Balajar Otonomi Daerah dari Flores

Bajawa, Flores Timur, 2004


Nusa Tenggara tidak selalu identik dengan busung lapar, atau deretan masalah klasik semacam kekeringan panjang, gempa bumi, gizi buruk, dan kelangkaan pangan. Kawasan ini sebenarnya juga kaya dengan prakarsa-prakarsa kemasyarakatan yang penting dan menarik. Justru kondisi geografis yang serba sulit: dominasi lahan kering dan hamparan padang rawan kebakaran jika kemarau panjang, keterbatasan sumberdaya alam, corak ekonomi subsisten dan cara-cara bertani yang masih mengandalkan sistim slash and burn, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pegunungan dalam koloni-koloni kecil yang terpencar, telah melahirkan energi survival yang luar biasa besar. Energi ini pula yang sudah mengantarkan Katrina Koni Kii, perempuan petani dari Desa Malimada, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan Kalpataru baru-baru ini. Katrina Koni Kii berjuang sendirian mengolah lahan kering tandus dan berbatu seluas 9 hektar untuk ditanami cendana dan kemiri.

Jika kita lebih teliti, prakarsa-prakarsa serupa itu bisa ditemukan di banyak tempat di kawasan ini. Salah satu yang layak dicatat di sini adalah bagaimana masyarakat di Kabupaten Ngada, Flores Timur memaknai praktek partisipasi publik dalam era otonomi daerah. Layak dicatat karena apa yang mereka lakukan menjadi wacana tandingan (counter discourse) bagi konsep partisipasi dan otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU Otonomi Daerah maupun yang mengemuka dalam perbincangan publik dewasa ini.

***
Prakarsa mereka kecil dan sederhana saja. Dua tahun yang lalu, sekelompok petani di Desa Bomari, Tiwuriwu, Nenowea, Dheresia, Mbongras, dan Kelurahan Towak berinisiatif membangun instalasi sederhana untuk mendatangkan air dari mata air di pegunungan kawasan Bajawa. Kesulitan air bersih dan kekeringan memang menjadi problem utama penduduk di hampir seluruh Kab. Ngada. Dimotori Benidius Selia, Cristoporus Sila, Petrus Kemang, Chatarina Diu, dan Stansila Sungka -untuk menyebut beberapa nama petani, mereka mengorganisir diri membentuk kelompok pengelola air. Seluruh proses kegiatan mulai dari penjajakan masalah, penentuan titik-titik mata air, biaya pembangunan instalasi air minum, bahkan audit biaya kegiatan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hampir tidak ada dukungan material dari pihak luar, bahkan pemerintah daerah, kecuali fasilitasi intensif beberapa kalangan gereja di Bajawa seperti Romo Vikep, Romo Sevrin, Romo Sirilus, dan seorang relawan asal Kanada, Gilles Raymond. Lobi-lobi dan negosiasi untuk memperoleh dukungan finansial dari pemerintah daerah, dan belakangan ini pemerintah pusat, baru dilakukan dua tahun kemudian, juga oleh mereka sendiri.

Dalam waktu 3 tahun, kegiatan telah meluas ke 15 desa di Kabupaten Ngada dan air bersih sudah dinikmati oleh penduduk di seluruh desa itu. Untuk mengakselerasi kegiatan di 15 desa ini, dinas-dinas pemerintah Kab. Ngada hanya perlu mengeluarkan uang 813,8 juta rupiah: 50,7 juta dari Badan Penanaman Modal Daerah, 377 juta dari Depnakertrans, 101,9 juta dari Dinas Kimpraswil, 173,1 juta dari Pemerintah Kabupaten, dan sisanya dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Sangat efisien, memakan sedikit biaya tetapi efektif, berbanding terbalik dengan kegiatan-kegiatan serupa yang diinisiasi oleh pemerintah yang biasanya memakan biaya lebih besar tetapi rawan kebocoran dengan hasil yang belum tentu menyelesaikan masalah. Pemerintah Kabupaten Ngada kabarnya hendak menjadikan kegiatan ini sebagai model pembangunan berbasis otonomi masyarakat untuk sektor-sektor kebutuhan vital masyarakat yang lain.

Studi Wayan Tambun (World Neighbors, 2005), menemukan perilaku masyarakat desa berubah drastis akibat melimpahnya air bersih. Derajat kesehatan membaik, dan penyakit-penyakit musiman berkurang. Waktu luang masyarakat bartambah karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjalan berjam-jam mengambil air dari kaki bukit yang jauh. Kegiatan-kegiatan ekonomis-produktif menjadi lebih hidup. Kepercayaan diri masyarakat berkembang, mereka pintar melakukan penjajakan kebutuhan dan menganalisis masalah, memotivasi masyarakat desa sekitar, membangun institusi lokal pengelola air, melakukan audit biaya, dan belakangan mulai mampu beradu argumentasi dalam lobi-lobi dengan kalangan pemerintah Kab. Ngada.

***

Bukan hanya capaian fisik, yang paling penting dari prakarsa ini adalah tumbuhnya proses pembelajaran secara genuine dan organik di kalangan masyarakat. Mereka berhasil membangun dan menemukan makna partisipasi dan otonomi yang sangat berbeda dengan pandangan dominan saat ini. Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah memang sudah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat daerah. Sebut saja misalnya pasal 17 – 20 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, pasal 21 – 27 UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama, pasal 150 – 154 dan pasal 179 – 199 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama, dan pasal 66 – 86 UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tetapi mereka meyakini partisipasi dan otonomi daerah tidak bisa diwujudkan dengan hanya mengandalkan jaminan kebijakan yuridis formal tersebut. Tidak ada jaminan bahwa ruang partisipasi akan diberikan secara gratis oleh pemerintah.

Otonomi daerah bukan sekedar prosedur formal pelimpahan kewenangan dalam tata pemerintahan, tetapi utamanya adalah soal membangkitkan kultur membangun, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat (self reliance). Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus diatas, masyarakat sendirilah yang harus merebut ruang partisipasi dengan cara mengembangkan prakarsa-prakarsa berbasis kebutuhan (community based services) dan sumberdaya lokal (local resources based) secara terus-menerus.

Prakarsa petani Flores ini seperti mematahkan argumen para perencana pembangunan yang selalu mendasarkan program mereka pada asumsi-asumsi bahwa masyarakat perdesaan adalah komunitas yang miskin, bodoh dan terbelakang. Prakarsa ini adalah satu bentuk best practices dari apa yang sering disebut oleh teoritisi politik sebagai proses pendalaman demokratisasi (deepening democracy). ****

One thought on “Balajar Otonomi Daerah dari Flores

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s