunitas desa yang kompleks.

    Pelaku program terjebak dalam dinamika waktu dan prespektif pendanaan sehingga melupakan bagaimana membuat gambaran sosial terlebih dahulu sebelum menjalankan mekanisme rembug yang benar di desa. Desa seolah hanya dianggap lapangan dengan pemain yang akan menurut diajak bermain olahraga jenis apa saja. Padahal sesungguhnya, desa tetaplah wilayah yang menyimpan sekian banyak dinamika dan persoalan, tak ubahnya kota besar.

    Sejauh ini, dalam penglihatan saya terhadap program disekitar daerah saya, kata sakti yang berjudul partisipasi hanyalah slogan bagi banyak pihak untuk bisa menjalankan program di banyak wilayah.

  2. Mas Sugeng, terima kasih sudah mampir. Saya 1000 % setuju dengan semua yang Anda bilang. Saya juga lahir dan besar di kampung, Mas. Orang desa itu sebenarnya kan udah nggak asing dengan partisipasi, rembugan atau apapun namanya. Itu udah jadi modal sosial mereka, jauh sebelum Indonesia ada. Tapi, dengan berbagai perangkat UU atau kebijakan tentang Musrenbang membuat rembugan itu menjadi sulit. Harus ada prosedur ini dan itu, metode itu dan ini, bla… bla… Jadi, musrenbang untuk saya adalah sebuah prosedur sistematis yang mengasingkan orang desa dari modal sosialnya sendiri. Jadi, siapa bilang Orde Baru sudah mati?

    BTW, dulu saya sering ke Ngawen, Klaten. Beberapa kali juga main ke Ceper.

  3. Proses partisipastip terlalu bertele-tele dan lama meskipun bermanfaat untuk upaya pemberdayaan….kalimat ini saya simpulkan dari uraian panjang yang ada.
    Komentar saya :
    1. Untuk konsep perencanaan lewat musrenbang (desa-kecamatan-dst), menjadi tidak banyak manfaatnya manakala kita masih memposisikan masyarakat sejajar dengan aparat. Aparat adalah pihak yang ‘mendengar’, dan rakyat adalah pihak yang ‘bersuara’. Masalahnya adalah ‘bagaimana cara mendengar’ dan ‘apa yang disuarakan’.
    2. Kalau posisi keduanya disamakan, maka yang terjadi adalah ‘perdebatan atau pembelajaran semu’, karena setelah dialog dalam forum, akan ada lagi proses ‘pemaksaan atas dasar pesanan dari atas/dinas/atau sejenisnya, dengan dalih keterbatasan dana dan prioritas’. Posisi rakyat hanya mendengar dan mengiyakan—-apalagi bila sudah dijawab ‘ tahun depan akan ditampung dan diprioritaskan, tetapi saat ini biar yang prioritas lebih tinggi’.
    3. Nah, jadi, dalam posisi yang berbeda tadi , harus disusun pedoman yang nyata agar terjadi sinergis (bukan semata-mata mengangkat hak rakyat lewat kata partisipasi—terlalu heroik). Koridor pedomannya adalah : a. rumuskan dulu dengan metode yang ‘apik’ – benar dan memuskan semua pihak, mengenai ‘masalah yang harus ditangani’ (catatan : bila tidak segera ditangani, dampak negativnya akan lebih besar), b. bahas masalah tersebut dengan pihak yang kompeten, yakni para Dinas terkait (bisa lebih dari satu). c. bahas dan rumuskan bersama tentang ‘bagaimana mengatasi masalah tersebut’.
    d. transformasi dari ‘masalah’ ke ‘langkah penanganan’ ini akan menjadi forum pemberdayaan kedua pihak dan sekaligus ‘mendekatkan’ dinas dengan konstituenya/target groupnya yang dapat membangun rasa percaya dimasa datang.
    e. Dinas akan puas, dapat memberikan program/kegiatan yang ‘membumi’, dan rakyat akan puas ‘didengar dan diupayakan pemecahaanya’

    Nha kalau demikian halnya, musrenbang akan dapat menjadi ajang perbaikan komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya dan yang lebih penting, pembangunan akan mengenai sasaranya.

    Mesthinya lebih panjang lagi uraian ini, tetapi lewat internet sayang waktu dan biaya.

    salam, guritno (0811-890978)….

  4. Awal tahun 97 (belum reformasi), saya bersama Paul Sutmuller lewat
    proyek BUILD-UNDP telah bereksperimen di kota-kota Sukabumi, Bogor,
    Gorontalo, dan 6 lainya, tetapi tidak semua mau menerima usulan
    saya……hampir semua menginginkan agar yang namanya partisipasi itu
    menghasilkan rencana, bukan Cuma daftar masalah (padahal menemukan
    masalah yang riil saja sudah susah memfasilitasinya)… saat itu beberapa
    berhasil, tetapi setelah keluar SEB Bapenas, jadinya mereka balik lagi
    … daftar usulan’

    Sekarang juga kita disibukkan dengan ADD….yang menurut pandangan
    saya, hanya upaya mengalihkan perhatian dari APBD, supaya Dinas tidak di
    krecoki masyarakat, karena masyarakat sekarang sudah senang dengan
    small cookies thru ADD. Mereka menjadi sibuk dengan RPJMDes dll.

    Sementara itu, kebutuhan agar Dinas mampu mendengar ‘suara’ rakyat
    tidak pernah di dorong……jadinya ya akan tetap seperti dulu. Dinas dengan orientasinya sendiri (seolah-olah mengakomodasi kepentingan
    rakyat)… padahal menurut saya ini yang terpenting , kata lain adalah
    ‘Paksa’ para Dinas untuk ‘mendengar’ dulu baru merencanakan.
    Ya begitu, saya sudah menerapkan tahun 97-98 di 9 kota.

    Terimakasih, salam
    guritno

  5. Kayanya kita harus mulai membiasakan segala sesuatu tidak dengan menyusun/identifikasi masalah. Pola musyawarah dengan terfokus pada identifikasi prioritas masalah…membuat kita bergerak dan berupaya ketika masalah sudah terjadi. Misal : bencana situ gintung.

    Namun kita bisa paham, karena designer pemberdayaan diajarin bertahun-tahun hanya untuk trampil mengidentifikasi masalah, kemudian mereka-reka rangka logika agar masalah sosial bisa dipecahkan secara matematis kuantitatif semakin matematis diharapkan bisa jadi “kumlud”.

    Jika masarakat desa ditanya apa maslaah yang dihadapi ? pasti bingung, karena terkadang sesuatu yang menurut ukuran UNDP, WB, UNO, JICA, USAID atau lainnya dianggap sebagai masalah, bagi masyarakat justru sesuatu yang sangat dinikmati….

    Jadi mari kita haramkan, segala sesuatu yang diawali dengan identifikasi masalah….tetapi awali dengan identifikasi kesuksesan yang pernah dilakukan masyarakat sebagai modal sosialnya….

  6. “Masyarakat Bukan Relawan BAPPEDA” Nah ini pas banget. Kadang justeru masyarakat hanya jadi korban utk pencairan anggaran musrenbang.

    Masyarakat diundang, lalu haha-hihi gak jelas juntrungnya, dan ditutup dengan kewajiban tanda-tangan daftar hadir. Selesailah SPJ dari kegiatan musrenbangnya.

    BTW, baiknya memang prosedur musrenbang perlu diperbaiki. Salah satu alternatif isi prosedurnya baiknya sbb:

    1. Sebelum acara musbangdes, SKPD sudah menyelesaikan pembuatan DRAFT RKA-SKPD nya.

    2. Seluruh daftar isian pada RKA-nya harus diisi terutama lokasi penerima manfaat (lokasi kegiatan) secara tepat dan spesifik seperti halnya alamat surat. Intinya lokasinya harus jelas.

    3. Terus, materi RKA tadi disusun dlm tabel yg gampang dan jelas mengungkapkan SKPD MANA SAJA YANG AKAN MENGERJAKAN KEGIATAN APA DI RT BERAPA!

    4. Lalu, dengan informasi yg jelas seperti itu, barulah kita melakukan MUSBANGDES.

    Pasti hasil dan proses musbangdesnya akan lebih mantab.

  7. musrenbang desa itu bagus karna masyarakat mengeluhkan masalah dan kebutuhannya diforum ini hanya saja terkadang RPJM desa tidak sejalan dengan RENSTRA SKPD begitujuga RKP desa dan RENJA SKPD jadi sebaiknya penguasa membuat peraturan yang mengatur komposisi persentase RPJM desa atau RKP desa dalam RENSTRA atau RENJA SKPD sehingga pola pemerintah akan berubah dari memberi fasilitas menjadi pemenuhan hak hak masyarakat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s